Politik, Survey, dan Poling

May 17, 2009

Qusthan Abqary

Politik memiliki hubungan yang erat dengan survey dan poling. Sebagian orang percaya bahwa hasil-hasil survey maupun poling mampu mempresentasikan kenyataan politik, sementara di sisi lain masih ada orang yang menganggap bahwa tidak selamanya hasil-hasil survey dan poling dapat secara akurat mencerminkan realitas politik. Penulis percaya bahwa kedua belah pihak memiliki keunggulan dan kelemahan argumen masing-masing.

Pertama, metode-metode yang digunakan dalam survey dan poling telah banyak diuji sejauh dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai standar. Survey dan poling telah banyak digunakan di negara maju untuk mengukur dan memetakan opini serta harapan warga negara mengenai suatu isu dan kebijakan tertentu. Dari situ, diharapkan kebijakan-kebijakan yang ‘telah’ dan ‘akan’ disusun, umpamanya, dapat memuaskan sebagian besar pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua, survey dan poling dapat diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan kemungkinan error sekecil mungkin. Salah satu hal yang acapkali kita temui adalah sampling error hingga hanya 1%, sebuah besaran yang cukup meyakinkan bagi sebagian orang. Sampling error 1% kerapkali diposisikan sebagai besaran yang paling mendekati kebenaran dan kenyataan, sehingga turut dipersepsikan sebagai hal yang kurang bermakna dibandingkan dengan 99% sisanya. Padahal, sampling error hanya menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan penarikan sampel.

Selain itu, sekecil apapun tingkat kesalahan hasil survey dan poling tidak berarti bahwa ia 100% sama dengan kenyataan. 1% tingkat kesalahan dalam kegiatan penarikan sampel, maupun yang lainnya, merupakan secercah harapan akan terjadinya kesalahan maupun perbedaan dengan realitas politik di lapangan.

Di sisi lain, survey maupun poling, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan statistik, yaitu tidak dapat melampaui batas-batas probabilitas. Yang terakhir ini tidak sama dengan kenyataan sesungguhnya. Ruang “kebijaksanaan” sekaligus “harga diri” survey dan poling turut ditentukan oleh probabilitas. Namun, apabila terdapat satu entitas yang luput dari himpunan probabilitas yang telah dibingkai peneliti, maka, kenyataan politik sesungguhnya akan memukul habis hasil serta kredibilitas survey dan poling maupun lembaga yang menyelenggarakannya. Ketidaksadaran mengenai hal ini sangat berpotensi untuk menjadikan survey dan poling sebagai sarana ataupun alat untuk menggiring opini publik.

Celakanya, elit-elit politik negeri ini kerapkali terdeterminasi oleh hasil-hasil survey atau poling dan bukan sebaliknya. Politisi yang populis (bukan populer) memiliki kewajiban moral untuk mengubah persepsi awam terhadap isu, kebijakan, atau figur tertentu apabila konsekuensi dari memilih ketiganya, secara obyektif berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap baik oleh sebagian masyarakat dalam Pemilu 2004 lalu, tetapi konsekuensinya menteri-menteri yang duduk dalam pos ekonomi dan pendidikan, misalnya, adalah agen-agen neoliberalisme (yang dianggap buruk bagi- dan di- Indonesia). Sayangnya, sebagian besar elit politik kini justru berlomba-lomba untuk merapat ke figur yang memiliki tingkat elektabilitas paling besar dan bukan membeberkan fakta-fakta negatif secara santun.

Selain itu, sejarah pemilu pascareformasi memberikan pelajaran bahwa belum ada parpol pemenang pemilu yang berhasil secara langsung mendudukkan calon presidennya. Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDI Perjuangan tetapi bukan Megawati Soekarnoputri melainkan Abdurrahman Wahid yang menjadi presiden. Pemilu 2004 dimenangkan oleh Partai Golkar tetapi bukan Wiranto melainkan SBY yang menjadi presiden. Pemilu 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat, akankah SBY dan partainya mengukir sejarah baru pemilu Indonesia pascareformasi dengan memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun yang sama? Ini adalah benang merah sejarah pemilu Indonesia yang menarik dan unik. Perbedaan sistem pemilu dalam ketiga pemilu itu memang memengaruhi siapa figur presiden yang terpilih. Namun, tidak jarang detail setiap pemilu pascareformasi hanya akan menunjukkan ketidakbaikan/kejahatan, walau mencermati detail memang senantiasa diperlukan dalam setiap perencanaan (the devil is in the details).

Apabila tingkat keterpilihan seorang figur sangat jauh melampaui figur lainnya dan hasil dari survey atau poling melibatkan sampling error hingga hanya sebesar 1%, maka, para politisi—yang selalu menganggap bahwa politik (praktis) sebagai seni mengenai segala kemungkinan—seharusnya dapat mengubah atau sekurangnya memperkecil tingkat keterpilihan itu dan bukan sebaliknya hanya berlomba untuk merapat ke figur yang bersangkutan. Dengan demikian, diharapkan eksistensi oposan tetap dapat terjamin ketimbang tidak ada sama sekali. Tak dapat dibayangkan apabila dalam lima tahun ke depan tidak ada oposan sama sekali di parlemen, yang relatif mirip dengan zaman Orde Baru. Politik (praktis) seharusnya tidak mengatasi politik (etis) sehingga parpol oposan dalam lima tahun ke depan tidak-boleh-tidak-ada sama sekali.

Dari sini dapat dilihat bahwa survey dan poling memegang peranan penting dalam percaturan politik (praktis dan etis), yang mana setiap politisi seyogianya dapat pro-aktif dalam memengaruhi persepsi publik terhadap figur politisi tertentu dengan memanfaatkan celah kelebihan maupun kekurangan survey dan poling itu sendiri.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply