Pancasila dan Pengetahuan

February 12, 2009

Qusthan Abqary

“Itulah sebabnya Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian ditafsirkan sebagai agama,” Jakob Sumardjo, “Paradoks Pancasila”, KOMPAS, 31 Januari 2009.

Pernyataan di atas menarik untuk dicermati sebagai awalan untuk menafsir ulang Pancasila.

Ideologi

Gelombang pesimisme terhadap Pancasila menguat sejak Reformasi 1998. Pesimisme lambat laun tidak hanya menjadi kritik namun juga cemoohan. Barangkali persoalannya terletak pada kemiskinan usaha untuk menyegarkan pemahaman terhadap Pancasila.

Liberalisme, Sosialisme, maupun Marxisme muncul sebagai ideologi yang digemari oleh sebagian orang. Bahkan, tidak jarang kebijakan yang diambil pemerintah dari masa ke masa mencerminkan semangat salah satu dari ketiga ideologi itu.

Uniknya, baik Liberalisme, Sosialisme, hingga Marxisme sama-sama membutuhkan klaim saintifik dan legitimasi dari sains. Hal tersebut mengundang implikasi yang cukup besar, yaitu bentuk-bentuk pengetahuan di luar sains (BPLS) yang banyak tersebar di seluruh Indonesia tergerus oleh sains. Sektor yang ampuh untuk proses penggerusan itu adalah pendidikan. Orang yang masih percaya terhadap bentuk pengetahuan di luar sains dianggap ndesa, tidak terdidik, terbelakang, hingga musyrik.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa seorang berpendidikan Belanda dan lama malang-melintang di Eropa seperti Sosrokartono-kakak yang mendorong Raden Ajeng Kartini untuk berkorespondensi dengan wanita Eropa-dapat sekaligus menjadi mistikus ketika kembali ke Jawa. Artinya, baik sains maupun BPLS dapat diposisikan setara dan hal tersebut dijamin oleh dasar negara kita.

Klaim Minimalis

Pancasila dengan hanya mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa; membuka pintu bagi pelbagai bentuk pengetahuan yang tidak menyekutukan Tuhan untuk eksis di dalam masyarakat. Meski demikian, klaim menyekutukan sesuatu tentu tidak dapat hanya bersandar pada pengalaman (historis) salah satu agama. Status astrologi di dalam Katolik berbeda dengan di dalam Islam pada masa Abad Pertengahan. Al Fārābī bahkan pernah mengategorisasikan “astrologi sebagai ilmu mengenai surga”, meski kategorisasi itu mengandung perbedaan keluasan makna cakupan dengan astrologi pada masa kini.

Pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dipahami sebagai klaim minimalis bagi setiap warga negara Indonesia. Implementasi dari hal itu terlihat dari pengakuan terhadap aliran kepercayaan di samping lima agama yang sebelumnya telah diakui. Tepat pada titik ini pernyataan Jakob Sumardjo mendapat tempat.

Langkah selanjutnya yang cukup strategis untuk dilakukan adalah memperluas diskursus multikulturalisme tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman etnik, namun juga mengadopsi BPLS ke dalam sistem pendidikan nasional. Adopsi BPLS ke dalam sistem pendidikan nasional adalah manifestasi paling sederhana dari tesis yang mengatakan bahwa setiap proses pendidikan adalah juga proses pembudayaan, dan begitu pula sebaliknya, setiap proses kebudayaan adalah proses pendidikan.

Sejarah membuktikan bahwa perdamaian di Indonesia tidak ditentukan oleh diskursus multikulturalisme, namun pada pela gandong di Sulawesi, tigo tungku sajarangan di Minangkabau, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bahwa kebudayaan lokal harus selalu dilibatkan ke dalam pendidikan lokal. Dengan demikian, diskursus multikulturalisme akan jauh lebih fungsional bila melangkah pada upaya mengintegrasikan BPLS ke dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki visi kebudayaan. Kebudayaan tentu tidak hanya persoalan pepatah-petitih namun juga BPLS yang eksis di dalamnya.

Penafsiran Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai agama merupakan klaim kesekian yang juga tidak kalah penting bagi sebagian orang. Menganggap klaim kesekian itu kurang tepat dibanding klaim minimalis di atas hanya menyisakan naif. Parameter yang digunakan untuk membandingkan apa? Dan tentu saja tidak ada parameter yang dapat digunakan untuk membandingkan penafsiran pelbagai pihak terhadap Pancasila. Sehingga, setiap penafsiran terhadap Pancasila sama-sama tidak dapat saling diukur dan dibandingkan (incommensurable) secara diametral.

Pengakuan Jakob Sumardjo bahwa “Pancasila adalah sesuatu yang being sekaligus becoming” mengafirmasi hal tersebut.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply