Tahun Vivere Pericoloso?

January 5, 2009

Qusthan Abqary

Pendulum waktu terus berayun. Tibalah kita, seluruh rakyat Indonesia, pada tahun penuh tantangan dan bahaya. Tidak berlebihan jika tahun ini dikatakan sebagai Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP) – meski tidak sepenuhnya a la Soekarno – karena selain eskalasi politik yang akan semakin meningkat menjelang pemilu, juga ancaman bencana alam yang tidak pernah berhenti menghantui seluruh warga negara.

Jika saya diijinkan untuk membatasi pada kedua hal tersebut, maka apa yang akan menghubungkan keduanya, dan sekaligus menjadi poin penting untuk diperhatikan oleh siapa pun pada tahun ini? Jawabannya sederhana namun kompleks, yaitu strategi kebudayaan.

Kebudayaan yang dimaksud di sini tentunya tidak hanya berkisar pada tujuh hal yang klasik itu. Namun, juga melibatkan apa yang pernah digaungkan rejim otoritarian Orde Baru sebagai kebudayaan nasional: puncak-puncak kebudayaan daerah. Dan strategi tentunya mengarah pada rumusan generik apa yang dapat ditawarkan untuk sekurangnya satu tahun ke depan.

Rumusan bahwa kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah, sedikit-banyak berkaitan dengan dua cabang filsafat, yaitu Filsafat Nusantara dan Filsafat Pancasila. Sebagian orang menawarkan bahwa Filsafat Nusantara seharusnya menjadikan hasil penelitian etnografi sebagai objek material untuk kemudian diabstraksikan. Hal tersebut tidak jarang menimbulkan resistensi dari sebagian antropolog.

Selain itu, persoalannya tidak hanya pada kemampuan seseorang untuk melakukan penelitian etnografi dan filsafat secara sekaligus, akan tetapi juga pada efektivitas serta potensi negatif yang dikandungnya. Potensi tersebut adalah meningkatnya perasaan serta pemikiran kedaerahan yang sempit. Ketimpangan kuantitas laporan penelitian etnografi yang dibiayai pemerintah atau pihak asing misalnya, dapat menimbulkan sentimen negatif dari etnis lain.

Akan jauh lebih produktif apabila Filsafat Nusantara berupaya untuk selalu menautkan dirinya dengan Filsafat Pancasila (Pancasila’s Philosophy). Sehingga kedua cabang filsafat tersebut dapat menghasilkan beberapa hal seperti – meminjam istilah Profesor Damardjati Supadjar – Minangkabaunese Pancasila’s Philosophy, Javanese Pancasila’s Philosophy, Sundanese Pancasila’s Philosophy, dan lain sebagainya. Ketiga entitas yang berkait dalam beberapa rumusan tersebut tentu mengandaikan “puncak-puncak kebudayaan daerah” yang tidak bertentangan dengan Pancasila.

Apabila terdapat beberapa hal yang bertentangan, maka itulah tugas bagi Filsafat Nusantara yang selalu bertaut dengan Filsafat Pancasila untuk mendiskusikannya. Namun, tidak berarti Pancasila (dan tentunya juga negara) dapat menjadi semacam “hakim” yang paling menentukan, karena hal yang sedemikian rupa hanya menimbulkan rejim represif seperti yang terjadi dalam masa Orde Baru dan Orde Lama.

Pancasila dapat diposisikan sebagai semen sosial yang merekatkan pelbagai kebudayaan daerah yang berbeda. Sehingga, kelima sila di dalam Pancasila dapat ditafsirkan secara bebas (dalam artian yang aktif dan positif) di dalam koridor Filsafat Nusantara dan Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila yang diposisikan sebagai Pancasila’s Philosophy – bukan Philosophy of Pancasila – tentunya memberikan kesempatan bagi setiap peneliti untuk membangun kerangka filosofis yang sesuai dengan lokalitas masing-masing atau berfilosofi dengan kelima sila yang terdapat di dalam Pancasila dan mengaitkannya dengan kebudayaan daerah. Berfilosofi tentu tidak sama dengan menghakimi.

Keadilan sosial bagi masyarakat Minangkabau – salah satu di antaranya – tentu persoalan bagaimana tetap mempertahankan status tanah sebagai milik adat dan kemudian bagaimana mendistribusikan hasil olahan tanah ulayat tersebut kepada seluruh anggota komunitas secara fair. Jika demikian, maka janji politis setiap calon kepala daerah atau kepala negara mengenai kesejahteraan, harus selalu memerhatikan keunikan serta kekhasan sistem kepemilikan tanah tersebut dan filosofi yang mendasarinya. Setiap kepala daerah atau kepala negara secara moral tidak diperkenankan untuk memberikan argumen secanggih apa pun untuk melanggar adat istiadat tersebut demi investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional misalnya. Namun, dalam praktiknya yang terjadi justru sebaliknya – LNG di Aceh dan Semen Padang pada rejim Orde Baru, Freeport di Papua, Lapindo di Sidoarjo, ExxonMobile di Cepu, dan lain sebagainya – yaitu hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi nasional yang jarang menetes ke lokal masing-masing (unworkable trickle down effect).

Setelah gempa bumi 5,9 skala richter tahun 2006, Gubernur DIY menginstruksikan masyarakat untuk menggoreng beberapa jenis sayuran guna menolak bala serta bencana. Sebelumnya, Mbah Marijan – yang menolak untuk mengikuti himbauan para saintis dan Sultan HB X untuk mengungsi – menunjukkan bahwa sains dapat salah di dalam memprediksikan apa yang akan terjadi pada Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu; dan di sisi lain kebatinan menunjukkan kebenarannya: bahwa Mbah Marijan memiliki koneksi batiniah dengan Merapi, sehingga beliau yakin bahwa Merapi tidak akan meletus seperti yang diprediksikan sebagian saintis.

Kedua hal tersebut patut mendapat perhatian serius. Setiap sistem pendidikan multikultural, atau yang mengklaim dirinya sedemikian rupa, seharusnya tidak hanya berkutat di seputar isu mengenai penghormatan terhadap etnik yang berbeda, namun juga bagaimana menghormati setiap bentuk pengetahuan di luar sains yang eksis di setiap etnik yang berbeda.

Dengan demikian, mata pelajaran seperti Muatan Lokal seharusnya tidak hanya memberikan deskripsi demografis, geografis maupun sosiologis mengenai suatu provinsi. Namun, bagaimana terus melestarikan setiap tradisi dan bentuk pengetahuan yang eksis di masyarakat setempat. Singkatnya, agama dan sains tidak boleh menggerus eksistensi bentuk-bentuk pengetahuan dan tradisi lokal tersebut.

Eksistensi tiga jenis tahap kebudayaan yang diberikan oleh Profesor C.A. van Peursen – mitis, ontologis, dan fungsional – harus selalu dijamin oleh strategi kebudayaan nasional apa pun yang akan dipakai pemerintahan berikutnya. Pendidikan dan sains tidak boleh menggerus tahap mitis. Dengan kata lain, pendidikan formal seharusnya tidak hanya berisi agama, sains, dan humaniora; tapi juga pelbagai produk kebudayaan lokal. Agama dan sains juga tidak dapat menjadi “hakim” dan/atau “polisi” bagi produk kebudayaan.

Demokrasi tidak hanya soal pemilu dan menjamin distribusi kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat, akan tetapi juga harus menjamin kesetaraan antarbentuk pengetahuan lokal yang berbeda. Akankah setiap calon kepala negara ini memanifestasikan penghormatannya terhadap pelbagai bentuk pengetahuan di luar sains tersebut ke dalam strategi kebudayaan nasional? Atau hanya mengeksploitasinya sebagai jimat peruntungan dan keselamatan di dalam pemilu? Jika hanya mengenai eksploitasi, maka tahun ini memang hanya akan menjadi TAVIP.

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/18/Ide/index.html

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply