Sekam Yahudi dalam Unggun Indonesia

February 22, 2009

Qusthan Abqary

Apakah Pancasila-sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia-bisa ditafsir sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keleluasaan bagi eksistensi Yahudi di Indonesia?

Pertanyaan itu barangkali kontroversial akan tetapi bukan berarti tidak penting untuk didiskusikan. Terutama jika dikaitkan dengan laporan feature sebuah situs Yahudi-Asia yang melansir bahwa di Manado telah berdiri sebuah sinagog selama kurang-lebih lima tahun, terhitung sejak 2 September 2004. Uniknya, sinagog tersebut dibangun oleh seorang dosen hukum di universitas lokal. Ia bersaksi bahwa, “Pemerintah di sini gila. Saya tidak dapat menyatakan bahwa saya seorang Yahudi di KTP, tetapi saya dapat mendirikan sebuah sinagog,” (Jono David, Yaacov Baruch’s Journey, http://www.jewishtimesasia.org/manado/267-manado-communities/251-manado-indonesia-yaacov-baruchs-journey; Mei 2007; terakhir diakses 25 Januari 2009).

Di satu sisi, jika pemerintah setempat memang mengizinkan pendirian sinagog, maka, hal tersebut merupakan sebentuk ketidakadilan tersendiri bagi pemeluk agama lain yang sama-sama tidak diakui, akan tetapi justru tidak diizinkan mendirikan tempat peribadatan dengan alasan yang sama, terutama di wilayah pemerintah lokal yang berbeda. Di sisi lain, jika agama tersebut tidak diakui oleh pemerintah, mengapa tempat ibadah tetap diizinkan berdiri? Apakah agama dan tempat ibadah dapat dipandang secara terpisah hanya demi implementasi nilai Pancasila dan UUD 1945? Perlakuan yang sedemikian rupa hanya menyisakan kekonyolan.

Yahudi sekurangnya dapat dipandang sebagai dua hal. Pertama sebagai agama, dan kedua sebagai bangsa. Namun, keduanya sulit dipisahkan karena di satu sisi agama Yahudi adalah agama tribal, dan di sisi lain seringkali ditemukan upaya mengklaim bahwa seseorang-yang biasanya berpengaruh-adalah keturunan Yahudi meski yang bersangkutan sendiri lebih mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa di mana ia lahir, tumbuh, dan dibesarkan.

Uniknya, pendefinisian mengenai siapa yang dapat digolongkan sebagai Yahudi juga dilakukan secara numerik, seperti ‘sepenuhnya Yahudi’, ‘setengah Yahudi’, ‘seperempat Yahudi’, ‘seperdelapan Yahudi’, dan seterusnya; karena asimilasi dan akulturasi dengan budaya dan bangsa lain. Yaacov Baruch di atas termasuk ke dalam kategori ‘seperenambelas Yahudi’ jika dihitung dari kakek buyutnya yang dianggap ‘Yahudi penuh’ meski berkewarganegaraan Belanda; dan meski Yacov kemudian berganti agama dari Kristen menjadi Yahudi. Hal tersebut juga terjadi di seluruh negara pasca Perang Dunia II guna membangkitkan solidaritas di antara sesama Yahudi. Apakah garis keturunan dapat dipandang secara numerik demi kepentingan politik yang chauvinistis? Jawaban afirmatif terhadap pertanyaan itu merupakan bentuk kenaifan tersendiri.

Martin van Bruinessen pernah menyatakan, “Di negara Pancasila, pertentangan “antargolongan” tidak bisa diungkapkan secara terang-terangan, dan itu yang membuat kata “Yahudi” begitu berguna bagi orang tertentu. Indonesia tidak punya hubungan dengan Israel, dan agama Yahudi tidak termasuk lima agama yang resmi diakui. Oleh karena itu, mengutuk Yahudi tidak mengandung risiko tuduhan SARA, berbeda dengan kutukan terhadap pengusaha Cina, pejabat Katolik atau Orang Kaya Baru (bangsa Pondok Indah). Secara demikian teori konspirasi Zionis – Yahudi – Freemasonry – Rotary Club, yang diimpor dalam bentuk siap pakai, terbukti mempunyai fungsi serbaguna di Indonesia. Bukan saja semua perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi dalam masyarakat dapat “dijelaskan” dalam kerangka teori ini, melainkan golongan yang tidak disegani pun dapat dengan mudah dituding pula sebagai bagian dari konspirasi yang sama” (Yahudi sebagai Simbol dalam Wacana Islam Indonesia Masa Kini; http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/yahudi_sebagai_simbol.htm; terakhir diakses 14 Januari 2008).

Resistensi terhadap Yahudi di Indonesia bukan tanpa alasan yang memadai. Orang Aceh tentu tidak akan mudah melupakan bagaimana seorang Yahudi-Belanda bernama Snouck Hugronje menginfiltrasi masyarakat setempat. Para aktivis kiri tentu tidak mudah melupakan betapa besarnya peran Henk Sneevliet dalam mengkader para pemuda intelektual Indonesia, terutama melalui ISDV. Orang Pekalongan tentu tidak akan lupa terhadap Baron van Tengnagel yang mendirikan tempat peribadatan yang kerap digunakan untuk memanggil arwah. Tidak heran apabila perang melawan Belanda selalu dikampanyekan sebagai perang melawan kafir, termasuk di antaranya Yahudi. Sejatinya, kebencian terhadap Yahudi-sebagai bangsa maupun agama-di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kebencian Barat terhadap Islam-sebagai sistem komprehensif ataupun agama-di seluruh dunia.

Organisasi Yahudi yang mengaku ortodoks; menentang Zionisme dan negara Israel; membakar bendera Israel dalam aksi demonstrasi; percaya bahwa Taurat yang sebenarnya tidak menyuratkan pembentukan negara; seperti Neturei Karta sekalipun, belum terbukti sepenuhnya bebas dari anggapan bahwa gerakan mereka hanya sebentuk upaya counter-intelligence dari Zionisme itu sendiri. Dengan demikian, pasang-surut gelombang anti-semitisme yang berlaku global sepenuhnya bergantung pada bagaimana Yahudi dan negara Israel memosisikan diri dalam percaturan politik dunia.

Jika Pancasila dipahami secara minimalis, maka tidak sulit untuk menerima eksistensi Yahudi, karena penafsiran terhadap Pancasila melulu terbatas pada sila ke-1 yang menjamin kepercayaan setiap orang terhadap Tuhan masing-masing, meski produk hukum turunannya hanya mengakui sebatas pada lima agama dan aliran kepercayaan. Namun, apakah hanya dengan mengakui Tuhan Y.M.E., maka eksistensi setiap agama dapat diakui dengan mudahnya di Indonesia? Sejarah membuktikan tidak sesederhana itu karena sentimen di level lokal tidak terlepas dari kejadian di level global.

Bila Pancasila dipahami secara lebih luas, yaitu melibatkan setting sosial-politis-historis, maka penerimaan terhadap Yahudi hampir tidak mungkin. Pancasila memang multi-interpretatif, tapi fakta bahwa kemunculannya diiringi dengan resistensi yang kuat terhadap Zionisme-yang kemudian dipandang simetris dengan Yahudi-juga tidak dapat dilupakan. Dengan kata lain, setiap ikhtiar menafsir Pancasila (terutama sila ke-1) tidak dapat terlepas dari setting sosial-politis-historis yang melatarbelakangi. Pancasila-meminjam istilah Iwan Fals-”bukanlah rumus kode buntut.”

Penafsiran Pancasila dan perumusan sistem legal di Indonesia secara lebih luas-yaitu selalu melibatkan penilaian moral dan sosial-politis-historis-jauh lebih memadai dan akan diterima banyak pihak ketimbang. Setiap upaya menafsir sebaiknya memerhatikan wasiat nenek moyang kita, “Buah peria itu bila ditanam di atas sakar dan dibaja dengan madu, lagi disiram dengan manisan serta diletakkan di atas tebu sekalipun, apabila masak pahit juga.”

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply