Hukuman Mati dan Simumbang Jatuah

February 23, 2009

Qusthan Abqary

Partamo banamo simumbang jatuah, hukum jatuah wajib dituruik-i, takadia pantang disanggah, walau zalim wajib disambah, hukum putuih parentah jatuah, hukum pancuang paralu putuih, hukum bunuah matilah badan, hukum buang jauahlah diri, hukum gantuang tinggilah bangkai, tak buliah dibandiang lai. Hukum putuih badan bapancuang, bapanggang kadalam api, dengan sakiro kalahiran, lah banyak mati basabab, hukum bak rupo mumbang jatuah, bak hujan jatuah kakasiak.

(Pertama bernama simumbang jatuah, hukum diputuskan wajib diturutkan, pantang disanggah, walau zalim wajib disembah, hukum diputuskan perintah dijatuhkan, hukum pancung perlu dijatuhkan, hukum bunuh matilah badan, hukum pengasingan menjauhkan diri, hukum gantung mayat tergantung, tidak boleh dibandingkan lagi. Hukum putus badan dipancung, berpanggang ke dalam api, dengan sekira kelahiran, sudah banyak orang jahat yang mati, hukum seperti simumbang jatuah, seperti hujan jatuh ke pasir).

Demikian Tambo-dapat dipahami sebagai sejarah yang diwariskan secara oral-yang disampaikan oleh Malin Saidi, seorang tukang kaba di dalam novel Negara Kelima karya E.S. Ito. Tukilan di atas diakui sebagai hukum pertama bermasyarakat di Minangkabau.

Apa yang dapat diambil sebagai pelajaran? Tulisan sederhana ini berupaya untuk menunjukkan bahwa hukuman mati bukan sesuatu yang sepatutnya ditolak oleh sebagian masyarakat Indonesia yang percaya pada hak asasi manusia (HAM), liberalisme, dan multikulturalisme.

Amnesty International pernah menyatakan:

Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception. The death penalty is the ultimate denial of human rights – the premeditated and cold-blooded killing of a human being by the state in the name of justice. It violates the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and is a cruel, inhuman and degrading punishment (UN set for key death penalty vote).

Dengan demikian, apakah hukum pancuang paralu putuih, hukum bunuah matilah badan, hukum buang jauahlah diri, hukum gantuang tinggilah bangkai, tak buliah dibandiang lai. Hukum putuih badan bapancuang (HP) seperti yang ditekankan di atas dapat dikategorikan sebagai the ultimate denial of human rights (UD)?

Membandingkan keduanya barangkali tidak sepenuhnya memadai, namun bukan berarti tidak penting, terutama bagi mereka yang mendukung pelaksanaan hukuman mati. Bila kita bersepakat bahwa di satu sisi, suatu budaya tidak dapat dibandingkan, diukur, serta ditentukan baik-buruknya dengan budaya lain sebagai tolok ukur; dan di sisi lain setiap budaya pasti melibatkan nilai tertentu; maka, (HP) tidak dapat dicap sebagai (UD).

Pernyataan Amnesty International memang ditujukan kepada negara, akan tetapi, secara tidak langsung berpengaruh pada nilai, budaya, dan hukum yang berlaku di dalam negara tadi serta kemudian memengaruhi hukum tradisional yang berlaku di level suku bangsa. Bila proyek penghapusan terhadap hukuman mati terus dilakukan, maka, hal itu tidak jauh berbeda dengan memaksakan nilai asing tertentu untuk diterima oleh budaya lain yang sebelumnya memiliki nilai yang berbeda.

Hak untuk hidup memang berlaku universal, namun tidak berarti hak untuk mati-termasuk di antaranya euthanasia, bunuh diri, dan hukuman mati-bukan sesuatu yang berlaku universal. Penghargaan yang begitu besar terhadap kehidupan harus senantiasa diiringi dengan penghargaan yang sama besar terhadap kematian. Tidak ada batasan yang jelas antara kematian yang natural dengan yang nurtural sebagaimana distingsi yang kerapkali dijadikan basis argumentasi oleh para pegiat HAM.

Barangkali kehidupan dianggap lebih berharga daripada kematian karena ketidaktahuan mengenai yang terakhir ini. Padahal, banyak pengetahuan yang dapat diperoleh mengenai kematian seperti yang terdapat di dalam agama, mitos, hingga magi. Uniknya, tidak sedikit orang yang menolak salah satu dari ketiga hal yang terakhir itu yang kemudian menolak hukuman mati. Itulah salah satu kerugian jika tidak meyakini salah satu di antara ketiganya. Kebimbangan dalam menghadapi kematian semakin menguat di dalam diri.

Hak hidup seseorang memang sangat berharga, namun hak lebih banyak orang untuk hidup secara bersih, aman, sejahtera, adil, tidak korup, bebas dari narkoba, dan lain sebagainya tidak kalah berharga. Hal itu tentu memengaruhi adagium yang mengatakan bahwa kepentingan umum mengatasi kepentingan pribadi. Apabila dalam suatu masyarakat yang dijerat korupsi selama lebih dari puluhan tahun, maka, kampanye ‘seratus peti mati dan sisakan satu untuk pemimpin jika yang bersangkutan terbukti korup’ merupakan sebuah aksi berharga yang tidak dapat dihalangi oleh nilai dan budaya lain.

Kesalahan di dalam menjatuhkan vonis merupakan persoalan teknis yang dimungkinkan untuk dikoreksi oleh proses peradilan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kekhawatiran teknis itu bukan sesuatu yang cukup meyakinkan untuk diterima. Jauh lebih meyakinkan untuk mengemukakan argumen mengenai kemungkinan nasib keluarga yang ditinggalkan terdakwa bila dijatuhi hukuman mati. Namun, warga negara yang baik adalah mereka yang turut mematuhi hukum yang berlaku, termasuk di antaranya ancaman hukuman mati. Pertimbangan karitatif yang sekaligus post factum dalam proses peradilan adalah sesuatu yang seharusnya tidak perlu eksis bila sebelumnya patuh terhadap hukum.

Diskursus seputar multikulturalisme dan liberalisme patut dipertanyakan. Apabila multikulturalisme konsisten dengan prinsip-prinsip yang dibangunnya sendiri, maka, sudah selayaknya kultur yang mengakui hukuman mati tidak dapat dicap sebagai UD. Begitu pula dengan liberalisme. Amnesty International-bila memang secara implisit menganut liberalisme-seharusnya memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap negara yang memiliki kultur yang jauh berbeda satu sama lain.

Amerika Serikat sekalipun-yang diakui banyak pihak sebagai punggawa liberalisme, HAM, dan kebebasan-masih menerapkan hukuman mati di 12 negara bagian hingga tahun 2006. Hal ini jarang diekspos oleh media maupun para pegiat HAM. Dengan demikian, perhatian besar para pegiat HAM terhadap Cina, Irak, Iran, Pakistan, Sudan, yang masih menerapkan hukuman mati hingga tahun 2006; lebih didorong oleh motif politik ketimbang kemanusiaan.

Kampanye penolakan terhadap hukuman mati tidak murni berdasar pada motif-motif yang argumentatif, namun lebih kental motivasi finansial. Hal itu terlihat jelas dari kemiskinan ragam argumentasi yang ditawarkan oleh para pegiat HAM, yaitu hanya mengimpor gagasan tanpa melakukan komodifikasi yang sesuai dengan konteks lokal.

Bagaimana para pegiat HAM merespon simumbang jatuah? Konon, ia dirumuskan juga untuk menjamin keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan HAM di Minangkabau sejak ratusan tahun yang lalu.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply