Sebuah Pertentangan Diametral yang Tidak Memadai: Silang Kuasa antara Tuhan dengan Manusia mengenai Kematian

September 4, 2008

Qusthan Abqary[1]

Pada hari Senin, 16 Juni 2008, saya bersama seorang tetangga kos menonton film Final Destination 2 yang disiarkan sebuah stasiun televisi swasta. Sebetulnya, saya tidak begitu menyukai film bergenre horor maupun thriller. Namun, saya terpaksa menontonnya sembari menunggu dua pertandingan, yaitu Polandia versus Kroasia dan Jerman versus Austria yang merupakan partai hidup-mati di Grup B ajang kompetisi Euro 2008. Film tersebut mengisahkan tentang kematian misterius yang menimpa sekelompok orang secara mengenaskan. Beberapa kematian di film tersebut sebagian besar disebabkan oleh kecelakaan yang sulit dicerna oleh akal sehat. Beberapa jam setelahnya, melalui proses kerja pikiran maupun bawah-sadar yang sulit untuk dijelaskan, ketika tidur saya bermimpi berada di sebuah gedung perkantoran di Jepang yang sedang mengalami gempa berkekuatan tinggi, dan kemudian secara perlahan saya seperti merasakan momen lepasnya jiwa dari raga. Kemudian saya terbangun dan mendengar adzan subuh di hari Selasa, 17 Juni 2008. Di hari yang sama, menjelang maghrib, saya mendapat surat elektronik dari seorang pengurus jurnal mahasiswa Fakultas Filsafat UGM Kacamata untuk menyumbang tulisan bertema “Hak Menghadirkan Kematian: Silang Kuasa antara Tuhan dengan Manusia”[2].

Pengalaman kecil tersebut menunjukkan bahwa persoalan kematian adalah hal yang sangat dekat dengan kesehariaan manusia. Akan tetapi, derasnya arus informasi sedikit-banyak menggerus kesadaran kita untuk memikirkan secara serius mengenai kematian, khususnya mengenai hak[3] manusia untuk menghadirkan kematian. Beberapa pertanyaan sederhana yang dapat diajukan adalah: (1) apakah memisahkan antara kuasa Tuhan dan manusia sepenuhnya bebas dari masalah? (2) bagaimana anda, saya, atau kita memosisikan status ontologi Tuhan dan manusia? (3) dapatkah saya mengabaikan status ontologi Tuhan, yang ‘masih’, ‘terus’, dan ‘selalu’ menjadi polemik itu, dalam kesempatan ini? (4) jika saya dapat mengabaikannya, yaitu dalam pengertian bahwa Tuhan itu Ada, bukankah cipta, rasa, dan karsa manusia tidak dapat sepenuhnya lepas dari kehendak Tuhan sehingga kita tidak dapat memisahkan secara diametral antara kuasa manusia dengan Tuhan dan/alam? Dalam kesempatan ini, saya berpihak pada poin sekaligus pertanyaan retoris yang keempat karena beberapa hal.

Pertama, saya percaya bahwa memisahkan secara dikotomis antara kuasa Tuhan dengan manusia menyisakan masalah: Hak adalah bagian yang inheren dengan kehidupan sosial-politik manusia, sedangkan kematian tidak hanya menjadi bagian yang inheren dengan kehidupan seseorang. Kematian juga dapat dipahami sebagai batas akhir dari diskursus seputar hak, karena kematian dapat berdiri di luar manusia, yaitu sebagai bagian dari proses alam. Dengan kata lain, premis ‘hak menghadirkan kematian’ sama saja dengan menarik secara arbitrer apa yang berada di luar batas hak itu sendiri ke dalamnya tanpa menyadari bahwa kematian juga menjadi bagian dari proses alam layaknya kelahiran. Di wilayah ini, saya berpendapat apabila proses kelahiran dipersulit, karena alasan tertentu seperti menekan angka pertumbuhan penduduk, mengapa proses kematian justru dipersulit? Contoh sederhana dapat diajukan dari penggunaan alat kontrasepsi dan euthanasia.

Kontrasepsi

Sebagian pemerintahan di banyak negara menganjurkan bahkan mewajibkan penggunaan kontrasepsi dengan tujuan salah satunya menekan angka kelahiran, termasuk Indonesia. Ketika zaman Orde Baru, penggunaan alat kontrasepsi lebih ditekankan bagi penduduk di luar Pulau Jawa meskipun jumlah penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Uniknya, sebagian besar umat beragama di Indonesia menganggap bahwa penggunaan alat kontrasepsi tersebut sebagai hal yang biasa saja walaupun terdapat banyak kasus kesehatan yang juga disebabkan oleh alat kontrasepsi tersebut.

Salah satu di antaranya adalah penggunaan Norplant pada tahun 1981 di Indonesia yang diimpor dari Amerika Serikat sementara di negara itu sendiri baru diizinkan untuk dipakai secara umum pada tahun 2000. Hingga tahun 2005 Indonesia adalah pengguna Norplant terbesar di dunia yaitu hampir mencapai dua per tiga dari konsumsi global. Penggunaan alat kontrasepsi pada zaman Orde Baru tidak ditentukan oleh masing-masing perempuan akan tetapi selalu dipaksakan oleh pemerintah desa, TNI/ABRI, Korpri, dan bahkan pemimpin atau tokoh agama. Ibu-ibu dikumpulkan di lapangan tanpa ada penyuluhan dan tanya-jawab kemudian langsung diberi berbagai jenis alat kontrasepsi[4].

Di sisi lain, sebagian kecil umat beragama di Indonesia justru dilarang oleh otoritas keagamaannya untuk menggunakan alat kontrasepsi karena dianggap bertentangan dengan “proses alamiah” ovulasi. Pertentangan antara keyakinan beragama dengan program wajib Keluarga Berencana tersebut adalah sesuatu yang menarik untuk diperhatikan karena mewakili apa yang akan dibicarakan kemudian, yaitu seputar intervensi pemerintah untuk menghambat proses ovulasi di dalam tubuh perempuan demi kepentingan menekan jumlah angka kelahiran, yang dalam batas tertentu justru hanya dipaksakan secara tidak adil, yaitu di luar Pulau Jawa yang tidak menganut prinsip banyak anak, banyak rezeki. Pun demikian jika penduduk di Pulau Jawa diwajibkan menggunakan alat kontrasepsi secara setara dengan penduduk yang di luar Jawa; hal tersebut tidak menggugurkan pertanyaan mengenai kelayakan negara untuk mengatur pilihan setiap pasangan suami-istri yang seharusnya imun terhadap intervensi negara karena berada di wilayah domestik.

Apabila sebagian kecil umat beragama tersebut percaya bahwa pemisahan antara agama dengan negara sebagai suatu keharusan yang tak dapat ditawar lagi, maka di atas kertas mereka relatif lebih mudah untuk memilih antara mengikuti keyakinan dalam beragama atau instruksi pemerintah Orde Baru ketika itu. Di sisi lain, sebagian besar umat beragama yang tidak memiliki kesatuan tafsir mengenai relasi antara agama dengan negara, di atas kertas, akan lebih sulit untuk memilih antara harus mengikuti sebagian pandu keagamaan yang menolak penggunaan alat kontrasepsi; atau instruksi pemerintah Orde Baru yang juga turut didukung oleh sebagian lain pandu keagamaan baik yang tergabung di dalam struktur kepemerintahan maupun tidak; karena biar bagaimana pun juga, perbedaan tafsir mengenai relasi antara agama dengan negara tersebut memberikan legitimasi tersendiri bagi sebagian pandu keagamaan untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan Orde Baru seperti Majelis Ulama Indonesia. Saya tidak bermaksud melebarkan sub-topik pembicaraan akan tetapi perlu untuk diungkapkan di sini bahwa sebagian pandu keagamaan yang tergabung dalam struktur pemerintahan tersebut harus menjelaskan tidak hanya dengan menggunakan dalil naqli namun juga dalil aqli secara meyakinkan tanpa terjebak pada debat kusir. Saya menilai bahwa penerimaan pandu keagamaan sebagian besar umat beragama di Indonesia terhadap penggunaan alat kontrasepsi menunjukkan ketidakmampuan untuk berargumen menggunakan dalil aqli secara meyakinkan mengenai urgensi menghindari proses kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi terkecuali melaksanakan program pemerintah dan alih-alih menekan angka pertambahan penduduk.

Euthanasia

Di sisi lain, isu euthanasia digunakan pemerintah sebagai upaya untuk mengampanyekan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan. Tepat di sini pandu keagamaan sebagian besar umat beragama di Indonesia tergelincir karena mereka menerima program Pemerintah Orde Baru mengenai alat kontrasepsi sekaligus menolak pilihan seorang pasien maupun keluarganya untuk melakukan euthanasia. Pemerintah pun tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai rumitnya proses untuk melakukan euthanasia sementara di sisi lain tidak juga menjelaskan secara meyakinkan mengenai penilaian etis menggunakan alat bantu kehidupan bagi seorang pasien yang tidak jarang memberatkan beban ekonomi suatu keluarga.

Agaknya pemerintah Indonesia menutup mata bahwa rumitnya proses menuju euthanasia di sebagian negara maju karena pemerintah setempat turut memberikan garansi kesehatan yang sangat memadai melalui program-program negara kesejahteraan atau yang lainnya, sehingga keluarga yang bersangkutan relatif tidak begitu kesulitan secara ekonomi dan juga berkait erat dengan bisnis asuransi di negara tersebut. Di saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia justru mempersulit euthanasia dengan hanya berdasar pada prosedur-teknis administratif tanpa kemudian melaksanakan kewajiban negara untuk menjamin kesehatan setiap warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia harus jujur bahwa ketidakinginan mereka untuk menjamin kesehatan setiap warga negara secara serius tidak dapat disembunyikan, kemudian di saat yang bersamaan justru mengedepankan penghargaan palsu pemerintah terhadap tingginya nilai kehidupan manusia.

Beberapa kejanggalan tersebut menunjukkan bahwa penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan seorang manusia juga menuntut jaminan kesehatan yang serius dari negara tanpa harus melulu mengadopsi secara arbitrer gagasan mengenai negara kesejahteraan karena kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara seperti yang tertulis di dalam UUD 1945 (hasil amandemen) tidak selalu mengarah pada bentuk negara kesejahteraan ala negara-negara Skandinavia maupun Eropa Barat.

Kedua, saya memandang bahwa proses menuju kematian menjadi sedemikian pelik, seperti yang terjadi pada euthanasia, karena disebabkan oleh perkembangan teknologi kesehatan, sehingga kita kerapkali terjebak pada bentuk dikotomi secara diametral antara kuasa Tuhan dan/atau alam dengan manusia. Tanpa alat bantu kehidupan, maka pasien tersebut bisa saja meninggal dengan “mudah”. Akan tetapi sebagian orang percaya bahwa kehidupan yang disokong alat bantu kehidupan bukan berarti tidak bermakna, sementara di saat yang bersamaan, pertanyaan etis seputar penggunaan alat tersebut kerapkali luput dari perhatian kita semua. Penghargaan tinggi yang diberikan manusia terhadap kehidupan seharusnya juga tidak meniadakan penghargaan yang layak terhadap kematian. Kehidupan memang sangat bernilai, namun bukan berarti bahwa kematian kurang bernilai daripada kehidupan sehingga kita dapat mempersulit pilihan seseorang atau keluarganya untuk melakukan euthanasia karena alasan-alasan yang sangat meyakinkan.

Manusia seringkali menganggap bahwa kehidupan jauh lebih bernilai ketimbang kematian barangkali karena persoalan tidak mengetahui apa pun atasnya terkecuali “ilustrasi” yang disampaikan melalui agama, mitos, hingga mungkin magi. Tepat di wilayah ini, pertanyaan seputar epistemologi dapat diajukan seperti, apakah kehidupan yang ‘telah’, ‘masih’, dan ‘akan selalu’ manusia cari tahu jauh lebih bernilai, unggul, dan bermakna ketimbang kematian yang ‘belum’ diketahui manusia secara seksama? Sebagian orang akan menjawab secara arbitrer bahwa manusia tidak bisa memaknai sesuatu jika tidak mengalaminya secara empirik atau bahkan positif. Namun, jawaban yang sedemikian rupa juga bukan sebentuk jawaban yang cukup meyakinkan. Kita tentu mengetahui bahwa sumber pengetahuan tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat empirik dan cara memeroleh pengetahuan tidak harus selalu melalui verifikasi secara positif. Pengalaman mimpi merasakan lepasnya jiwa dari raga yang telah disebut sebelumnya merupakan salah satu sumber pengetahuan yang dalam hal ini tidak dapat dan tidak harus diverifikasi oleh orang lain secara empirik maupun positif. Sebagian bentuk epistêmê seperti petuah orang tua dan mitos yang berkembang di sebagian perdesaan misalnya, mengatakan bahwa tafsir mimpi tersebut biasanya merupakan hal yang bersifat sebaliknya.

Kesetaraan antar Bentuk Epistêmê

Pengetahuan awal manusia mengenai kematian yang diperoleh dari agama, mitos, magi, mimpi atau bentuk epistêmê lainnya tidak dapat diposisikan lebih rendah ketimbang pengetahuan manusia terhadap kehidupan, yang diperoleh tidak hanya dari ketiga epistêmê sebelumnya, yang juga menjadi obyek material bagi sains seperti biologi, kedokteran, dan lain sebagainya. Di sisi lain, menganggap bahwa sains adalah bentuk pengetahuan yang paling unggul adalah bentuk keterperangkapan pada saintisme, fasisme, dan chauvinisme sains. Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah masyarakat tidak harus selalu dan melulu memosisikan bahwa sains adalah bentuk pengetahuan yang paling meyakinkan, karena hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa fasisme sains telah melemah dengan sendirinya ketika Amerika Serikat dengan gencarnya menolak integrasi obat-obatan herbal dan akupungtur ke dalam rumah sakit dan universitas di Cina pada dekade 70an, namun dunia kedokteran modern kini justru memberikan pengakuan yang cukup layak terhadap keduanya. Pemerintah India bahkan pada tahun 2007 menyediakan dana US$ 40.000.000 untuk mengembangkan dan menjadikan tradisi pengobatan herbal sebagai arus utama mode pengobatan di dalam dunia kedokteran India[5]. Kedua pengalaman dari Cina dan India tersebut memberikan pelajaran bahwa masyarakat tidak harus selalu dan melulu berpikir secara saintifik karena mode berpikir yang terakhir ini seharusnya hanya berada di dalam domain komunitas saintifik.

Hal yang sama juga berlaku dengan kematian. Keterbatasan perkembangan sains untuk menjelaskan proses lepasnya ruh dari raga tidak berimplikasi pada pemosisian kematian secara lebih rendah atau kurang bermakna daripada kehidupan, hanya karena tidak dapat diverifikasi secara empirik maupun positif. Dalam batas tertentu, ketidakmampuan sains untuk menjelaskan kematian seharusnya juga dapat mendorong tumbuhnya penghormatan yang lebih memadai terhadap kematian; atau sekurangnya tantangan dengan menjadikannya sebagai obyek material penelitian di beberapa bidang sains yang terkait. Akan tetapi, sains dan saintis tidak jarang bersikap angkuh. Keingintahuan yang diiringi sentimen fasistik telah dan selalu menggiring saintis untuk percaya bahwa segala sesuatu seharusnya dapat dijelaskan dalam kacamata sains; sehingga beberapa ketidakmampuan sains pada saat ini untuk menjelaskan kematian kerapkali menghasilkan sentimen fasistik jika tidak berupa agnostik. Bahkan sains saat ini berpretensi untuk menjelaskan agama yang notabene bentuk pengetahuan yang berbeda dengan sains itu sendiri[6].

Perbedaan antara sains dengan agama sebagai bentuk pengetahuan yang berbeda seharusnya juga diiringi dengan upaya serius dan meyakinkan dalam menjelaskan bahwa perbedaan metode di internal masing-masing epistêmê tidak menjadi penghalang yang begitu berarti bagi sains untuk menjadikan agama sebagai obyek penelitiannya; maupun alasan-alasan etis untuk melegitimasi upaya-upaya tersebut sehingga tidak hanya menimbulkan keangkuhan layaknya yang terjadi pada kasus penolakan Amerika Serikat terhadap penggunaan obat-obatan herbal dan akupungtur di Cina. Sehingga saya tidak begitu yakin bahwa sains yang terjebak pada fasisme, saintisme maupun chauvinisme dapat memberikan hasil penelitian yang fair dan jujur ketika menjadikan agama sebagai obyek penelitiannya karena kita tidak dapat mengabaikan perbedaan kodrat antara sains dengan agama itu sendiri yang seharusnya justru mendorong pemisahan yang tegas antara keduanya.

Sebagai perumpamaan dapat diperoleh dari isu mengenai kematian. Agama seharusnya dapat dijadikan partner epistêmê yang kompatibel bagi sains, sekurangnya untuk memberikan fundamen awal bagi sains untuk melakukan semacam pra-riset yang dapat dilakukan dengan bantuan filsafat dengan pra-syarat berupa: fasisme, saintisme, dan chauvinisme sains telah dapat diatasi sebelumnya. Dengan kata lain, para saintis dapat menggandeng agamawan maupun filosof dalam membuat fondasi awal untuk sains guna melakukan penelitian lebih lanjut. Gambaran paling dekat mengenai upaya tersebut telah dirintis oleh cabang filsafat seperti philosophy of mind. Apabila sains telah menjadikan kematian sebagai obyek penelitian yang unik, maka mendikotomikan antara kuasa Tuhan dan/atau alam dengan manusia hanya tinggal menjadi dikotomi yang tidak akan dapat dipertahankan dalam waktu yang lebih lama. Dengan kata lain, selama sains belum mampu untuk menjelaskan secara memadai mengenai kematian, maka dikotomi yang bertentangan secara diametral tersebut akan selalu hinggap di benak sebagian orang, karena turut dipengaruhi oleh ketidakmampuan dalam melihat kehidupan dan kematian sebagai satu kesatuan yang utuh dalam medan pertarungan antara cipta, rasa, dan karsa manusia dengan kuasa Tuhan dan/atau alam.

Pihak-pihak yang percaya bahwa manusia memiliki otonomi tidak perlu menyangsikan hal tersebut, karena cipta, rasa, dan karsa manusia tidak sepenuhnya imun dari pengaruh Tuhan dan/atau alam, terkecuali bagi mereka yang masih menyangsikan status ontologi-Nya[7]. Demikian pula halnya dengan mereka yang percaya pada determinasi Tuhan dan/atau alam terhadap manusia. Manusia memang mampu melakukan determinasi namun tidak dapat sepenuhnya imun dari determinasi Tuhan dan/atau alam. Baik manusia, alam maupun Tuhan saling berinteraksi dengan pelbagai cara yang unik dalam menentukan kehidupan dan kematian seseorang sehingga tidak jarang kita menemukan bahwa sebagian orang dapat mengetahui kapan dan bagaimana ia akan meninggal. Tepat di sini, teknologi kesehatan mengenai alat bantu kehidupan menjadi barang yang memperkuat posisi tawar manusia dalam menapaki proses menuju ajal.

Bunuh Diri

Berdasarkan laporan BBC, terdapat 32.552 orang yang melakukan bunuh diri di Jepang pada tahun 2005. Angka tersebut adalah yang tertinggi di antara negara maju sehingga memaksa pemerintah dan parlemen setempat untuk meloloskan undang-undang guna menekan angka bunuh diri[8]. Pada tahun tersebut, 91 orang di antaranya melakukan bunuh diri massal yang dipropagandakan melalui internet dengan alih-alih membantu mereka yang merasa tidak memiliki harapan atas masa depan masing-masing maupun takut untuk mati sendirian. Bahkan beberapa situs tersebut menyediakan buku petunjuk bagi siapa pun yang hendak melakukan bunuh diri. Pangsa pasar potensial bagi bisnis yang sedemikian rupa adalah komunitas hikikomori yang terdiri atas orang-orang yang mengasingkan diri, seringkali mengurung diri di dalam kamar, dan mencari hiburan dari internet[9]. Menurut WHO, Indonesia di tahun yang sama justru memiliki angka kematian bunuh diri yang lebih tinggi ketimbang Jepang, yaitu sekurangnya 50.000[10].

Tidak dapat dipungkiri bahwa penilaian suatu komunitas terhadap tindakan bunuh diri tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari nilai yang berlaku di komunitas tersebut dan tidak sepenuhnya menunjukkan otonomi atau kuasa manusia atas dirinya sendiri, akan tetapi bentuk dari perpaduan antara determinasi manusia dan Tuhan dan/atau alam. Kebudayaan juga memegang peranan penting dalam penilaian sebuah masyarakat terhadap perilaku bunuh diri. Demikian pula dengan pendidikan yang menjadi wahana transfer pemahaman atas nilai tertentu. Baik kebudayaan maupun pendidikan adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan secara diametral. Dalam kasus bunuh diri, keduanya saling melengkapi dan dapat dijadikan sebagai instrumen dalam merealisasikan upaya menekan angka bunuh diri di suatu negara maupun sebaliknya yaitu dalam memberikan pemahaman kontekstual mengapa harakiri adalah bentuk pertanggungjawaban yang “terhormat” di Jepang.

Para ahli di Jepang menyebut bahwa beberapa faktor penyebab bunuh diri adalah tekanan kerja dan persoalan keuangan yang merupakan bagian dari eksternalitas manusia[11]. Pun demikian dengan kasus harakiri yang didorong sepenuhnya oleh nilai yang berlaku di masyarakat Jepang. Dengan kata lain, apabila suatu masyarakat menerima bentuk pertanggungjawaban yang sedemikian rupa, maka tidak tertutup kemungkinan bagi hadirnya pendapat yang mengatakan bahwa bunuh diri adalah sesuatu bentuk kematian manusia yang secara superfisial kelihatan sebagai bentuk otonomi manusia, namun pada dasarnya merupakan perpaduan dari determinasi manusia dengan Tuhan dan/atau alam.

Ironisnya, kita tidak jarang menemukan berita seorang siswa sekolah dasar membunuh dirinya sendiri karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai sekolah. Pendidikan yang seharusnya menjamin masa depan seorang warga negara justru menjadi salah satu motivasi yang menekan peserta didik untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan kata lain, komersialisasi pendidikan memang tidak menyumbang apa pun yang berharga bagi pembangunan kebudayaan di Indonesia terkecuali menyelamatkan agenda golongan tertentu di kalangan pemerintahan. Hal tersebut barangkali berhubungan juga dengan dipisahkannya pendidikan dengan kebudayaan yang secara kelembagaan terlihat dari dihapuskannya ‘kebudayaan’ dari nama Departemen Pendidikan yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya.

Pun demikian dengan argumen yang percaya bahwa tindakan bunuh diri adalah sebentuk eksistensi diri manusia yang barangkali dapat disederhanakan menjadi premis retoris berikut: apabila saya tidak dapat menentukan kapan, dimana, dan bagaimana saya lahir, mengapa saya juga tidak dapat menentukan kapan, dimana, dan bagaimana saya meninggal? Akan tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Argumen retoris yang sedemikian rupa harus didahului dengan pertanyaan seperti: apakah dengan menentukan kapan, dimana, dan bagaimana Anda meninggal dapat sepenuhnya menunjukkan bahwa eksistensi individu menjadi muncul secara terhormat? Sekedar mengajukan argumen yang bernada eksistensialis ekstrem sama saja dengan tidak menjawab pertanyaan, karena seandainya seorang eksistensialis ekstrem telah menentukan kapan, dimana, dan bagaimana ia meninggal, maka, apakah hal tersebut sejatinya telah membuktikan kepercayaan bahwa manusia sepenuhnya dapat memenangkan pertarungan antara kehendak dirinya versus Tuhan dan/atau alam? Saya pastikan tidak, karena bagaimana pun juga setiap tindakan dan pilihan manusia tidak dapat sepenuhnya netral atau imun dari dorongan Tuhan dan/atau alam. Faktor-faktor eksternal seperti masa depan yang suram dan kemiskinan; maupun faktor-faktor internal seperti ketakutan untuk meninggal seorang diri, gangguan kejiwaan, stress, dan sejenisnya; merupakan resultan sementara dari tegangan antara eksternalitas maupun internalitas seseorang. Sifat sementara dari resultan tersebut masih menyisakan kemungkinan untuk diubah oleh individu yang bersangkutan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara mana yang takdir dengan nasib secara tegas dan jelas. Dalam hal ini, saya menggolongkan tegangan antara kehendak manusia dengan Tuhan dan/atau alam mengenai hidup-mati seseorang berdiri tegak di antara nasib dan sekaligus takdir. Perbedaan di antara keduanya bergantung pada cara dan hasil dari pertarungan antara faktor internal dan eksternal kemanusiaan termasuk Tuhan dan/atau alam. Di satu sisi, kita tidak bisa secara gampang mengatakan bahwa tindakan bunuh diri adalah suratan takdir karena hal tersebut berimplikasi pada sifat-sifat mulia yang dimiliki Tuhan. Di sisi yang lain, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa apa pun bentuk kematian seseorang sepenuhnya nasib setiap orang karena hal tersebut hanya menunjukkan keangkuhan eksistensi manusia dalam menentukan kapan, dimana, dan bagaimana ia akan mati. Dengan kata lain, penekanan bahwa hidup-mati seseorang berdiri tegak di antara nasib sekaligus takdir mencerminkan interaksi antara cipta, rasa, dan kehendak manusia dengan Tuhan dan/atau alam yang kemudian berpengaruh pada bentuk-bentuk kematian seseorang. Untuk lebih jelasnya maka dapat disimak ilustrasi berikut.

Apabila saya setelah lulus kuliah program sarjana di sebuah universitas terkenal justru menjadi seorang pengangguran selama beberapa bulan, dan di dalam perjalanannya mengalami stres berkepanjangan serta tidak mampu untuk mengatasinya kemudian memutuskan untuk bunuh diri; maka kita tidak bisa mengatakan secara dangkal bahwa hal tersebut sudah menjadi suratan takdir. Saya yang menjadi pengangguran terdidik di sebuah kota pendidikan misalnya, adalah sebuah fakta menyedihkan yang tidak dapat sepenuhnya hanya dilihat dari faktor ‘Aku’ yang terlepas dari banyak hal yang berada di sekelilingku, semisal ngawur-nya sistem pendidikan di Indonesia sehingga memaksa Daoed Joesoef yang notabene Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978-1983 untuk menulis sebuah artikel dengan judul yang provokatif yaitu Departemen Perdagangan Pendidikan di KOMPAS tertanggal 29 Agustus 2007 yang justru menunjukkan kegeraman yang santun.

Padahal, saya memutuskan untuk bunuh diri karena hasil interaksi pelbagai hal yang sebagian di antaranya dapat berupa kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidup dengan ketiadaan masa depan yang cerah setelah berulang kali gagal membuat usaha dagang, gagal melamar kerja untuk menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta karena muncul peraturan bahwa perekrutan dosen harus sudah memegang gelar magister, ditinggal orang yang dicintai, ditipu orang, dikhianati, memiliki penyakit tertentu yang belum ditemukan obatnya, kecewa karena ternyata Tuhan dan/atau alam ternyata tidak berpihak pada rencana saya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bunuh diri adalah bagian dari bentuk kematian lainnya yang merupakan interaksi antara manusia dengan Tuhan dan/atau alam. Peran manusia dalam medan interaksi tersebut akan terlihat lebih jelas dari bentuk kematian lainnya seperti hukuman mati yang juga ditentukan oleh negara yang merupakan perwakilan manusia.

Hukuman Mati

Kita tidak dapat memotong secara kasar asal-usul argumen pendukung hukuman mati pada proses pembentukan sistem legal di suatu negara. Sistem legal yang berlaku di suatu negara pada dasarnya beranjak dari seputar perdebatan klasik mengenai relasi hukum dengan moral. Relasi antara keduanya dapat diperas menjadi pertanyaan berikut: Apakah hukum bebas moral? Bagi negara yang percaya bahwa hukum sejatinya tidak bebas dari moral, maka moral tersebut menjadi faktor penentu bagi pembentukan sistem legal yang akan dipakai. Di sisi lain, secara bersamaan, moral tersebut juga berkaitan dengan nilai yang eksis di suatu komunitas.

Apabila membunuh koruptor dalam masyarakat seperti Cina menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan, maka lembaga seperti Amnesty International, apabila konsisten pada prinsip memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap orang atau komunitas yang berbeda, tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menghapuskan berbagai bentuk hukuman mati. Argumen sentral Amnesty International tercermin dalam pernyataan berikut:

The right to life and the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are recognized in the Universal Declaration of Human Rights, other international human rights instruments and many national constitutions. Amnesty International believes that the death penalty violates these rights. This view is finding increasing acceptance among intergovernmental bodies and in national constitutions and court judgments[12]“.

Para pembela isu penghapusan hukuman mati di seluruh dunia selalu menunjukkan ketidakmampuan dalam berpikir komprehensif dalam mencermati isu global seperti krisis energi, pangan, air bersih, kemiskinan, korupsi, terorisme, hingga ledakan penduduk yang menjadi perhatian utama dunia saat ini. Beberapa isu tersebut sedikit-banyak berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan hukuman mati. Dengan kata lain, para pembela isu penghapusan hukuman mati tidak dapat dipisahkan menjadi isu tersendiri yang dapat ditimbang tanpa mengaitkannya dengan isu global lainnya. Bahkan Amnesty International dalam situsnya menyatakan:

Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception. The death penalty is the ultimate denial of human rights – the premeditated and cold-blooded killing of a human being by the state in the name of justice. It violates the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and is a cruel, inhuman and degrading punishment[13].

Perlawanan tanpa pengecualian terhadap hukuman mati yang dilakukan Amnesty International dengan dalih membela hak asasi manusia versi Universal Declaration of Human Rights juga tidak kalah kejamnya dengan melarang upaya suatu institusi seperti negara misalnya, untuk membangun kehidupan sosial-politik yang berbasis pada nilai dan budaya yang eksis di wilayahnya masing-masing. Apakah kita dapat menilai bahwa nilai dan budaya yang eksis di Amnesty International lebih baik, unggul, manusiawi, dan beradab ketimbang nilai dan budaya yang eksis di Cina, Iran, dan Pakistan? Menganggap bahwa suatu nilai dan budaya yang eksis di Amnesty International lebih unggul ketimbang di Cina hanya menunjukkan sikap fasistik layaknya yang terjadi di wilayah sains seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Di sisi lain, negara yang mengklaim dirinya paling demokratis seperti Amerika Serikat sekali pun, masih menyelenggarakan hukuman mati di negara bagian tertentu setelah sebelumnya dihapus pada tahun 1967 namun kemudian pada tahun 1977 diberlakukan kembali[14]. Bahkan pada tahun 2006, 91% hukuman mati yang dilakukan di seluruh dunia terjadi di enam negara yaitu Cina, Iran, Pakistan, Irak, Sudan dan Amerika Serikat[15]. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

2006

Cina

Sekurangnya 1.010

Iran

177

Pakistan

82

Irak

Sekurangnya 65

Sudan

Sekurangnya 65

Amerika Serikat

53 dan tersebar di 12 negara bagian

Diolah dari Amnesty International, Death penalty: Death sentences and executions in 2006, http://www.amnesty.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2006; last access 19 March 2008.

Kampanye penghapusan berbagai bentuk hukuman mati di seluruh dunia dengan dalih memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada kehidupan dan hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak begitu meyakinkan bila mengingat bahwa setiap bentuk kematian adalah proses interaksi antara determinasi manusia dan negara melalui sistem legal yang berlaku yang mana tidak seluruhnya bebas dari moral dan nilai yang eksis di setiap wilayah yang berbeda; dengan Tuhan dan/atau alam. Dalam konteks ini, upaya penghapusan hukuman mati di setiap negara tidak jauh berbeda dengan tindakan menyeragamkan jawaban setiap orang atas pertanyaan klasik di wilayah hukum bahwa hukum harus selalu bebas dari moral. Kampanye untuk meniadakan hukuman mati di setiap negara justru menunjukkan ketidakacuhan terhadap perbedaan yang eksis di setiap negara dan dalam batas tertentu dapat disebut sebagai pemaksaan untuk menerima hak asasi manusia versi Universal Declaration of Human Rights yang telah diinterpretasikan secara sepihak oleh Amnesty International.

Sebagian besar orang selalu melupakan bahwa tidak hanya kehidupan yang dapat dikategorisasikan sebagai hak asasi manusia namun juga proses menuju kematian. Kematian dalam batas tertentu, seperti harakiri ataupun euthanasia, dapat mengurangi penderitaan orang dan komunitas yang bersangkutan. Penolakan terhadap pendapat tersebut hanya menunjukkan bahwa kehidupan selalu diposisikan sebagai hal yang lebih berharga dan bernilai ketimbang kematian. Padahal, tolok ukur bagi anggapan yang mengatakan bahwa kehidupan jauh lebih berharga ketimbang kematian hanya berdasar pada ketidaktahuan atau ketidakpastian mengenai situasi dan kondisi pascakematian. Di sisi lain, pengetahuan manusia mengenai isu kematian hanya berasal dari apa yang diwariskan oleh agama, mitos, atau magi. Status ketidaktahuan manusia mengenai kematian sejatinya mendorong pengakuan bahwa proses menuju kematian adalah juga bagian dari hak asasi manusia. Namun, tidak seluruh tindak menuju kematian dapat ditolerir sebagai bagian dari hak asasi manusia layaknya tidak seluruh tindak kehidupan manusia dapat dimasukkan secara paksa sebagai bagian dari hak asasi.

Penutup

Beberapa mode kematian yang telah dihadirkan sebelumnya menunjukkan bahwa kita tidak dapat mempertentangkan secara diametral antara kuasa Tuhan dan/atau alam dengan manusia karena cipta, rasa, dan karsa manusia tidak dapat bebas sepenuhnya dari pengaruh Tuhan dan/atau alam. Keterbatasan sains untuk menjelaskan proses lepasnya ruh dari raga seharusnya mendorong penghormatan yang layak terhadap kematian layaknya yang terjadi pada kehidupan. Saya curiga bahwa penghargaan yang lebih kepada kehidupan daripada terhadap kematian karena didasari oleh ketidaktahuan mengenai kematian terkecuali dari apa yang disampaikan melalui epistêmê lainnya seperti agama, mitos, dan magi. Dengan kata lain, pihak-pihak yang terkait dengan beberapa mode kematian tertentu seperti euthanasia misalnya; seharusnya tidak mempersulit pilihan-pilihan tersebut dengan alih-alih memberikan penghargaan terhadap kehidupan tanpa memberikan alasan etis yang meyakinkan mengenai penggunaan alat bantu kehidupan bagi pasien. Ketidaktahuan sains mengenai kematian dapat diatasi dengan menjadikan bentuk epistêmê lainnya sebagai partner yang setara dalam membangun penelitian yang jujur; sehingga tidak terjebak pada sikap fasistik seperti yang ditunjukkan secara tersirat dan malu-malu dalam penelitian saintifik mengenai agama. Namun, kemitraan antara sains dengan bentuk epistêmê lainnya tersebut harus diawali dengan pertimbangan etis yang meyakinkan sehingga tidak mengulangi apa yang terjadi dengan penggunaan alat bantu kehidupan dalam kasus euthanasia. Pelepah bawah luruh, pelepah atas jangan gelak.

***

Catatan akhir:


[1] Ia baru saja menyelesaikan studi di Fakultas Filsafat UGM. Ketika kuliah pernah terlibat di beberapa organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Pada musim panas tahun 2007 pernah menjadi participant lecturer di sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan di Technische Universität (TU) Ilmenau, Thüringen, Jerman. Pada Dies Natalis UGM ke-58 diganjar Rektor UGM menjadi mahasiswa berprestasi bidang publikasi. Tulisan ini adalah versi awal dari yang akan dimuat di Jurnal Kacamata Fakultas Filsafat UGM.

[2] Saya tidak mengetahui mengapa pengurus jurnal Kacamata mengusung sub-tema yang sedemikian rupa, kemudian dipercayakan kepada saya tanpa memberikan TOR (term of reference) apa pun. Ketiadaan TOR tersebut mendorong saya untuk mengusung gagasan secara lebih leluasa termasuk di antaranya untuk mempertanyakan kembali dikotomisasi antara kuasa Tuhan dengan otonomi manusia, yang menjadi perhatian utama tulisan ini.

[3] Apabila hak untuk mendatangkan kematian tersebut memang ada.

[4] Lihat Veronica Kusuma, “Kontrasepsi dan Kuasa Tubuh Perempuan Indonesia”, KOMPAS, 26 November 2005.

[5] The Economist, “Growing Wiser: India is testing its traditional medicines”, 16 August 2007.

[6] Perkembangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat diperoleh di The Economist, “Where angels no longer fear to tread”, 19 March 2008.

[7] Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa status ontologi Tuhan berada di luar kapasitas tulisan ini.

[8] BBC Indonesia, “Jepang Atasi Tingkat Bunuh Diri”, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/06/060615_japan.shtml; last access 17 June 2008.

[9] BBC Indonesia, “Bunuh Diri Internet di Jepang Naik”, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/02/060209_japan.shtml; last access 17 June 2008.

[10] Diperoleh melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, “Bunuh Diri di Indonesia Cukup Tinggi, 41% Gantung Diri”, Senin, 08 Oktober 2007, http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=887; last access 17 June 2008.

[11] BBC Indonesia, “Jepang Atasi Tingkat Bunuh Diri”, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/06/060615_japan.shtml; last access 17 June 2008.

[12] Penekanan ditambahkan. Amnesty International, International Standards on the death penalty, http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2006/en/9caa5201-a2aa-11dc-8d74-6f45f39984e5/act500012006en.pdf; last access 19 March 2008.

[13] Amnesty International, UN set for key death penalty vote, 9 December 2007, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/un-set-key-death-penalty-vote-20071209; last access 19 March 2008.

[14] China Daily, “China Questions Death Penalty”, http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-01/27/content_412758.htm; last updated 27 January 2005; last access 19 March 2008.

[15] Amnesty International, Death penalty: Death sentences and executions in 2006, http://www.amnesty.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2006; last access 19 March 2008.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

2 Comments

Leave a Reply