Pencapresan SBY-Kalla dan Kesejahteraan Rakyat

February 25, 2009

Qusthan Abqary

Heboh isu bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Golkar dan Partai Demokrat menghiasi media massa cetak maupun elektronik dalam beberapa pekan terakhir. Pemicunya cukup unik. Adalah afirmasi Ahmad Mubarok terhadap pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan Partai Golkar memperoleh suara 2,5% dan desakan fungsionaris Golkar agar partai mengajukan bacapres sendiri, secara tidak langsung, menunjukkan bahwa fungsi kontrol Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla di internal masing-masing partai tidak sekuat yang dibayangkan.

Ketidakmampuan kader kedua partai untuk menahan diri turut memperkuat asumsi di atas. Di satu sisi, kader masing-masing partai berharap penggalangan isu bacapres akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas jagonya masing-masing. Di sisi lain, rakyat disuguhi kebimbangan mengingat bahwa kehebohan ini tentu akan mengganggu pelaksanaan tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara normatif, kebimbangan rakyat tidak akan meningkat jika UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjamin secara penuh upaya pelaksanaan kewajiban pemerintah yang kemungkinan akan turut menjadi bacapres incumbent. Namun, penjaminan tersebut hanya berlangsung setengah hati seperti yang tercermin dalam beberapa hal berikut.

Pertama, pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 42 tahun 2008 menjamin bahwa setiap pejabat negara yang dicalonkan parpol dan gabungan parpol harus mengundurkan diri dari jabatannya, dan pengunduran diri dilaksanakan paling lambat ketika yang bersangkutan didaftarkan ke KPU dengan disertai surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Dengan kata lain, bacapres incumbent-baik menggunakan pasangan yang sama maupun tidak-secara implisit harus tetap fokus pada upaya pelaksanaan tanggungjawabnya hingga sekurangnya pendaftaran pasangan calon ke KPU. Perlu digarisbawahi bahwa status presiden dan wakil presiden melekat secara utuh dengan pribadi yang bersangkutan, sehingga akan jauh lebih simpatik bila bacapres incumbent tidak memisahkan keduanya secara diametral. Bila bacapres incumbent memang memenuhi janji kampanye pada Pemilu 2004, maka kemungkinan untuk menjabat selama dua periode bukan hanya tinggal angan-angan.

Usaha SBY-JK untuk meredam ketegangan antara Partai Golkar dengan Partai Demokrat patut diapresiasi secara positif. Namun, acungan jempol baru akan diberikan apabila keduanya mampu untuk meredam bola liar yang digulirkan sebagian kader partai masing-masing dan tidak turut serta secara langsung meningkatkan suhu politik yang semakin meninggi, sekurangnya hingga proses Pemilu mencapai tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil di KPU, yaitu pada tanggal 10-16 Mei 2009 yang akan datang.

Kedua, pasal 59, 60, dan 61 UU No. 42 tahun 2008 hanya mengatur hak melaksanakan kampanye bagi presiden, wapres dan pejabat negara lainnya, serta kewajiban untuk sekedar “memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden” (pasal 61). Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 61 selain ungkapan “cukup jelas” dalam bagian Penjelasan Atas UU No. 42 tahun 2008.

Dengan demikian, ketika proses pemilu telah sampai kepada tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pelaksanaan tanggungjawab pemerintah akan semakin berkurang, karena keduanya akan membagi fokus perhatian dengan proses kampanye. Dalam etika politik, mengalihkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat dengan cara memberikan bantuan sembako oleh calon incumbent dalam masa kampanye, misalnya, merupakan tindakan yang tidak baik karena berlangsung proses pengalihan bentuk tanggungjawab.

Apabila tugas pemerintah adalah memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, maka, bantuan capres incumbent akan fokus pada upaya untuk menguntungkan lapisan masyarakat yang paling kurang diuntungkan, sebab yang terakhir ini merupakan konstituen yang jumlahnya paling besar. Pun demikian, seandainya SBY dan JK di kemudian hari berpisah, maka, tidak ada jaminan yang meyakinkan bahwa tugas-tugas pemerintah akan berjalan secara efektif dalam masa antara tahapan kampanye hingga berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres; mengingat nuansa kompetisi yang akan berlangsung di antara keduanya.

Namun, tidak hanya SBY, JK, kader-kader Partai Golkar dan Partai Demokrat yang turut menentukan keharmonisan di antara keduanya. Sudah menjadi bagian dari tanggungjawab etis media cetak maupun elektronik untuk turut meredakan-meminjam diksi yang digunakan dalam editorial Koran Tempo 24 Februari 2008-”demam” pencalonan bakal calon presiden di masing-masing partai politik demi menjamin pelaksanaan pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply