Welfare State: Lumpuh sekaligus Melumpuhkan

May 11, 2008

QUSTHAN ABQARYi

Abstract

Welfare state on traditional or modern form still remain some weakness. On traditional form, welfare state emerged high burden on state budget. On the other hand, modern form of this idea was failure to finishing some classic problem-unemployment and poverty as such. This paper explores some critiques to welfare state ideas. And the most important thing is, welfare state paralysing individual’s autonomy for the sake of a reason which embodied as so called commodity: welfare.

Keywords: welfare state, modern, traditional.

Welfare state ramai dibincangkan publik, baik di Eropa maupun di Amerika sejak satu abad silam. Bahkan, di negara-negara seperti Jerman dan Inggris, beberapa partai politik dominan, saling mengklaim bahwa merekalah yang paling kompeten untuk menjalankan program-program welfare. Dengan kata lain, isu kesejahteraan (welfare) menjadi komoditas politik yang cukup signifikan untuk dijual dan kemudian merebut suara rakyat dalam pemilu. Welfare state, dalam tulisan ini dibatasi sebagai:

concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions for a good lifeii.

Adapun karakteristik daripada welfare state [tradisional] secara ringkas dapat dilihat melalui 4 faktor, yaitu; (1) jaminan kerja (full employment) yang mana, jumlah para penganggur tidak boleh melebihi 3% daripada populasi yang bekerja; (2) jaminan sosial (social security) yang memiliki dua karakteristik: keluasan dan universalitas. Jaminan sosial harus mencakup seluruh pendudukiii dan meluas ke seluruh aspek kehidupan sosial seperti asuransi kecelakaan, pensiun, dan lain sebagainya; (3) pendidikan publik gratis serta (4) kebijakan sosial redistributif (social policy understood as redistributory). Dalam hal ini, welfare state harus berupaya untuk meningkatkan level kepuasan dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosialiv.

Sedangkan tulisan ini berkeinginan untuk (1) mendeskripsikan kritik-kritik yang selama ini ditujukan pada welfare state. Dari sini, akan diajukan pendapat bahwasanya (2) welfare state melumpuhkan otonomi individu untuk memilih serta menerapkan pilihan-pilihannya, demi sebuah alasan yang mewujud sebagai komoditas bernama: kesejahteraan.

Kegagalan Welfare State

Sekurang-kurangnya, terdapat tiga interpretasi utama mengenai gagasan welfare state, yaitu:

“(1) the provision of welfare services by the state; (2) an ideal model in which the state assumes primary responsibility for the welfare of its citizens. This responsibility is comprehensive, because all aspects of welfare are considered; a “safety net” is not enough, nor are minimum standards. It is universal, because it covers every person as a matter of right; (3) the provision of welfare in society. In many “welfare states”, especially in continental Europe, welfare is not actually provided by the state, but by a combination of independent, voluntary, mutualist and government services. The functional provider of benefits and services may be a central or state government, a state-sponsored company or agency, a private corporation, a charity or another form of non-profit organizationv.

Welfare state kerapkali mengundang kritik. Keinginan untuk menjamin dan/atau menanggung beban (sosial) yang dipanggul individu dalam suatu negara, pada kondisi tertentu, justru memberatkan anggaran negara dan bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jansen misalnya, menegaskan bahwa: welfare state di Eropa berada dalam bahaya, karena transfer kekayaan (wealth) dari individu-individu yang produktif kepada mereka yang tidak/kurang produktif, menghasilkan stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi ekonomi globalvi.

Faktanya, sistem pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi punggawa perkonomian global, memang telah gagal dalam menyelesaikan permasalahan sosial, semisal kemiskinan global. Jika membaca data statistik yang ada, kita tidak dapat mangkir! Mengacu pada laporan New Economic Forum yang dipublikasi menjelang World Economic Forum di Davos, disebutkan bahwasanya konsep pertumbuhan ekonomi (economic growth) telah gagal mereduksi kemiskinan. Antara tahun 1990 hingga 2001, untuk setiap $100 pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pendapatan tiap orang, hanya $0,60 yang mengenai sasaran dan memberi kontribusi dalam mengurangi kemiskinanvii. Bagaimana para pendukung gagasan welfare state menjawab fakta global seperti ini? Bukankah isu kemiskinan juga menjadi salah satu perhatian dari welfare state?

Kembali pada Jansen, ia menyebut bahwa, welfare state mengandung beberapa bahaya, di antaranya; (1) seringkali tidak adilviii, ketika, mengambil hak milik individu melalui pajak yang berkelebihan (excessive taxation); (2) mengganti putusan kolektif pemerintah demi kebebasan dan putusan individual; (3) mengurangi inisiatif dan entrepreneurship individu dalam suatu negara; (4) memperluas kekuasaan pemerintah dan sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan korupsi. Hal ini senada dengan Lionel Trilling-seorang pemikir liberal kontemporer berhaluan kiri-yang menyebut bahwasanya:

Some paradox of our natures leads us, when once we have made our fellow men the objects of our enlightened interest, to go on to make them the object of our pity, then of our wisdom, ultimately of our coercion. It is to prevent this corruption, the most ironic and tragic that man knows, that we stand in need of the moral realism which is the product of the moral imaginationix.

Selain itu, bagaimana dengan kreativitas individu? Tidakkah negara turut menghambat berkembangnya kreativitas individu jika ia mengurangi inisiatif dan entrepreneurship seseorang? Jawabnya, iya. Kemudian, bukankah ini mengarah pada sentralisasi? Ropke misalnya, mengafirmasi hal ini. Baginya, sentralisasi-terutama-terjadi dalam aras pengambilan putusan, tanggungjawab, dan menumbuhkan kolektivisasi kesejahteraan individu dan rencana hidup (design for life)x.

Dalam hemat penulis, kolektivisasi kesejahteraan individu, dalam batas-batas tertentu dapat diterima. Namun, tidak disertai dengan hasrat negara untuk mengatur rencana hidup seseorang demi alasan: kesejahteraan individu. Sederhananya, dalam hal ini, negara jangan sampai melakukan intervensi terlalu jauh. Bukankah hal ini bertentangan dengan prinsip: ‘memperlakukan manusia sebagai tujuan’ (end) dalam hidupnya? Bagaimana dengan individu-individu yang tidak memosisikan kesejahteraan sebagai tujuan hidupnya?xi Apakah ia harus mengikuti ‘rencana hidup’ yang telah digagas oleh negara? Begitu pula dengan persoalan tanggungjawab. Bukankah tiap-tiap individu (seharusnya) bertanggungjawab-penuh atas keberlangsungan hidupnya masing-masing?

Kritik lain yang “agak” ekstrem datang dari seorang filosof sekaligus novelis yang bernama, Andrew Bernstein. Dalam situs pribadinya, ia menulis bahwa:

But the welfare state’s fundamental horror is its assault on the mind. Man’s rational faculty is the fundamental means by which he creates values and achieves prosperity on earth. The welfare state, by severing the connection between values and productive work, renders the mind unnecessary as a tool of survival. Its development and use is no longer required, because it has been replaced by a paternalistic state. It is no accident that research shows “lessened cognitive development” in the illegitimate children of welfare mothersxii.

Dari kutipan di atas kita bisa mendapatkan model kritik yang agak berbeda dari yang sebelumnya. Bernstein membangun argumen yang bertujuan untuk mengeliminasi welfare state. Begini kira-kira argumennya.

Bagi Bernstein, dalam berbagai bentuk, welfare state tetaplah tidak adil. Karena individu-individu yang produktif dipaksa untuk membiayai individu-individu yang kurang atau bahkan sama sekali tidak produktif. Padahal, belum tentu, individu yang membiayai orang yang kurang mampu, ialah orang yang paling mampu dalam masyarakat tersebut. Atau justru sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan, orang yang paling mampu dalam suatu masyarakat, justru mendapat jatah kewajiban untuk membantu secara tidak proporsional-di bawah kemampuan yang ia miliki. Terkait dengan fakta kemiskinan, Bernstein tidak menganggapnya sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan (incurable disease). Kemiskinan baginya dapat diselesaikan melalui full-time employment. Namun dengan catatan, individu yang miskin harus mempunyai keinginan untuk menguji (kembali) dan merubah nilai-nilai destruktif yang menjeratnya dalam selubung kemiskinan. Dalam beberapa hal, individu yang miskin harus dapat memahami kodrat keegoisan [the nature of selfishness] dan pengaturan pikiran [the role of the mind], jika ia ingin sukses dan bahagia. Di sinilah welfare state menunjukkan taringnya. Ia berusaha untuk melawan ‘pemahaman’xiii di atas, sembari terus mempertahankan premis-premis irasionalnyaxiv. Bagi Bernstein, tanggungjawab personal dan pewarisan nilai (value achievement) ialah bentuk dari kebajikan intelektual (intellectual virtues); keduanya menyediakan perencanaan, dan pendidikan. Sementara dalam kerangka welfare state, salah satu aspek di atas tidak sepenuhnya otonom. Maka dapat dipahami mengapa Bernstein menyebut bahwa premis-premis welfare state irasional.

Di samping itu, program-program welfare kerapkali dituding bersifat satu arah (one-way)xv. Semisal program Temporary Assistance to Needy Families (TANF)xvi di Amerika Serikat. Untuk memperoleh welfare payments seseorang harus bekerja, untuk menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan mereka dengan nilai-nilai tertentu dan mereka tidak mendapatkan keuntungan lebih dari lima kali seumur hidupnyaxvii. Senada dengan Gilman, bagi Ropke, welfare state tidak hanya bergerak satu arah (one-way), namun mengandung implikasi lebih jauh lagi. Tanpa perlu diragukan lagi, menurut Ropke, welfare state justru mengarah pada situasi di mana, “pusat gravitasi masyarakat tercerabut dari komunitas-komunitas yang sejati ke pusat administrasi impersonal dan organisasi-organisasi massa impersonal yang mengapitnyaxviii“. Pada akhirnya, Gilman mengklaim bahwa welfare state telah gagal. Bukan karena gagal memenuhi permintaan si miskin, akan tetapi karena tidak dapat memenuhi permintaan seluruh masyarakatxix. Karena, kebanyakan orang hanya menggunakan kesejahteraan (welfare) sebagai jaringan sosial sementara (an intermittent safety net), bukan sebagai cara hidup (way of life)xx.

Kemudian, dari sederet kritik kecil di atas, apakah gagasan welfare state berhenti sampai di sini? Tentunya tidak. Mari kita lihat lebih lanjut!

Modern Welfare Statexxi: Koreksi yang Berhasil?

Semenjak kapan gagasan welfare state mengalami krisis? Vidal menunjuk sejak krisis minyak sedunia pada dekade tahun 70an. Tepatnya pada tahun 1973. Pada masa ini, berkembang gagasan neoliberal konservatifxxii. Pertanyaan seputar kesesuaian antara welfare state dengan kapitalisme pasar meningkat kembali untuk pertama kali sejak tahun 1930anxxiii. Selain krisis minyak, beberapa faktor ekonomi lainnya juga ikut mendorong hadirnya beberapa penyesuaian bagi gagasan welfare state. Inggris dan Jerman misalnya, mengalami hal ini. Untuk lebih jelasnya, akan lebih baik melihat tabel yang diperoleh dari Kledenxxiv berikut ini:

Keadaan Ekonomi yang Menyebabkan Perubahan

Welfare State Inggris dan Jerman

Kondisi Ekonomi

Inggris

Jerman

Krisis minyak 1973 dan 1979

Terjadi krisis moneter yang tidak dapat diatasi dengan ekonomi Keynesian

Dapat melalui krisis pertama dengan baik, tetapi terkena dampak krisis kedua

Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari naiknya harga buruh yang tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas dan pengaruh dari krisis minyak

Apabila antara periode 1967-1973 inflasi hanya mencapai 7,0% pada periode 1973-1980 inflasi menjadi 16%

Pada periode 1967-1973 inflasi sebesar 4,3% dan pada 1973-1980 hanya menjadi 4,8%. Ekonomi Jerman baru sangat terpukul setelah unifikasi 1989

Kebijakan Moneter

Dilakukan oleh Thatcher

Dilakukan oleh Kohl

Pertumbuhan Ekonomi

3,5% pada 1989

4% pada 1989

Privatisasi

British Airways, British Gas, British Rail

Veba, VW, VIAG (dilakukan tahap demi tahap)

Dari beberapa fakta empirik di atas, kita bisa mengatakan bahwasanya, konsep awal mengenai welfare state mulai terdesak, tidak hanya oleh kondisi perekonomian global, namun juga oleh munculnya gagasan baru yang bernama neoliberalismexxv.

Tudingan bahwa program-program welfare memberatkan anggaran negara; melestarikan para pemalas; tidak menekan angka kemiskinan dan sebagainya, secara langsung, juga ikut memaksa para pembela welfare (welfare advocat) untuk merevisi gagasan-gagasan mengenai welfare state. Contohnya, melakukan reformasi pendanaan sosial yang selama ini dijalankan. Yaitu dengan melakukan beberapa hal berikut: (1) mengganti pinjaman (loans) dengan life-event grants. Karena sistem pinjaman yang selama ini digunakan justru menjebak masyarakat pada selubung kemiskinan; (2) dibutuhkan sebuah pendekatan baru dalam menyediakan bantuan finansial bagi anak-anak muda yang hidup di keluarga berpendapatan rendah. Karena sistem pembayaran yang selama ini digunakan menyulitkan anak-anak muda tersebut beserta orang tuanyaxxvi. Kedua hal di atas ialah sebagian dari revisi. Sebut saja revisi tersebut dengan nama: modern welfare state.

Banyak orang yang mempersepsikan bahwasanya modern welfare state ialah sebuah jawaban atas disintegrasi komunitas-komunitas sejati (genuine communities) selama kurang lebih seratus tahun terakhir. Namun bagi Ropke, ini ialah jawaban yang salah! Ropke sudah menyadari hal ini sejak ia mengkritisi Beveridge Planxxvii. Jangankan mengobati penyakit peradaban kita, welfare state justru mengurangi gejala-gejala penyakit sosial dari kondisi yang semakin memburuk, namun pada akhirnya justru tidak dapat disembuhkan. Bahkan, lebih lanjut ia menegaskan bahwa modern welfare state mengandung paradok. Baginya:

The paradox is that today the modern welfare state carries to an excess the system of government-organized mass relief precisely at a moment when the economically advanced countries have largely emerged from that transition period and when, therefore, the potentialities of voluntary self-help by the individual or group are greatly enhancedxxviii.

Meski sudah melakukan tambal-sulam, tetap saja modern welfare state menyisakan celah bagi hadirnya kritik. Persoalan tanggungjawab personal umpamanya, tetap dipermasalahkanxxix. Tidak hanya Bernstein, Arneson umpamanya, ikut mempermasalahkan ihwal kebijakan-kebijakan welfare state yang mengecualikan tanggungjawab personal sebagai konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan personal dan justru mendegradasi rasa hormat kepada si miskin, yang lebih diperlakukan sebagai korban-korban tak berdaya ketimbang sebagai agen yang bertanggungjawab atas dirinya masing-masingxxx.

Di samping persoalan penghormatan kepada si miskin, isu kemiskinan tentunya juga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari perbedaan atau-barangkali lebih tepat untuk menyebutnya sebagai-ketimpangan akses dan pemilikan atas barang-barang sosial utama (social primary goods). Jika demikian, meminjam point of view Kaum Liberal, pertanyaan yang dapat kita ajukan di sini kepada para pendukung welfare state ialah: Bagaimana jika ketimpangan tersebut didapatkan (earned) dan diakui sebagai hak yang semestinya diterima (deserved) oleh individu-individu, yaitu jika ini adalah hasil tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan individu itu sendirixxxi? Tentunya sangat naif untuk mengatakan bahwasanya terdapat orang-orang yang memilih untuk hidup miskin tanpa alasan yang meyakinkan atau barangkali lebih baik. Namun secara sederhana kita dapat dengan lugas mengatakan bahwasanya: seseorang harus menerima konsekuensi daripada tindakan dan pilihan yang dilakukannya secara sadar dan otonom. Lantas, apakah dapat diterima secara moral, jika negara dalam hal ini tetap bersikeras untuk mengintervensi konsekuensi-konsekuensi daripada pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh masing-masing individu? Sebagian besar Kaum Liberal tentunya akan menjawab tidak. Pertanyaan a la Liberal seperti ini memang cukup tepat untuk diajukan, namun sayangnya tidak menyelesaikan persoalan.

Bagaimana dengan Kubu Marxis? Erik Olin Wright, sosiolog di University of Wisconsin yang konsen pada isu-isu Marxisme, Sosialisme, Kelas dan Kapitalisme menyebut bahwasanya pada akhir dekade 1960 hingga awal 1970xxxii, terdapat konsensus di antara para Marxis, yaitu: fungsi mendasar daripada welfare state ialah mereproduksi dan memperkuat dominasi borjuis. Dengan kata lain, telah muncul sebentuk curiga dari para Marxis mengenai kodrat dari welfare state. Hal ini tidak lepas dari realitas obyektif terjadinya; kooptasi kelas pekerja; fragmentasi atas kelas-kelas subordinat; serta menyubsidi biaya reproduksi kapitalxxxiii. Hal ini mudah dipahami. Welfare state dengan kapitalisme bahu-membahu untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Hingga kini, hadirnya jaminan kesehatan, jaring pengaman sosial serta pelbagai atribut yang berada di dalam gerbong welfare state, dapat diibaratkan layaknya “rem” bagi kencangnya laju “gas” ketimpangan bernama kapitalisme. Keduanya saling mengontrol dan mengingatkan.

Dilihat sekilas, argumen Wright memang terkesan hiperbolistik. Namun ada benarnya. Bahkan dalam hemat penulis, justru kerja sebagai nilai esensial daripada setiap manusia, menjadi unsur yang paling relevan untuk dilontarkan kepada para welfare advocate. Bagi para penganggur, kewajiban moral untuk bekerja tentunya menjadi tamparan yang sangat kerasxxxiv. Akan tetapi, bukankah kerja tidak melulu sebatas pada aktivitas formal di perkantoran atau di lapangan? Bukankah segala aktivitas manusia yang menghasilkan ialah kerja? Bagi penulis, jawabnya “ya”. Termasuk di antaranya aktivitas komunikasi antar sesama manusia. Mengapa demikian? Karena komunikasi juga menghasilkan sesuatu bagi seseorang, salah satu di antaranya berupa kepuasan batin. Sementara bagi si cacat, urgensi kerja tentunya menjadi elaan vital bagi semangat hidupnya untuk terus berkarya. Tepat pada titik ini, asumsi Marxis mengenai kerja menjadi relevan untuk dikemukakan ketimbang pertanyaan a la Liberal sebelumnya. Bagi penulis, yang terpenting ialah membangkitkan kesadaran bagi para penganggur dan si miskin untuk terus menghasilkan atau produktif dalam kesehariaan hidupnya. Tentunya dengan tidak melulu menggantungkan nasibnya pada belas kasihan orang lain atau sekedar menuntut tanggungjawab negara atas fakir miskin dan anak terlantar. Sedangkan program-program welfare state kerapkali melumpuhkan otonomi individu untuk menentukan pilihan-pilihannya, sehingga mereka cenderung untuk tidak mandiri.

Lantas, pertanyaan yang bisa terlontar untuk didiskusikan lebih lanjut ialah, bagaimana para welfare advocate menanggapi kritik-kritik di atasxxxv? Kemudian, bagaimanakah rumusan penyesuaian yang sesuai apabila gagasan welfare state diadopsi di Indonesia?

Wahyudi memberikan jawaban yang cukup menarik. Ia mengedepankan pentingnya mempertimbangkan welfare state sebagai pilihan kebijakan, meskipun dalam prosesnya perlu penyesuaian dengan konteks dan tantangan khas di Indonesiaxxxvi. Lebih lanjut, strong state direkomendasikannya sebagai modifikasi. Yang terakhir ini didefinisikan sebagai: “negara yang memiliki pemihakan jelas kepada mereka yang lemah dan tidak beruntung, memberi penghormatan atas hak-hak sipil dan politik warga negara, dan kemungkinan besar juga tetap ramah pada pasar”xxxvii. Secara normatif, gagasan ini menarik dan bukan barang baru. Traditional/Modern welfare state sedari awal memang menyarankan pemihakan kepada mereka yang lemah dan tidak beruntung, penghormatan atas hak-hak politik dan warga negara, serta kemungkinan ramah pada pasar. Akan tetapi kenyataan berbicara lain. Pasar pada era kontemporer justru sangat sulit untuk diharapkan ramah pada institusi negara-dan masyarakat tentunya. Terlebih sebaliknya, ketika kita berharap institusi negara akan ramah terhadap pasar. (Pelaku) Pasar kerapkali berupaya menyubordinasikan peran negara, sementara di sisi lain, negara terus-menerus memosisikan dirinya sebagai pelayan bagi (pelaku) pasar.

Hal ini terlihat jelas dari kondisi pada era sekarang. Pasar juga selalu berupaya untuk menyudutkan peran negara, sementara negara selalu ditekan untuk selalu meminimalisasi perannyaxxxviii. Gagasan neoliberalisme tentunya mengafirmasi asumsi di atas. Herry-Priyono ketika menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki dengan sangat gamblang menjelaskan bagaimana neoliberalisme berupaya untuk merentangkan prinsip pasar ke seluruh relasi kehidupanxxxix. Sehingga, pasar pada masa sekarang, dan ke depan tentunya, akan lebih jauh berupaya merentangkan prinsipnya ke seluruh lini kehidupan manusia. Lantas pertanyaannya, apakah masih layak kita menaruh kepercayaan yang begitu besar bagi institusi negara untuk terus berupaya “ramah” terhadap pasar? Bagi saya sudah tidak layak, namun juga tidak berarti kita harus mengabaikannya, namun hal tersebut berada di luar kapasitas tulisan ini.

Tak hanya pada dataran abstrak, secara empirik, aplikasi daripada ide-ide welfare state juga gagal. Iversen misalnya menyebut: “Standard approaches to the welfare state fail to account for the relationship between production and social protection, and they leave behind a number of key questions that any political economy approach to social protection needs to answerxl. Untuk mengakhiri uraian sederhana ini, barangkali ada benarnya pendefinisian seorang rekan libertarian seperti Narveson, bahwasanya welfare state hanyalah “government [who] claims the right to tax people and redirect their money toward the goal of increasing the welfare of its citizensxli.

Kesimpulan

Isu kesejahteraan memang sangat menarik dan bahkan cenderung menyihir. Menarik tentunya bagi kaum miskin untuk menuntut peran negara agar bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negaranya, serta menyihir bagi para pengangguran dan orang-orang yang secara alamiah kurang beruntung, semisal terlahir cacat. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menelannya secara mentah-mentah.

Kritik sederhana yang dibangun dalam tulisan sederhana ini barangkali akan terdengar lucu bagi para welfare advocate. Namun bukan berarti tidak penting untuk merenungkannya, terutama bagi para pengambil kebijakan. Mengacu pada batasan awal bahwasanya welfare state ialah konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduknya; serta mengingat beberapa modifikasi yang telah dilakukannya karena beberapa faktor yang bermunculan pada dekade 1970an, maka, gagasan ini melumpuhkan otonomi individu untuk memilih serta menerapkan pilihan-pilihannya hanya demi sebuah komoditas bernama: kesejahteraan.

Apakah kesejahteraan memang satu-satunya komoditas yang paling berharga dan bermakna dalam hidup seseorang, sehingga ia harus rela begitu saja menggadaikan pilihan-pilihannya pada program-program welfare state? Saya kira tidak. Yang terpenting ialah menumbuhkan kesadaran bagi tiap-tiap individu untuk terus produktif dan mandiri guna mempertahankan hidupnya. Dengan demikian, diharapkan orang-orang dalam usia kerja yang lemah secara sosial maupun natural, tidak terus-menerus menggantungkan hidupnya pada institusi negara.

Catatan akhir:

i Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, lulus tahun 2008. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan selaksa terima kasih kepada Sini Cedercreutz, Indi Aunullah, Nezar Patria, Agus Wahyudi, Cuk Ananta Widjaya, dan Mustofa Anshori Lidinillah. Segala perbaikan yang hadir di sini berkat kontribusi mereka, sedangkan segala kelemahan menjadi tanggungjawab penulis. Versi awal tulisan ini hadir di Jurnal FilsafatWisdom“, Vol. 17, No. 1, April 2007, ISSN 0853-1870, diterbitkan oleh Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2007, hal. 73-84.

ii Britannica Student Encyclopedia, diperoleh melalui http://www.britannica.com/ebi/article-9277699 diakses pada 21 Mei 2006.

iii Di sinilah letak klaim universalitasnya. Sederhananya, seluruh masyarakat harus mendapatkan jaminan atas kesejahteraannya. Perlu digarisbawahi juga bahwa kualitas tulisan ini terikat oleh konteks ruang dan waktu ketika saya mengerjakannya.

iv Marciano Vidal, “The Free Market Economy and the Crisis of the Welfare State”, Concilium, 1997/2, hal. 102.

v Wikipedia. Welfare State, diperoleh dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state diakses pada 16 Mei 2006.

vi G. Richard Jansen, Socialism and The Welfare State, dalam http://lamar.colostate.edu/~grjan/socialismprimer.html diakses pada 1 Maret 2006.

vii New Economic Forum, Growth Isn’t Working: the unbalanced distribution of benefits and costs from economic growth, dalam www.newconomics.org/gen/uploads/cocgf4iylswapluqzl53dv4522012006135249.pdf diakses pada 29 Januari 2006.

viii Tentunya tulisan ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai konsepsi adil yang dianut oleh Jansen. Di samping itu, sayangnya Jansen tidak menjelaskan lebih jauh apa yang ia maksud dengan adil.

ix Dalam Gertrude Himmelfarb, Poverty and Compassion. Knopf Publisher, 1991.

x Wilhelm Ropke, “Crisis of the Modern Welfare State”, Joint Economic Committee Economic Classics, Juli, 1994, diperoleh melalui http://www.house.gov/jec/classics/ropke.htm., diakses pada 1 Maret 2006.

xi Perlu diingat bahwasanya, terdapat sebagian umat beragama tertentu yang memilih untuk hidup sengsara (samsara) demi mencapai tujuan tertentu, yaitu kesempurnaan. Dengan kata lain, mereka tidak memosisikan kesejahteraan sebagai tujuan utama dalam hidupnya.

xii Andrew Bernstein, The Welfare State Versus Values and the Mind, dalam http://www.andrewbernstein.net/articles/7_welfarestate.htm diakses pada 1 Maret 2006.

xiii Yaitu pemahaman mengenai the nature of selfishness dan the role of the mind.

xiv Andrew Bernstein, loc.cit.

xv Michele Estrin Gilman, Communitarianism and Social Welfare, 2004, diperoleh melalui http://www.aals.org/clinical2004/Gilman.pdf#search=’michael%20sandel%3B%20communitarianism%3B%20welfare%20state diakses pada 1 Maret 2006; Bdk., Wilhelm Ropke, loc.cit.

xvi Program ini memberikan kesempatan bagi para welfare recipients untuk bekerja. Tetapi tidak memberikan timbal balik yang dapat memastikan bahwa pekerjaan tersebut mampu untuk memberikan jaminan ekonomi; pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup; atau pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Lihat Michele Estrin Gilman, loc.cit.

xvii Michele Estrin Gilman, ibid.

xviii Proses seperti ini yang-dalam hemat penulis-kemudian menyebabkan sentralisasi pengambilan putusan, tanggungjawab dan kolektivisasi kesejahteraan individu dan rencana hidup, seperti yang tercantum pada halaman 4. Sedangkan yang dimaksud Ropke mengenai pusat administrasi impersonal dalam konteks ini ialah negara, dan organisasi-organisasi massa impersonal ialah lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Lihat Ropke, loc.cit.

xix Michele Estrin Gilman, loc.cit.

xx Hal ini membantu mereka untuk bertahan hidup secara temporer layaknya sediakala, seperti mereka yang kehilangan pekerjaan, bercerai, maupun ketika anak sakit. Salah satu program seperti ini di Amerika Serikat ialah Aid to Families with Dependent Children (AFDC). Menurut Gilman, program ini tidak pernah mengurangi kemiskinan secara signifikan. Michele Estrin Gilman, ibid.

xxi Gagasan seputar modern welfare state berkembang melalui proses gradual sejak akhir abad 19 dan terus berlanjut hingga abad 20. Lihat Wikipedia, loc.cit.

xxii Marciano Vidal, op.cit., hal. 103.

xxiii Chris Howell, The Transformation of the Welfare State, 2004, diperoleh melalui http://www.oberlin.edu/politics/howell/Politics%20317%20Syllabus%202004.pdf diakses pada 21 Mei 2006.

xxiv Paskal Kleden, Menuju Tengah Baru: Labour Party Inggris dan SPD Jerman di Bawah Tekanan Neoliberalisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 162.

xxv Mengenai hal ini akan diurai kemudian sebatas kepentingan tulisan ini.

xxvi Labour National Policy Forum Consultation Document, A Modern Welfare State, dalam

http://www.lga.gov.uk/Documents/Labourgroup/PDFLink/consultationDocs/npf%20-%20welfare%20state.pdfhttp://www.lga.gov.uk/Documents/Labourgroup/PDFLink/consultationDocs/npf%20-%20welfare%20state.pdf diakses pada 1 Maret 2006.

xxvii Sebuah program di Inggris yang diajukan oleh Lord Beveridge pada dekade tahun 40an. Program ini mencoba untuk melakukan (semacam) komplementasi antara ideologi egalitarian welfare state dengan ideologi inflasioner “full employment” (ideology of inflationary “full employment”), namun ironisnya, justru menghasilkan inflasi. Lihat Wilhelm Ropke, loc.cit.

xxviii Wilhelm Ropke, ibid.

xxix Andrew Bernstein, loc.cit.

xxx Richard J. Arneson, “Economic Analysis Meets Distributive Justice”, Social Theory and Practice, 26, No. 2, 2000, hal. 10.

xxxi Will Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan, terjemahan: Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 75.

xxxii Perlu diingat, pada masa-masa ini, teori-teori Marxis mengenai negara, telah masuk pada masa-masa awal revitalisasi.

xxxiii Erik Olin Wright, Sociology 621. Class, State and Ideology: An Introduction to Social Science in the Marxist Tradition, Fall Semester 2003, hal 22.

xxxiv Jika pada usia produktif justru menganggur, secara sosial ia bisa dibilang cacat. Kesalahan besar yang terjadi selama ini ialah menjamurnya asumsi bahwa pekerjaan adalah suatu pengharapan yang dicari, padahal yang lebih tepat ialah dengan memosisikan harapan ini sebagai sesuatu yang dibuat atau diciptakan. Dengan kata lain, pekerjaan seharusnya diciptakan, bukan dicari. Selain itu, penting untuk membedakan secara tegas antara pekerjaan (job) dengan kerja (work). Entitas yang pertama ialah salah satu unsur yang terdapat dalam entitas yang kedua. Menyamakan antara keduanya merupakan kesalahan mendasar yang seringkali dilontarkan para pengkritik Marxisme.

xxxv Terkecuali kritik khas a la Marxian yang disampaikan sebelumnya.

xxxvi Agus Wahyudi, “Membangun ‘Negara Sejahtera’ dan Memperkuat Peran Negara”, dalam Agus Wahyudi dkk., Bulaksumur Menggagas Negara Sejahtera, Kluster Sosio Humaniora UGM bekerjasama dengan Panitia Dies Natalies UGM ke-56, Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2005, hal. 1-2.

xxxvii Agus Wahyudi, ibid, hal. 11.

xxxviii Mengenai yang terakhir ini, rekomendasi Agus Wahyudi mengenai strong state barangkali bisa dipertimbangkan. Sedangkan di sisi lain, Kubu Libertarian kerapkali merekomendasikan minimal state.

xxxix B. Herry-Priyono, Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan, Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Taman Ismail Marzuki, 10 November 2006, tidak diterbitkan, hal. 8.

xl Mengenai hal ini silahkan baca Torben Iversen, Capitalism, Democracy, and Welfare (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 5. Bdk., dengan G. J. van Driel, J. A. Hartog, and C. van Ravenzwaaij, Limits to the Welfare State (Boston and London: Martinus Nijhoff Publishing, 1980).

xli Jan Narveson, You and The State: A Fairly Brief Introduction to Political Philosophy, typescript, 2006, hal. 52.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply