Ketidaksetaraan dalam Sistem Pendidikan

October 17, 2008

Qusthan Abqary

Diskursus seputar pendidikan seringkali berkutat seputar persoalan anggaran pendidikan; pendidikan yang membebaskan a la Paolo Freire; pendidikan yang berbasis pada multikulturalisme; mode pendidikan yang berdasar pada Pancasila; serta pelbagai variasi klasik lainnya. Tulisan ini berangkat dari pertanyaan sederhana: mengapa humaniora, sains, dan agama diberikan akses terhadap sistem pendidikan, sementara filosofi, astrologi, magi, dan yang lainnya tidak diberikan akses yang sedemikian rupa?

Filosofi

Tidak jarang kita menemukan pendapat yang mengatakan bahwa filosofi terlalu cepat sekaligus terlalu lambat untuk masuk ke Indonesia. Terlalu cepat karena masyarakat dianggap belum siap untuk menerima pelbagai konsekuensi yang dapat dihasilkannya. Serta terlalu lambat karena warga negara lain telah jauh tinggal landas dengan sains, teknologi, serta tradisi filosofi yang cukup kokoh.

Namun, pendapat tersebut justru hanya memperkuat keinginan untuk tidak secepat mungkin membangun tradisi filosofi yang unik dan khas Indonesia. Tidak ada satu negara yang tergabung di dalam G8 misalnya, yang tidak memiliki tradisi filosofi yang kokoh. Konstruksi tradisi filosofi yang mapan sedikit-banyak membantu eksistensi negara-bangsa masing-masing. Dengan kata lain, jika proyek negara-bangsa yang berjudul Indonesia ingin tetap eksis dan bertahan hingga ratusan tahun ke depan, maka sebaiknya secepat mungkin diupayakan usaha pembangunan tradisi filosofi yang unik dan khas tersebut. Hancurnya kepercayaan publik terhadap Pancasila sebagai dasar negara serta filosofi bangsa pada masa Orde Baru hingga kini merupakan sinyalemen buruk yang harus segera diantisipasi secepat mungkin.

Pembangunan tradisi filosofi yang unik dan khas tersebut harus diiringi dengan mengintegrasikan filosofi ke dalam sistem pendidikan. Filosofi atau sekurangnya sejarah filosofi tidak hanya diberikan di bangku kuliah (itu pun dengan asumsi seorang mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan studi) akan tetapi hingga ke bangku sekolah dasar. Tentunya filosofi dan sejarah filosofi yang dimaksud di sini hanya terbatas pada gagasan, ide, atau tokoh Indonesia.

Sangat menyedihkan ketika seorang mahasiswa tingkat awal mencaci-maki Pancasila hanya karena penyelewengan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi; serta lebih disebabkan ketidaktahuannya mengenai model filosofi Pancasila yang dikembangkan sekurangnya oleh Notonegoro atau Driyarkara. Di satu sisi, sangat disayangkan bahwa keluasan lahan garapan filosofi Pancasila tidak banyak disentuh karena ketidakmampuan untuk membedakan antara Pancasila’s philosophy dengan philosophy of Pancasila. Keduanya dapat menjadi wahana pergulatan wacana yang potensial seputar Pancasila. Di sisi lain, sangat menyedihkan ketika kita baru tertarik untuk menggali Pancasila ketika dan barangkali hanya ketika “Indonesianis” telah menggarapnya.

Optimisme warga negara terhadap proyek negara-bangsa dapat dipupuk melalui filosofi yang diajarkan sejak dari bangku sekolah dasar. Namun, mengapa hingga saat ini filosofi belum juga diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan hingga ke sekolah dasar? Apakah para elit negeri ini khawatir bila warga negara lainnya menjadi semakin kritis hanya dengan mengintegrasikan filosofi ke dalam sistem pendidikan hingga ke sekolah dasar? Atau khawatir bahwa warga negara lainnya akan menjadi atheis dan gila hanya dengan mengenal filosofi sejak bangku sekolah dasar meski dengan materi yang proporsional?

Astrologi

Tidak banyak yang menyadari bahwa astrologi tidak hanya persoalan ramalan jodoh, rejeki, dan kesehatan; serta lebih banyak lagi yang tidak mengetahui bahwa penolakan sebagian besar masyarakat Barat terhadap astrologi, seperti yang disebut oleh Paul Feyerabend, lebih dikarenakan stigma “musyrik” yang diberikan oleh Gereja. Pun demikian dengan Islam. Padahal, banyak orang yang menyadari serta mengakui bahwa pasang-surut air laut disebabkan oleh bulan, dan hal tersebut dilegitimasi oleh fisika. Dengan kata lain, hanya sedikit dari astrologi yang diambil kemudian diterima sebagai salah satu bentuk kebenaran, sementara sebagian besar yang lain ditolak mentah-mentah.

Sejarah perkembangan sains menunjukkan bahwa astrologi memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap sains itu sendiri dan pada akhirnya memengaruhi peradaban kemanusiaan. Astronomi belum tentu berkembang sedemikian rupa jika astrologi tidak pernah eksis di dalam lanskap pengetahuan manusia. Dengan kata lain, tidak sedikit orang yang memperlakukan astrologi layaknya pepatah habis manis sepah dibuang.

Menihilkan astrologi dari peta pengetahuan manusia tidak kurang dari upaya mengamputasi sejarah perkembangan sains. Dan kita tahu bahwa tidak sedikit harga yang harus dibayar ketika terjadi amnesia terhadap sejarah (sains). Sains akan menjadi semakin fasistik, yaitu menganggap bahwa hanya dirinya yang menjadi lebih unggul daripada bentuk pengetahuan lainnya. Sedikit-banyak hal tersebut mirip dengan penyakit yang bernama saintisme.

Bila astrologi masih eksis di dalam kebudayaan, maka tidak ada alasan yang cukup meyakinkan untuk menolak astrologi masuk ke dalam komoditas isu pendidikan multikultural. Isu multikulturalisme menjadi kering jika hanya mencermati persolan etnisitas yang terberi. Di satu sisi, pengerucutan isu multikulturalisme hanya pada persoalan etnisitas sama saja dengan mengerdilkan keluasan dan kedalaman entitas kebudayaan. Di sisi lain, kecurigaan bahwa pengerucutan isu tersebut hanya untuk semakin melanggengkan fasisme sains dan/atau saintisme patut untuk selalu dipelihara sebagai wujud antisipasi setiap orang.

Magi

Tidak jarang kita menemukan fakta bahwa korban pencurian, atau tindak kejahatan lainnya, menggunakan jasa dukun untuk menelusuri siapa pelaku pencurian atau tindak kejahatan lainnya. Kepolisian barangkali juga ‘dapat’ menggunakan jasa tersebut untuk membantu tugas penyelidikan, penyidikan, serta penangkapan. Apabila visualisasi yang diberikan oleh dukun dapat dikawinkan dengan alat dokumentasi kekinian, maka tidak tertutup kemungkinan hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh para ahli hukum untuk masuk ke dalam salah satu barang bukti dan/atau mode pembuktian di pengadilan.

Pasangan calon bupati, walikota, gubernur, anggota dewan, hingga presiden sekali pun memiliki “penasihat spiritual” guna menopang upaya kampanye serta penyelenggaraan pemerintahan ketika telah terpilih. Konon, tidak ada satu kedutaan Amerika Serikat yang tersebar di seluruh negara yang tidak memiliki paranormal atau sebutan lainnya yang sejenis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa entitas magi memang menjadi bagian yang inheren dengan realitas sosial, politik, dan kebudayaan. Akan tetapi, mengapa hingga saat ini belum terjadi integrasi yang massif ke dalam sistem pendidikan? Dengan atau tanpa integrasi ke dalam sistem pendidikan, magi serta pelbagai bentuk pengetahuan lainnya akan terus eksis di dalam arus sungai sejarah. Membiarkannya berkembang di luar sistem pendidikan tidak lebih aman ketimbang mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan yang masih dapat diatur oleh negara.

Ketiadaan kesetaraan akses di antara pelbagai bentuk pengetahuan sepertinya hanya lebih disebabkan ketidakbiasaan, dan pendapat yang berdasar pada ketidakbiasaan bukan bagian dari argumen yang meyakinkan. Apakah negara khawatir bahwa warga negara tidak akan dapat dikontrol karena memiliki kemampuan magi? Afirmasi terhadap pertanyaan yang terakhir ini akan terdengar konyol di telinga saya, layaknya pendapat saya akan terdengar konyol di telinga Anda.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply