Jawa Menjelang Pemilu 2009

January 19, 2009

Qusthan Abqary

Menjelang Pemilu 2009 yang jatuh pada 9 April 2009, peningkatan sentimen etnisitas tidak akan terhindarkan. Dualisme klasik yang barangkali masih berlaku hingga saat ini adalah Jawa versus Non-Jawa.

Dalam konteks kekinian, dualisme klasik tersebut harus diakhiri. Alasannya sederhana, penerimaan atau penolakan terhadap dualisme tersebut hanya akan menguntungkan segelintir elit politik yang bermental Feodalisme.

Adalah Feodalisme sebagai satu-satunya hantu yang masih berdiri kokoh tanpa kritik, otokritik, maupun revisi gagasan dengan menambahkan atribut neo- di depan namanya. Kita tahu bahwa Liberalisme berubah menjadi Neoliberalisme; Kapitalisme menjadi Neokapitalisme; Marxisme menjadi Neomarxisme; hingga Kolonialisme menjadi Neokolonialisme. Yang terakhir ini selalu diklaim sebagai bentuk penindasan yang paling kejam dan mengerikan, tanpa kemudian menyadari bahwa Feodalisme adalah gagasan sekaligus struktur kekuasaan penindas sejati yang telah mengangkangi ibu pertiwi lebih lama daripada Kolonialisme.

Yang lebih buruk adalah kita, sebagai orang Minang maupun suku bangsa non-Jawa lainnya, selalu gagal dalam mendefinisikan siapa musuh sebenarnya. Sudah saatnya sentimen Jawa versus non-Jawa dihapus dari peta kesadaran setiap orang termasuk orang Jawa sendiri, karena hal tersebut hanya melanggengkan Feodalisme, sehingga ia tidak pernah mengalami kebangkrutan politik maupun budaya. Entitas Jawa harus selalu dipandang dalam kerangka fragmentasi yang mendalam, karena berkait erat dengan bagaimana Feodalisme berlindung di balik dikotomi Jawa versus non-Jawa. Soliditas Jawa adalah tameng terbaik bagi Feodalisme yang telah teruji selama ratusan tahun.

Fragmentasi tersebut eksis dan selalu menjadi problematis di internal suku bangsa Jawa, akan tetapi menjadi lenyap ditelan udara ketika dan hanya ketika berhadapan dengan sentimen anti-Jawa. Kita tahu bagaimana orang Solo ketika diminta pendapatnya mengenai orang Yogya dan begitu pula sebaliknya bagaimana orang Yogya memandang orang Solo, lengkap dengan kedua kerajaan yang memiliki sejarah konflik yang cukup panjang. Kita juga tahu bagaimana orang Solo maupun orang Yogya memandang orang Jawa Timur. Inilah fragmentasi yang harus dicermati oleh siapa pun yang berada di luar suku bangsa Jawa.

Sentimen tersebut merupakan taktik politik dan budaya yang diselenggarakan oleh agen Feodalisme, sehingga konsentrasi kawula (rakyat jelata) terpecah di dalam mencermati problem sosial di sekelilingnya. Tuyul misalnya, dijadikan senjata sosial yang ampuh guna menekan mobilitas vertikal kawula secara ekonomi. Sehingga kawula menjadi takut dicap memelihara tuyul jika melakukan peningkatan kemampuan secara ekonomi. Padahal, sejatinya hal tersebut adalah taktik budaya guna melanggengkan status quo para agen Feodalisme. Nrimo (menerima nasib sebagaimana adanya) dijadikan komoditas “filosofis” kejawaan oleh para agen Feodalisme. Namun, Feodalisme bukan tanpa kelemahan.

Persoalan kepemimpinan adalah pengandaian yang sangat menentukan akseptibilitas publik (tidak hanya kawula). Tingkat akseptibilitas publik terhadap Feodalisme akan meninggi ketika struktur politik, sosial, serta kebudayaan dicekal oleh figur yang populis. Populis tentu tidak sama dengan populer. HB X adalah sosok yang populer karena ia kini menjadi sultan, akan tetapi ia bukan seorang yang populis terutama jika dipandang dari kebijakan dan/atau titahnya mengenai Sultan Ground, Ambarukmo, hingga proyek penambangan pasir di Kulonprogo. Akan tetapi hal tersebut belum cukup untuk membangkrutkan Feodalisme. Revolusi Prancis misalnya, tidak akan pernah terjadi di jantung Feodalisme. Tepat di sini, adagium bahwa “bahasa menunjukkan bangsa” menunjukkan kebenaran tesisnya.

Aksara Jawa menggunakan “pangku” sebagai tanda untuk mematikan kalimat. Hal tersebut merupakan simbolisasi atas: bagaimana seharusnya orang Jawa untuk tidak bersikap. Aksara Jawa mati “dipangku”, orang Jawa mati juga “dipangku”. “Pangku” di sini merupakan proses meninggikan di dalam pengertian aksara atau melambungkan di dalam pemahaman kemanusiaan. Hal yang terakhir ini dibuktikan secara terbalik dengan kebiasaan orang Jawa untuk semakin tabah, kuat, mbatin (menggerutu di dalam hati), serta nrimo ketika direndahkan. Feodalisme turut “melatih” pribadi kawula secara sistematis untuk merendah dan direndahkan. Sehingga menjadi sia-sia ketika orang non-Jawa kerapkali merendahkan orang Jawa dan Feodalisme.

Strategi terbaik dalam menjalin relasi kultural adalah dengan “meninggikan” atau “melambungkan” asa orang Jawa. Orang Jawa seringkali meninggikan orang lain baik sesama orang Jawa maupun pada orang non-Jawa, karena hal tersebut dipersepsikan sebagai taktik di dalam pergaulan agar lawan bicara menjadi lengah. Sejarah Minangkabau membuktikan bahwa strategi yang sedemikian rupa berhasil menaklukkan ekspansi Adityawarman. Hal tersebut juga dibuktikan secara terbalik dengan penolakan secara massif dari para agen Feodalisme terhadap ambisi politis HB X untuk tidak menjadi gubernur kembali agar dapat maju di dalam Pemilu 2009 sebagai calon presiden. Kawula sadar bahwa akselerasi politik secara vertikal tersebut merupakan manifestasi dari proses “melambungkan” HB X yang dilambungkan oleh partai politik serta kekuatan lainnya, sehingga berakibat fatal pada struktur dan kebudayaan feodal di jantungnya sendiri.

Langkah lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah memasok kesadaran progresif suku bangsa non-Jawa yang secara geo-politik berada di front, yaitu suku bangsa Sunda. Suku bangsa Sunda mengalami pelemahan secara sistemik sejak beberapa abad yang lalu. Dalam batas ini, taktik politik-simbolik yang paling mungkin untuk dilakukan adalah mengampanyekan perubahan nama Propinsi Jawa Barat karena tidak sesuai dengan identitas mereka. Alternatif pilihan nama baru dapat berupa Propinsi Sunda atau Propinsi Parahyangan yang lebih sesuai dengan identitas kesukuan serta membangkitkan kesadaran bahwa mereka selama ini tertindah hingga ke aras nama propinsi sekalipun.

Pemilu 2009 kali ini seharusnya menjadi momentum politik yang baik untuk meniadakan dikotomi Jawa versus non-Jawa karena hal tersebut tidak memadai jika dikaitkan dengan fragmentasi di internal suku bangsa Jawa seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya. Peniadaan tersebut harus diiringi dengan mengarahkan pisau analisis pada Feodalisme sebagai ide serta struktur kebudayaan opresif yang menjadi musuh bersama baik bagi orang non-Jawa maupun orang Jawa sendiri. Kesediaan untuk meniadakan dikotomi tersebut merupakan ajang pembuktian apakah orang Minang memang tidak pernah kalah dalam urusan adu kecerdasan di dalam lanskap kebangsaan.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply