Menyoal Hukuman Mati

August 24, 2008

Qusthan Abqary

Pro-kontra seputar hukuman mati kembali menyesaki ruang publik seiring dengan gencarnya media massa dalam menyoroti kasus eksekusi Rio Martil, Amrozi dkk., hingga kemungkinan dijatuhkannya vonis serupa pada Ryan. Sebagian kubu yang kontra dengan hukuman mati mendasarkan kerangka argumennya pada sekurangnya tiga hal.

Pertama ialah argumen sentral Amnesty International ketika menafsirkan hak asasi manusia (HAM) versi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) seperti berikut: “The right to life and the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are recognized in the Universal Declaration of Human Rights, other international human rights instruments and many national constitutions. Amnesty International believes that the death penalty violates these rights. This view is finding increasing acceptance among intergovernmental bodies and in national constitutions and court judgments” (penekanan ditambahkan, Amnesty International, International standards on the death penalty, http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2006/en/9caa5201-a2aa-11dc-8d74-6f45f39984e5/act500012006en.pdf; terakhir diakses 19 Maret 2008).

Kemudian Amnesty International melanjutkan bahwa: “Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception. The death penalty is the ultimate denial of human rights – the premeditated and cold-blooded killing of a human being by the state in the name of justice. It violates the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and is a cruel, inhuman and degrading punishment” (Amnesty International, UN set for key death penalty vote, 9 Desember 2007, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/un-set-key-death-penalty-vote-20071209; terakhir diakses 19 Maret 2008).

Pernyataan pertama, meski didukung oleh UN sekali pun, tetap mengundang kelemahan. Keluasan HAM tidak dapat direduksi hanya sekedar menjadi beberapa poin yang tertuang di dalam UDHR karena tidak ada jaminan yang meyakinkan bahwa konteks kelahirannya mengandaikan perlakuan yang adil dan fair terhadap pluralitas nilai dan gagasan yang eksis di setiap negara-bangsa. Apabila nilai dan gagasan yang eksis di Cina menganggap bahwa hukuman mati bagi koruptor adalah bagian dari upaya untuk menjamin HAM seluruh warga negara maka hal tersebut tidak dapat diabaikan.

Kita seringkali menganggap bahwa kehidupan jauh lebih berharga ketimbang pilihan seseorang atau insitusi untuk mengakhiri kehidupannya (baik euthanasia, harakiri, dan lain-lain yang membutuhkan pembahasan tersendiri) maupun menerapkan hukuman mati di wilayahnya masing-masing. Barangkali kita menganggap bahwa kehidupan lebih berharga daripada kematian karena sekedar dilandasi pada ketidaktahuan/keterbatasan pengetahuan terhadap kematian itu sendiri, terkecuali informasi yang diperoleh dari agama, mitos, maupun magi.

Apabila kita menekankan bahwa bentuk proses menuju kehidupan/kelahiran misalnya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan HAM, maka demikian pula seharusnya dalam memosisikan pelbagai bentuk proses menuju kematian. Sehingga proses aborsi umpamanya, yang seringkali menjadi bagian dari isu HAM dengan hanya merujuk pada UDHR, harus juga memerhatikan konteks budaya dan sistem nilai yang berlaku di level lokal. Sedangkan di sisi lain pilihan seseorang/keluarga untuk euthanasia karena alasan yang sangat meyakinkan (semisal ketidakmampuan secara ekonomi) tidak dapat dipertentangkan secara diametral dengan dengan UDHR karena tidak jarang kasus euthanasia melupakan pertimbangan etis mengenai penggunaan alat medis untuk menopang kehidupan. Kematian dapat dikatakan sebagai akhir daripada keberlangsungan HAM seseorang sehingga proses menuju kematian juga harus dipandang secara proporsional layaknya ketika akan memulai kehidupan.

Kedua adalah pendekatan kejiwaan, yang berbentuk dorongan untuk ikut merasakan bila menjadi orang yang akan dijatuhi hukuman hingga implikasi etis terhadap (persoalan) keluarga yang bersangkutan. Kesulitannya adalah persuasi yang menggunakan aspek kejiwaan dalam merevisi sistem legal kerapkali tergelincir semata pada hal yang bersifat karitatif. Yang terakhir ini sudah disadari oleh masyarakat Yunani Kuno sehingga muncul cerita klasik mengenai ketidakmungkinan seseorang untuk memberikan kesaksian yang memberatkan ibunya dalam suatu proses peradilan. Akan tetapi lain halnya jika kesaksian tersebut diberikan oleh seseorang terhadap ayahnya atau anaknya. Dengan kata lain, sistem legal sejatinya memang harus netral terhadap hal yang bersifat karitatif namun tidak berarti sama dengan bebas terhadap etika, nilai maupun moral.

Implikasi etis terhadap keluarga juga harus selalu menyertakan implikasi etis terhadap (persoalan) masyarakat. Sayangnya para penolak hukuman mati hanya menekankan implikasi etis pada keluarga dan persoalan domestik yang terakumulasi pasca eksekusi hukuman mati, tanpa kemudian memberikan evaluasi yang memadai atas persoalan masyarakat yang juga muncul sebelum maupun sesudah eksekusi terjadi.

Persoalan masyarakat yang pelik seperti korupsi misalnya, diposisikan Indria Fernida, wakil dari Koalisi Hapus Hukuman Mati, sebagai ketiadaan proses maksimalisasi hukuman terhadap para koruptor yang telah divonis pengadilan. Bahkan Indria menyatakan, “Hak hidup merupakan hak yang tak bisa dikurangi dalam situasi apa pun” (Koran Tempo, “Eksekusi Amrozi Tetap Tembak Mati”, 7 Agustus 2008, halaman A6). Pernyataan tersebut senada dengan penafsiran Amnesty International yang telah dihadirkan sebelumnya.

Perlawanan tanpa pengecualian terhadap hukuman mati yang dilakukan Amnesty International dengan dalih membela hak asasi manusia versi UDHR, dalam batas tertentu dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak kalah kejamnya dengan melarang upaya suatu institusi seperti negara misalnya, untuk membangun kehidupan sosial-politik yang berbasis pada nilai dan budaya yang eksis di wilayahnya masing-masing. Apakah kita dapat menilai bahwa nilai dan budaya yang eksis di Amnesty International lebih baik, unggul, manusiawi, dan beradab ketimbang nilai dan budaya yang eksis di Cina, Iran, dan Pakistan hanya karena argumen sentral yang dibangun Amnesty International merupakan penafsiran atau turunan dari UDHR?

Di sisi lain, negara yang mengklaim dirinya paling demokratis seperti Amerika Serikat sekali pun, masih menyelenggarakan hukuman mati di 12 negara bagian setelah sebelumnya dihapus pada tahun 1967 namun kemudian pada tahun 1977 diberlakukan kembali. Bahkan pada tahun 2006, 91% hukuman mati yang dilakukan di seluruh dunia terjadi di enam negara yaitu Cina, Iran, Pakistan, Irak, Sudan dan Amerika Serikat. Pada tahun 2006 di Cina sekurangnya terjadi 1.010, Iran 177, Pakistan 82, Irak sekurangnya 65, Sudan sekurangnya 65 hukuman mati dalam berbagai bentuk (Amnesty International, Death penalty: death sentences and executions in 2006, http://www.amnesty.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2006; terakhir diakses 19 Maret 2008).

Ketiga berupa kemungkinan dapat dianulirnya putusan proses peradilan sebelumnya melalui jenjang proses peradilan yang secara struktural bersifat lebih tinggi. Pada bagian ini, masalah yang paling krusial bukan pada teknis-prosedural proses peradilan di Indonesia, namun pada wilayah perdebatan klasik di wilayah hukum, yaitu antara hukum positif versus hukum kodrat. Apabila di satu sisi sebagian ahli hukum mengklaim bahwa Indonesia hingga sekarang menganut hukum positif yang diwariskan dari Belanda, sementara untuk konteks hukuman mati, Belanda sendiri pada saat ini sudah menghapuskannya, maka pertanyaan bagi para ahli hukum adalah sistem legal yang akan dipakai di Indonesia ke depannya, untuk konteks hukuman mati, akan berdiri di wilayah hukum kodrat atau hukum positif? Apabila pilihan dijatuhkan pada hukum positif, maka polemik seputar dasar kenegaraan harus ditinjau kembali.

Satu hal yang patut untuk digarisbawahi adalah sistem nilai maupun gagasan yang dianut di internal Amnesty International tidak dapat dikatakan lebih baik, lebih unggul, lebih manusiawi, lebih beradab maupun lebih rasional daripada sistem nilai ataupun gagasan yang berlaku di Indonesia. Anggapan yang sedemikian rupa tentunya mengandaikan polemik di wilayah epistemologi yang kerapkali dilupakan para penolak hukuman mati.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply