Kado untuk Parlemen

September 2, 2008

Qusthan Abqary

Pada 29 Agustus 2008 yang lalu, parlemen merayakan hari jadi yang ke-63. Koran Tempo memuat reklame yang dipasang oleh parlemen pada halaman A8. Sekilas tidak ada yang bermasalah dengan reklame tersebut. Namun, terdapat slogan “Parlemen Tidak Menjamin Demokrasi, Tetapi Tidak Akan Ada Demokrasi Tanpa Parlemen” yang menarik untuk dicermati.

Slogan
Demokrasi yang bagaimana yang tidak dijamin oleh parlemen? Demokrasi Terpimpin? “Demokrasi Pancasila”? Demokrasi Liberal? Demokrasi Deliberatif? Atau jangan-jangan parlemen sedang mengukuhkan sesuatu yang pada prinsipnya tidak perlu dilakukan, seperti misalnya menunjukkan arogansi kekuasaan parlemen yang begitu besar pada era reformasi.

Kekuasaan parlemen yang begitu besar seharusnya memberikan jaminan bagi keberadaan demokrasi dan kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kesejahteraan sebagian besar warga negara. Parlemen dalam praktiknya memiliki kekuasaan berupa (1) memegang kendali pembentukan undang-undang. Namun, dari 284 RUU yang ditetapkan melalui Program Legislasi Nasional hanya 120 yang berhasil dirampungkan. Hal tersebut tentu belum melibatkan penilaian mengenai kualitas dan tingkat keberpihakannya terhadap mayoritas warga negara.

(2) Memberikan persetujuan perang, perdamaian, dan perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan beban keuangan dengan negara lain. Namun, kenyataannya Sipadan dan Ligitas lepas ke negara tetangga dan selalu muncul pemberitaan mengenai berkurangnya batas Indonesia dengan negara lain. Belum lagi gejolak yang mengemuka di daerah lain seperti Papua.

(3) Menetapkan Perpu menjadi UU, pengangkatan hakim agung, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. (4) Memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan duta besar, menerima penempatan duta negara lain, dan pemberian amnesti dan abolisi. (5) Berwenang untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan seperti memilih anggota BPK dan menentukan tiga dari sembilan orang hakim MK. (6) Menentukan proses pengisian lembaga lainnya, seperti Komnas HAM dan KPU. (7) Memberikan pertimbangan bagi pengisian jabatan Panglima TNI dan Kapolri.

Eksistensi
Apakah eksistensi demokrasi memang selalu dan tidak-bisa-tidak mengandaikan parlemen? Beberapa bentuk demokrasi – semisal Demokrasi Terpimpin ala Soekarno dan “Demokrasi Pancasila” ala Soeharto – memberikan jawaban yang unik. Demokrasi Terpimpin ala Soekarno memberikan pelajaran bahwa masih ada model demokrasi yang tidak selalu membutuhkan parlemen sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif. Pembubaran parlemen oleh presiden pada 5 Maret 1959 merupakan penegasan terhadap hal tersebut. Begitu pula dengan Orde Baru. Diangkatnya sebagian anggota parlemen oleh presiden merupakan penegasan bahwa parlemen diposisikan sebagai abdi bagi eksekutif.

John Rawls, seorang filosof politik Amerika, pernah menyatakan bahwa masih terdapat model pemerintahan yang dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya dan rejim tersebut dapat berjalan dengan sangat stabil. Ia menunjuk pada model kenegaraan di Iran. Tentunya hal tersebut mengandaikan struktur kebudayaan yang kompleks dan khas yang tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, kita masih harus selalu membuka pelbagai kemungkinan di luar demokrasi selama dan sejauh tidak terjebak pada kepemimpinan internasional demi menjamin kesejahteraan dan persamaan kesempatan warga negara masing-masing.

Sehingga parlemen patut untuk membaca lebih jauh mengenai keluasan model demokrasi. Kepercayaan yang begitu besar terhadap demokrasi harus selalu diiringi dengan pemikiran kritis dan mandiri terhadapnya agar tidak tergelincir pada sikap taklid buta terhadap model demokrasi tertentu. Parlemen harus memosisikan tradisi demokrasi yang lebih mapan di negara lain sebagai partner epistemik yang memadai bagi pengembangan tradisi demokrasi Indonesia yang masih seumur jagung. Perbedaan kebudayaan tentu menjadi pertimbangan yang sangat menentukan dalam melanjutkan proses demokratisasi.

Laporan survei Transparency International Indonesia yang dirilis pada 11 Desember 2004 sempat membuat heboh parlemen karena menggolongkan DPR sebagai lembaga terkorup. Hal tersebut bukan isapan jempol belaka karena dalam perjalanannya kita disuguhi pelbagai pemberitaan korupsi yang melibatkan parlemen. Sesekali pemberitaan korupsi tersebut diselingi dengan isu selingkuh dan plesir. Bila parlemen memberikan keseluruhan hal tersebut sebagai kado bagi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan yang sudah berjalan 63 tahun ini, maka, menjadi sesuatu yang wajar apabila masyarakat akan semakin skeptis dengan kinerja dan keberadaan parlemen di ulang tahunnya yang ke-63.

Kedua hal tersebut merupakan preseden yang buruk bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia karena dapat dimanfaatkan oleh para calon diktatur maupun junta militer. Semoga kedatangan bulan puasa kali ini dapat menjadi momentum bagi parlemen untuk selalu tidak menebar janji kosong dalam kampanye Pemilu 2009.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply