Minangkabaunese Pancasila’s Philosophy

January 19, 2009

Qusthan Abqary

Judul di atas tentu terkesan sok Inggris. Namun, hal tersebut semata karena saya tidak menemukan ramuan kata yang cocok untuk mewakili maksud dan tujuan artikel ini, yaitu mencoba untuk menawarkan model bagi setiap orang Minang yang berkeinginan untuk berfilosofi tanpa tercerabut dari realitas kebangsaan yang sangat plural.

Kita tentu mengetahui bahwa filosofi Minangkabau diwariskan melalui tradisi sastra lisan, baik dari Tambo hingga Rabab Pasisia. Kita juga tentu tidak dapat menilai bahwa tradisi sastra lisan lebih kurang maju daripada tradisi sastra literer. Keduanya tidak dapat dibandingkan secara berimbang karena selain melibatkan unsur-unsur yang belum tentu eksis di kedua ranah sastra yang berbeda tersebut; juga dikarenakan bias dengan keberpihakan terhadap entitas kebudayaan lain semisal Barat. Dengan kata lain, tradisi sastra lisan dan literer tidak dapat dibandingkan satu sama lain (incommensurable).

Akan tetapi, penurunan jumlah Tukang Kaba maupun minimnya generasi muda untuk mempelajari Tambo dan yang lainnya; semakin mendesak hadirnya dokumentasi terhadap isi (content) dari sastra lisan itu. Dokumentasi itu berguna sekurangnya untuk tiga hal. Pertama bagi proses pembelajaran dan pengembangan sastra lisan itu sendiri. Kedua untuk proses penelusuran sejarah Minangkabau serta pembentukan identitas. Ketiga guna pengembangan filosofi yang berkembang di alam Minangkabau. Poin ketiga tersebut merupakan perhatian utama di dalam artikel ini.

Sejarah membuktikan bahwa tidak ada bangsa yang maju yang tidak memiliki (kajian) filosofi yang kuat. Jika kredo itu diterima, maka setiap pribadi Minang yang merindukan kejayaan para pendahulu di level nasional, dituntut untuk mengembangkan filosofi yang berkembang dan eksis di alam Minangkabau guna “dihadapkan” pada apa yang menjadi landasan negara, yaitu Pancasila. Diksi “dihadapkan” bermakna sekurangnya tiga hal: (1) mengkritik, (2) dikritik, dan (3) saling mengkritik. Mengkritik tentu tidak sama dengan menghakimi atau menyalahkan.

Apabila terdapat hal yang bertentangan dengan Pancasila, maka hal tersebut dapat menjadi bahan ujian. Sejauh pengamatan saya yang terbatas ini, salah satu hal yang menjadi problem ketika Minangkabau dihadapkan pada Pancasila mewujud pada bentuk pemerintahan nagari dan sila persatuan Indonesia.

Sejarah membuktikan bahwa dua rezim politik sebelum Reformasi mengesampingkan nagari, terutama yang mencapai level ekstrem, yaitu rezim otoritarian Orde Baru menghapus dan kemudian mengganti nagari dengan struktur desa a la Jawa yang tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat di Minangkabau.

Rezim Orde Lama menolak usulan sebagian elit nasional yang berasal dari Minangkabau untuk membentuk pemerintahan federal. Pun elit nasional yang setuju dengan negara kesatuan pada akhirnya terpinggirkan karena proses pengkultusan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa itu hingga menasbihkan dirinya dengan sebutan Paduka Jang Mulia dan sebagai presiden seumur hidup layaknya raja. Pada akhirnya, seorang Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956.

Dalam rezim reformasi, istilah nagari memang digunakan kembali, akan tetapi eksistensinya jauh berbeda dengan yang sebelumnya pernah digunakan. Dengan kata lain, sila ketiga dalam Pancasila telah terbukti selalu diterjemahkan secara arbitrer oleh siapa pun rezim politik yang berkuasa.

Kejayaan para pendahulu tidak akan pernah berulang jika generasi sekarang tidak melibatkan diri ke dalam perdebatan filosofi (Barat, Timur, maupun Nusantara) yang terjadi di level nasional. Itulah yang dilakukan oleh Tan Malaka, Hatta, Yamin, Sjahrir, Haji Agus Salim, Sutan Takdir Alisjahbana, dan berbagai nama lainnya beberapa puluh tahun silam.

Nama-nama besar tersebut relatif sukses “menghadapkan” filosofi yang berkembang dan eksis di Minangkabau ke pentas nasional. Klaim sukses tersebut tidak berangkat dari primordialisme, karena juga diakui oleh orang yang berasal dari etnis di luar Minangkabau. Bahkan seorang Manado bernama Remy Silado – yang juga dikenal sebagai budayawan, sastrawan, dan aktor – pernah menulis makalah berjudul Indonesia Dimulai dari Minang dalam sebuah dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta pada 15 November 2008 yang lalu.

Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masa depan eksistensi Minangkabau bergantung pada seberapa besar gairah intelektual untuk berfilosofi. Dan model yang ditawarkan tulisan ini adalah Minangkabaunese Pancasila’s Philosophy, yaitu orang Minangkabau yang menggunakan Pancasila untuk berfilosofi, jika orang tersebut memang masih mufakat dengan republik yang berjudul Indonesia, dan hanya jika ingin menggaungkan kembali nama besar para pendahulu sehingga tidak terjebak pada romantisme berlebihan akan masa lalu.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply