Geliat Positivisme Hukum

December 3, 2009

Qusthan Abqary

Dua gugatan pra-peradilan yang diajukan O. C. Kaligis dan Egi Sudjana terhadap Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah tidak hanya mengundang kontroversi, akan tetapi, juga menyisakan sebuah pertanyaan: sejauh mana para praktisi hukum dapat keluar dari bingkai cara berpikir sektoral dan kemudian insyaf atas dasar hukum negara-bangsa Republik Indonesia?

Sebagian besar praktisi hukum percaya bahwa negara-bangsa Indonesia ialah negara hukum (Rechstaat). Bahkan, salah seorang penggugat pra-peradilan mengatakan bila ia kalah dalam gugatan ini, maka, negara kita dianggap telah berubah menjadi negara massa (Machstaat) dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun televisi swasta (2/12).

Dengan demikian, sebagian para praktisi hukum mendorong agar kasus Bibit-Chandra harus diselesaikan melalui proses (pra-)peradilan. Di satu sisi, hal ini terkesan menjunjung tinggi proses hukum. Namun, di sisi lain, seorang awam dapat melontarkan pertanyaan retoris: bukankah Pancasila menjadi dasar hukum di republik ini?

Bila para praktisi hukum menerima hal ini, maka, bukankah pasal mengenai hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan mendahului pasal mengenai keadilan (formal), sehingga boleh dibilang bahwa kasus Bibit-Chandra sebaiknya diselesaikan tidak melalui proses peradilan formal?

Para pendiri bangsa sadar betul bahwa musyawarah-mufakat ialah sistem, mekanisme, dan cara terpenting bagi penyelesaian masalah apapun di tanah air. Oleh karena itu, substansi ini diperas para pendahulu dan dijadikan dasar hukum berbangsa dan bernegara. Penyelesaian masalah di luar proses peradilan formal – tanpa harus tergelincir pada istilah out of court settlement – dapat digolongkan sebagai bentuk hikmat kebijaksanaan tersendiri, walau tidak harus selalu mewujud sebagai musyawarah untuk mufakat.

Hal yang sama juga dapat digunakan dalam kasus pencurian tiga buah biji kakao, satu buah semangka, hingga pencurian ayam. Proses peradilan formal bukan satu-satunya cara untuk menghasilkan efek jera. Sejarah membuktikan bahwa norma sosial berikut sangsi sosial cukup efektif guna menghasilkan efek jera. Hikmat kebijaksanaan secara asali tertanam pada nurani setiap insan dan bergantung kepada masing-masing warga negara untuk memanfaatkannya atau tidak.

Apabila sebagian besar praktisi hukum mahfum bahwa tidak sedikit rakyat Indonesia yang akrab dengan proses peradilan formal, maka, menyelesaikan masalah melalui meja hijau bukanlah pilihan yang bijaksana dan tepat. Hal itu boleh jadi berkaitan dengan maraknya kekisruhan di banyak pengadilan negeri maupun tinggi di pelbagai daerah.

Adalah tidak arif dan tidak adil apabila respon arbitrer masyarakat atas ketidakpuasan terhadap proses peradilan formal dinilai dengan kacamata praktisi hukum. Keduanya ialah hal yang tidak dapat saling dibandingkan (incommensurable). Namun, bukan berarti duo Bibit-Chandra yang melek hukum serta-merta mendapat legitimasi untuk dibawa ke pengadilan.

Dalam kasus ini, pokok persoalannya bukan pada presiden melanggar koridor eksekutif dan mengintervensi proses penegakan hukum, karena Kapolri dan Kejaksaan Agung sejatinya menjadi bagian yang inheren dengan eksekutif, walaupun di saat yang bersamaan memiliki fungsi yudikatif. Di satu sisi, Polri memiliki kewenangan sebagai lembaga super body karena memiliki kaki di koridor eksekutif dan yudikatif.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung yang lebih banyak berperan dalam koridor yudikatif justru disubordinasikan ke dalam struktur eksekutif. Sehingga tidak heran apabila diksi yang digunakan Presiden Yudhoyono ialah “mengintruksikan” terhadap Kapolri dan Kejagung. Pembentukan tim delapan – seperti pendapat Effendi Ghazali – sudah melanggar hukum, di samping terkesan menjadi alat cuci tangan politis penguasa. Di kemudian hari, reformasi Polri dan Kejaksaan harus didesain sedemikian rupa agar tidak tumpang tindih seperti yang terjadi hari ini.

Namun, pokok persoalannya ialah bagaimana presiden – sebagai kepala negara – berupaya menyelesaikan persoalan bangsa tanpa menggunakan kacamata kuda – yang dalam hal ini – berupa proses peradilan formal. Persoalan kebangsaan dan kenegaraan jauh lebih besar dan kompleks sehingga tidak dapat hanya dipandang dari satu sudut pandang tertentu, yaitu hukum dan keadilan formal. Dan kasus Bibit-Chandra ialah salah satu dari sekian banyak masalah bangsa karena telah melibatkan dua institusi penegak hukum dan melibatkan perhatian masyarakat yang tidak boleh dianggap remeh.

Sangat berbahaya apabila positivisme hukum dijadikan pandu oleh sebagian besar praktisi hukum di negeri ini. Positivisme – di ranah hukum maupun sains – senantiasa mereduksi kompleksitas masalah yang kita hadapi. Dualisme antara yang-ruhaniah dengan yang-bendawi dianggap sebagai hal yang naif bagi positivisme. Padahal, dasar hukum negeri ini secara gamblang memosisikan yang-ruhaniah sebagai hal yang paling utama (sila pertama Pancasila), dan di saat yang bersamaan memosisikan – tidak hanya keadilan formal – keadilan secara umum sebagai hal yang paling terakhir (sila kelima Pancasila).

Namun, jauh lebih berbahaya lagi apabila hasrat sebagian besar praktisi hukum untuk membawa kasus Bibit-Chandra ke meja hijau; lebih dikarenakan “dendam kesumat” masa lalu karena kalah membela klien di Pengadilan Tipikor. Walaupun seluruh praktisi hukum tahu mengenai dasar hukum, hal itu tidak menjamin keinsyafan atas urgensi untuk memandang kasus Bibit-Chandra tidak hanya dengan kacamata keadilan formal.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply