Biaya Politik Tinggi

September 6, 2008

Qusthan Abqary

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla beberapa waktu yang lalu berpendapat bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilu yang sangat rendah menyebabkan partai politik harus mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk melakukan persuasi agar masyarakat terlibat aktif. Kampanye tersebut dinilai menyedot dana yang tidak sedikit (Koran Tempo, “Biaya Politik Tinggi Akibat Rendahnya Partisipasi”, 3 September 2008, hal A5).

Pendapat itu jika tidak dicermati dengan serius tidak akan tampak bermasalah. Namun, sesungguhnya pendapat tersebut justru memotong mata rantai sosial yang dapat menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat rendah dalam setiap ajang kontestasi politik. Banalitas pendapat itu dapat terlihat dengan sendirinya ketika memerhatikan beberapa hal berikut.

Pertama, buruknya citra partai memiliki hubungan timbal-balik dengan buruknya kinerja parlemen. Mulai dari laporan survei Transparency International Indonesia yang dirilis pada 11 Desember 2004 yang sempat membuat heboh parlemen karena menggolongkan DPR sebagai lembaga terkorup, skandal seks, hingga kasus Agus Condro sudah lebih dari cukup untuk membuat frustasi sebagian besar masyarakat. Buruknya kualitas anggota parlemen disebabkan oleh buruknya kaderisasi di internal partai dan begitu pula sebaliknya.

Frustasi tersebut seharusnya menjadi poin penting tersendiri bagi Kalla ketika membuat pernyataan ke media massa. Masyarakat tentu juga tidak lupa dengan pernyataan Kalla, ketika di awal kepengurusannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, bahwa partainya bukan merupakan bungker koruptor, tapi kenyataannya tidak ada kadernya yang tidak terjerat kasus korupsi maupun skandal seks. Bahkan ia sendiri kini berkomentar bahwa terjadi transaksi ekonomi mengenai pembuatan undang-undang di DPR.

Sudah saatnya para pimpinan partai maupun pejabat pemerintahan tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan masyarakat sebagai entitas politik yang sejatinya selalu menjadi rebutan dalam setiap ajang kontestasi. Menyalahkan masyarakat sama saja dengan mengiris urat nadi konstituen partai.

Apabila Kalla serius dengan penyederhanaan sistem kepartaian, maka wacana koalisi antara Partai Golkar dengan PDI Perjuangan merupakan bentuk koalisi yang seharusnya tidak pernah dan tidak boleh terjadi karena salah satu dari mereka sebaiknya menjadi oposan bagi pemerintahan dari masa ke masa dan tidak lagi sekedar menjadi “partai penyeimbang”.

Pendapat lain bahwa koalisi seharusnya dibentuk pasca pemungutan suara hanya menunjukkan sikap banci dalam mengambil langkah politik praktis kepartaian. Pun demikian jika penegasan menjadi oposan bagi pemerintah tidak dibarengi dengan pembentukan semacam kabinet tandingan yang bertugas mengkritisi maupun membuat wacana tandingan dalam setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah di setiap sektor kementrian. Hal yang terakhir ini tentu dapat memberikan pencerahan politik bagi masyarakat ketika menghadapi kenaikan BBM, biaya pendidikan, tarif dasar listrik, bencana alam, dan lain sebagainya.

Kedua, Partai Golkar bila tidak ingin mengeluarkan biaya yang tinggi di dalam melakukan persuasi, patut untuk belajar dari PDI Perjuangan mengenai “puasa” dari istana. Sayangnya mentalitas sebagian kader Partai Golkar tidak mendukung ke arah sana. Persoalan mentalitas adalah persoalan pendidikan yang tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat.

Partai politik seharusnya melakukan pendidikan politik tidak hanya untuk kadernya akan tetapi juga masyarakat. Apabila proses pendidikan tersebut berjalan dengan lancar, maka seharusnya partai tidak harus mengeluh dengan mahalnya biaya kampanye seperti yang dilakukan oleh Kalla.

Namun, satu hal yang perlu untuk digarisbawahi bahwa pendidikan tersebut tidak hanya dilakukan ketika menjelang Pemilu atau Pilkada saja. Proses pendidikan politik yang efektif dan efisien untuk dilakukan adalah dalam rentang waktu antarpemilu maupun antarpilkada.

Ketiga, sudah saatnya kursus politik dilakukan secara terbuka dan massif selama empat sampai lima tahun sebelum Pemilu atau Pilkada. Keengganan partai yang bercirikan massa untuk melakukan hal tersebut sudah saatnya dikebiri, karena dalam rentang waktu yang panjang, loyalitas massa akan beralih kepada partai politik yang berbasis pada kader dan menonjolkan sikap simpatik jika dan hanya jika tidak dilakukan proses ideologisasi yang serius.

Loyalitas massa kepada partai akan semakin meningkat ketika proses ideologisasi berlangsung secara intensif. Partai modern tidak dapat hanya berpijak pada basis massa yang direkatkan melalui uang dan sembako akan tetapi lebih pada kesadaran ideologis untuk tetap loyal pada partai.

Pucuk pimpinan partai modern seharusnya tidak pernah menyudutkan masyarakat karena rendahnya tingkat partisipasi dalam Pemilu, terkecuali hal tersebut didorong oleh kegagalan kepemimpinannya dalam melakukan kaderisasi dan ideologisasi di internal partai. Yang terakhir ini ditunjukkan oleh kekalahan yang diderita Partai Golkar di beberapa lumbung suaranya dalam ajang Pilkada beberapa waktu yang lalu.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply