Bukan Revitalisasi, Melainkan Reposisi

June 23, 2008

Qusthan Abqary

Koran Tempo edisi Minggu, 8 Juni 2008, pada rubrik Ide, memuat tulisan Afthonul Afif yang berjudul Revitalisasi Peran Ilmu Sosial. Dibaca sekilas, tidak terlalu tampak kelemahan dalam tulisan tersebut. Namun, jika dicermati secara seksama, sejatinya tulisan tersebut mengandung sekurangnya tiga kesalahan, baik yang bersifat teknis maupun konseptual.

Pertama, dalam paragraf kedua, Afif menulis, “Secara akademik, perubahan-perubahan sosial yang menakjubkan ke arah demokrasi semestinya dapat menjadi lahan yang subur bagi pengujian teori-teori yang selama ini menjadi acuan para ilmuwan sosial yang tinggal di perguruan tinggi, elite peneliti yang bergelut di pusat-pusat kajian sosial, atau para peminat ilmu sosial volunteer.”

Kalimat tersebut menghubungkan dua hal yang berbeda satu sama lain. Afif menunjuk pada perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, sementara di saat yang bersamaan ia mengarah pada teori sosial yang berkembang di Barat. Padahal teori sosial yang lahir di Barat lahir dan berkembang dari basis masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan di Indonesia. Dengan demikian, menguji teori sosial Barat dalam “laboratorium” yang bernama Indonesia menyisakan kesulitan-kesulitan tersendiri.

Selain itu, Afif tidak menjelaskan secara lebih lanjut apa yang dimaksudkannya sebagai “para peminat ilmu sosial volunteer“. Apakah yang dimaksud berupa sekelompok orang yang menaruh minat pada ilmu sosial namun bersifat pasif, yaitu sekadar mengkonsumsi perkembangan ilmu sosial? Atau sekelompok individu yang menjadi “relawan” dalam mengembangkan ilmu sosial dan kemudian proaktif? Satu hal yang pasti di sini ialah jalinan kata “para peminat ilmu sosial volunteer” tidak menjelaskan apa pun dalam kategorisasi subyek yang dilakukan Afif sebelumnya.

Kedua, Afif menyitir Mestika Zed, namun salah dalam upaya melakukan pengembangan kerangka pikir Zed. Afif dalam paragraf delapan menulis, “Melengkapi pernyataan di atas, kondisi yang turut melenyapkan kritisisme dalam kajian ilmu sosial di Indonesia tidak lain adalah tradisi keilmuan Barat, hasil wacana methodenstreit di Eropa abad ke-19, yang masuk ke Indonesia melalui jaringan-jaringan akademik dan politik Amerika Serikat setelah kemerdekaan, yang secara arbitrer disebut ilmu sosial developmentalism.”

Rupanya, Afif melupakan fakta bahwa tradisi keilmuan di Indonesia memiliki perbedaan yang mendasar pada masa pra dan pascakemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Indonesia, yang berada di bawah pengaruh Belanda, menganut tradisi keilmuan rasionalisme, yang berkembang pesat di Eropa Kontinental hingga akhir abad ke-19. Hal tersebut ditunjukkan jelas oleh para intelektual generasi pertama Indonesia yang mampu melakukan adaptasi teori sosial Barat dengan sangat memadai dalam praktek keseharian di Indonesia.

Almarhum Hatta, misalnya, yang menempuh pendidikan kesarjanaan bidang ekonomi di Negeri Belanda, sangat percaya dengan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, gagasan tersebut hanya tinggal menjadi premis pemanis di dalam UUD 1945. Karena apa? Perubahan tradisi keilmuan di Indonesia pascakemerdekaan, terutama setelah “pengakuan” kedaulatan oleh Belanda pada 1949, menjadi jawabannya. Berakhirnya Perang Dunia II, yang melahirkan Sekutu sebagai pemenang, mendorong Amerika Serikat untuk memutus mata rantai Marxisme-Leninisme di Asia Tenggara. Indonesia adalah mata rantai yang terputus itu. Merebaknya Perang Dingin turut mendorong AS untuk memberikan perhatian yang lebih kepada Indonesia. Alhasil, AS mengirimkan banyak profesornya untuk mengajar di Indonesia, sehingga kita mengenal kosakata “Indonesianis”.

Soeroso H. Prawirohardjo mencatat fenomena tersebut sebagai berikut: “Di samping itu, sejak berakhirnya Perang Dunia II, de facto Indonesia tidak saja jatuh di bawah political influence AS, tapi juga di bawah academic sphere of influence-nya. Sejak itu, Indonesia menerima informasi pengetahuan dalam berbagai bentuk secara besar-besaran dari AS. Para dosen dan guru besar AS pun berdatangan dalam jumlah yang cukup besar ke Indonesia untuk memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi. Proses demikian itu tetap berlangsung hingga kini. Karena itu, tidak mengherankan apabila pengaruh empirisisme logis kuat di Indonesia” (dalam Jujun S. Suriasumantri (ed.), Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini (Jakarta: Penerbit P. T. Gramedia, 1986, hal 320).

Afif pun melakukan kesalahan dengan menggeneralisasi bahwa tradisi keilmuan yang berkembang di Eropa pada abad ke-19 hanya satu jenis. Maka, saya perlu menggarisbawahi bahwa rasionalisme hanya berkembang pesat di Eropa Kontinental. Sedangkan United Kingdom (UK), yang terpisah di lautan, tetap mewarisi tradisi keilmuan empirisisme/positivisme (keduanya juga memiliki perbedaan) yang hampir tiga abad sebelumnya digagas oleh David Hume. Dengan demikian, apa yang terjadi di Eropa Kontinental tidak selalu mempengaruhi UK, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut berlaku juga pada “nasib” Revolusi Prancis yang tidak merembet ke seluruh Eropa Kontinental, apalagi UK, karena karya seorang Edmund Burke yang berjudul Reflections on the Revolution in France secara cepat diterjemahkan di Jerman hingga menjadi masyhur sampai saat ini.

Ketiga, dalam paragraf terakhir kalimat ke-3 Afif menyatakan, “Membangun metodologi yang mampu menyajikan hasil-hasil penelitian yang dapat dimengerti oleh masyarakat adalah tugas ilmuwan sosial yang tidak dapat ditawar-tawar lagi,” sebagai rekomendasi yang diajukannya bagi revitalisasi peran ilmu sosial di Indonesia saat ini. Saya tidak melihat keseluruhan tulisan Afif mengarah pada rekomendasi tersebut. Dengan kata lain, rekomendasi tersebut seolah tidak mencerminkan paparan dalam paragraf sebelumnya.

Terlepas dari ketidakutuhan tulisan tersebut, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan berupa: (1) apakah masyarakat harus selalu mengerti hasil-hasil penelitian ilmiah yang dihasilkan melalui metodologi?; (2) apakah sesuatu yang ilmiah harus selalu dimengerti oleh masyarakat?; (3) atau masyarakat harus selalu berpikir secara ilmiah?; (4) bukankah tradisi keilmuan yang ilmiah hanya salah satu bentuk episteme yang harus diposisikan secara setara atau tidak lebih unggul dengan mode episteme lainnya?; (5) apabila tidak diposisikan secara setara, bukankah tradisi keilmuan akan tergelincir pada apa yang disebut oleh Thomas Kuhn sebagai kondisi krisis ilmu atau dalam term Paul Karl Feyerabend sebagai terjebak pada fasisme ilmu?

Barangkali yang dibutuhkan ilmu sosial di republik ini bukan penghidupan kembali (revitalisasi), melainkan pemosisian kembali (reposisi). Pengalaman mengecap dua tradisi besar keilmuan pada masa pra dan pascakemerdekaan dapat menjadi modal potensial bagi republik untuk melanjutkan mode berpikir sintetik-a priori yang menjadi inti dari proyek besar bernama Pencerahan. *

http://www.korantempo.com/korantempo/email/2008/06/22/Ide/index.html

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply