Fait Accompli: Massa Aksi atau Budaya Amuk?

October 27, 2010

Qusthan Abqary

Sebelum saya memulai paparan, ada baiknya saya mengajukan pertanyaan sederhana berupa: Apakah saya, anda, atau kita semua layak mengatakan bahwa sebuah masyarakat yang mengamuk ketika menghadapi pelbagai ketimpangan, ketidakadilan, korupsi yang bersimaharajalela, sembako mahal, pendidikan mahal, pemerintah mengecilkan skala dan korban bencana, patok wilayah digeser negara tetangga, TKW diperkosa, disetrika hingga dibunuh sementara elit pemerintahan tidak mengadvokasi secara maksimal, harga diri bangsa diinjak-injak negara tetangga, utang negara yang terus meningkat yang kemudian dikorup elit dibebankan kepada non-elit yang tidak menikmati sepeser pun uang tersebut, standar minimal kemiskinan ala BPS yang terus diturunkan hanya menjadi orang yang hidup dengan uang di bawah Rp 5.000,- per hari[i] dan pelbagai masalah lainnya; sebagai masyarakat yang biadab, tidak beradab, buruk/tidak beretika? Pertanyaan ini penting untuk diajukan, direnungkan, dipikirkan serta ditimbang sebelum kita mengatakan bahwa budaya amuk/amuk massa – bila dapat dikatakan sebagai budaya – sebagai tindakan masyarakat yang harus dihindari.

Dalam kesempatan diskusi kali ini, saya akan berusaha untuk menimbang budaya amuk/amuk massa dalam situasi dan kondisi keindonesiaan pada tahun 2010 dan beberapa tahun ke depan serta membandingkannya dengan massa aksi yang marak dilakukan gerakan mahasiswa maupun rakyat. Rentang waktu ini sengaja dipilih sebagai basis refleksi sekaligus proyeksi mengingat periode kedua Pemerintahan Yudhoyono – yang kadang diplesetkan menjadi Yurdhayana – relatif lebih buruk ketimbang tahun pertama Pemerintahan Yudhoyono bersama Jusuf Kalla (JK). Indikasi yang paling nyata tentunya keberhasilan Yudhoyono, melalui JK, untuk merebut tampuk pimpinan Partai Golkar yang semasa dipimpin Akbar Tandjung berniat keras untuk menggulingkan SBY-JK; sementara tahun pertama duet SBY-Berbudi[ii] masih berkutat dengan sekretariat gabungan (setgab) yang relatif belum berhasil memaksimalkan kerja politik koalisi tambun sekitar 70-an % suara di parlemen.

Saya akan berusaha untuk menjawab permasalahan berupa sejauh mana amuk massa dapat dijadikan preferensi, ketimbang massa aksi, apabila keran demokrasi dibuka selebar mungkin dalam beberapa hal; tetapi berbagai masalah kebangsaan diselesaikan dengan tidak baik dan tidak maksimal oleh pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan membagi paparan menjadi tiga bagian. Pertama, konflik antar-elit bangsa yang bersifat elitis dan tidak menyentuh kebutuhan dasar sebagian besar rakyat sehingga berkelindan erat dengan amuk massa. Kedua, distingsi antara massa aksi yang bersifat tradisional dengan modern yang mana keduanya dibedakan secara jelas dengan volume serta intensitas informasi yang beredar pada eranya masing-masing. Bagian ketiga ialah penutup sekaligus berusaha untuk menarik kesimpulan dari kedua bagian sebelumnya.

Konflik Elitis

Apabila pertikaian antar-elit pada tahun pertama Pemerintahan SBY-JK terinstitusionalisasikan secara terang-benderang melalui Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan; maka konflik di antara elit pada tahun pertama Pemerintahan SBY-Boediono tidak terinstitusionalisasikan secara terang-benderang, tetapi dalam batas tertentu cenderung berlangsung secara sporadis. Gajah berjuang dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah barangkali perasan refleksi sastrawi yang paling relevan apabila konflik di antara para elit senantiasa berlangsung, sementara massa rakyat hanya dijadikan kekuatan penekan di jalan raya tanpa kemudian mendapatkan manfaat langsung dan kongkret dari konflik elit tersebut. Istilah amuk pun telah diserap ke dalam English menjadi amok, sesuai dengan istilah dalam Bahasa Melayu, walaupun orang Melayu hampir tidak mungkin melakukan amuk, khususnya ketika dan setelah masa kolonialisme Inggris. Patut untuk disampaikan bahwa istilah amok dalam English juga digunakan untuk menjelaskan seekor gajah yang menjadi gila, terpisah dari kawanannya, berlarian secara liar dan menimbulkan kerusakan di India semasa dijajah oleh Inggris.

Anwar Ibrahim pernah memberikan penjelasan yang cukup menarik mengenai hal ini. Bagi Anwar, yang membedakan antara kolonialisme Belanda di Indonesia dengan kolonialisme Inggris di Malaysia ialah cara dan hasil daripada kedua jenis kolonialisme tersebut. Orang Inggris bila hendak menjajah, menurut Anwar, akan memarkir kapal perang lengkap dengan meriam yang diarahkan ke daratan Malaysia, kemudian menggunakan sampan kecil untuk menuju daratan dan kemudian mengajak berunding dengan tokoh Melayu setempat yang relatif gentar dengan meriam itu. Hal ini berbeda jauh dengan kolonialisme Belanda di Indonesia. Orang Belanda datang ke Indonesia dengan – meminjam istilah yang digunakan Anwar Ibrahim – “main gebuk” – walaupun kita tahu bahwa momen awal pendaratan Belanda juga dilakukan melalui negosiasi, lobi, hingga perjanjian dagang – sehingga lebih mudah untuk menyulut perlawanan rakyat Indonesia yang masih tercerai-berai dalam masing-masing lingkungan kerajaan.[iii] Tepat di sini, Anwar Ibrahim ingin menunjukkan bahwa perbedaan umum antara kolonialisme Inggris di Malaysia dengan kolonialisme Belanda di Indonesia sedikit-banyak memengaruhi orang Malaysia dan orang Indonesia dalam merespon kolonialisme dan bahkan memengaruhi cara masing-masing rakyat merespon kediktatoran pada masa era Mahathir Muhammad dan Soeharto.

Rakyat dan elit Indonesia cenderung lebih reaksioner (dalam pengertian yang positif) dan berani ketimbang rakyat dan elit Malaysia yang alih-alih ingin merespon secara elegan justru terjebak pada sikap takluk pada penguasa yang zalim, sehingga terdapat perbedaan yang mencolok antara sisa kolonialisme Inggris yang relatif lebih menguntungkan karena menggunakan sistem persemakmuran (commonwealth); ketimbang sisa kolonialisme Belanda versi KMB (Konferensi Meja Bundar), umpamanya, yang mewariskan jutaan gulden hutang perang Belanda, de-nasionalisasi perkebunan yang telah diduduki rakyat yang harus dikembalikan kepada pemodal asing, penyanderaan Irian Barat selama satu tahun, serta “penyerahan” dan bukan “pengakuan” kedaulatan kepada RIS (Republik Indonesia Serikat) dan bukan RI,[iv] serta posisi RI yang berada dalam RIS yang juga berada dalam Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Wilhelmina.

Belajar dari Perundingan KMB yang dilakukan oleh elit Indonesia tanpa konsultasi yang memadai dengan rakyat melalui referendum, dan gerakan perlawanan terhadap elit Indonesia dan Belanda yang digalang oleh beberapa nama yang terhimpun dalam Persatuan Perjuangan (Januari 1946) seperti Jenderal Sudirman, Tan Malaka, Sukarni, dan lain sebagainya; maka dapat dikatakan bahwa elit cenderung mengkhianati kehendak mayoritas rakyat; sementara di sisi lain, bergantung pada massa aksi tradisional maupun modern rentan untuk mencerai-beraikan gerakan mahasiswa/rakyat karena setiap individu yang terlibat cenderung untuk mengklaim diri masing-masing sebagai sosok yang paling mampu, sesuai dan kapabel untuk memimpin secara “diktatorial.”

Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa saya sama sekali mengabaikan eksistensi potensi konflik atau kompetisi di antara elit bangsa, karena hal tersebut merupakan bagian dari tidak hanya rezim demokratis tetapi juga otoriter, tetapi lebih kepada bagaimana massa rakyat/mahasiswa atau non-elit memaksimalkan kemungkinan mendapatkan faedah dari konflik tersebut. Tidak hanya itu, boleh jadi perpecahan atau kompetisi di antara elit lebih mudah untuk diselesaikan ketimbang perpecahan atau kompetisi di antara pimpinan non-elit yang ingin menjadi “diktator proletariat kecil.” Tarung bebas antara elit versus non-elit akan dimenangkan oleh non-elit bilamana persatuan, solidaritas, dan keberanian untuk melakukan budaya amuk/amuk massa ditunjukkan sepenuh hati dan pikiran sebagai alternatif pilihan terakhir.

Uniknya, sebagian besar aktivis 98, misalnya, senantiasa membanggakan secara berlebihan keterlibatan dirinya dalam ikhtiar penggulingan Presiden Soeharto tanpa kemudian berkaca bahwa masing-masing dirinya tidak lebih dari aktor yang tidak sadar bahwa keringat dan darah mereka kemudian dibajak oleh elit bangsa seperti yang ditunjukkan dengan pengangkatan Habibie sebagai presiden, penyelamatan dan kemudian revitalisasi Partai Golkar yang sangat sukses hingga Pemilu 2004, sirkulasi kepemimpinan nasional yang hanya terjadi di lingkaran elit, hingga tidak diakomodasinya gerakan mahasiswa di parlemen yang dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia hanya terjadi pada dekade 60-an karena menggantikan anggota MPR/DPR dari PKI.

Massa Aksi: Tradisional dan Modern

Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka memberikan penjelasan yang menarik mengenai massa aksi seperti berikut:

“Kelebihan massa aksi ketimbang putch, ialah dengan yang pertama perjuangan kita selamanya dapat dijaga, sedang dengan yang kedua kita memperlihatkan diri kepada musuh. Di dalam massa aksi pemimpin boleh berjalan sekian jauh menurut kepatutan yang perlu dan yang sesuai dengan dengan keadaan saat ini. Ia selamanya dapat menentukan berapa jauh ia boleh mengadakan tuntutan politik dan ekonomi dengan tidak menanggung kerugian besar (pengorbanan mesti ada dalam tiap-tiap massa aksi). Dan dengan itu kita tidak kehilangan hubungan dengan massa dan antara massa itu sendiri.”[v]

Tan Malaka barangkali sadar tetapi tidak ingin mengakui bahwa diksi atau pilihan kata “…selamanya…” sejatinya problematik karena akan menggelincirkan massa aksi pada kepemimpinan diktator-otoriter. Massa aksi tradisional yang belum mengalami banjir informasi dan berita barangkali dengan sangat mudah akan dimanipulasi ke dalam sistem kepemimpinan diktator, tetapi massa aksi modern yang muncul di tengah banjir informasi dan berita membutuhkan dan mensyaratkan proses pembangunan dan pengembangan konsensus atau sekurangnya penjelasan yang memadai, rasional, akurat serta meyakinkan bahwa merapatkan diri ke dalam satu barisan massa aksi merupakan bagian dari parade panjang peningkatan kesejahteraan rakyat non-elit. Gagasan massa aksi modern dibangkrutkan oleh oknum demonstran yang ingin membesarkan apa yang kecil, meluaskan apa yang sempit, serta melebihkan apa yang kurang. Amuk massa akan mudah terjadi bila harga diri sebagai bangsa diinjak oleh tetangga.

Informasi dan berita merupakan ajang pertarungan bebas antara elit versus elit, dan elit versus non-elit. Inilah yang kemudian membedakan antara massa aksi tradisional dengan massa aksi modern di mana pada masa Tan Malaka informasi menjadi sangat terbatas, sementara pada era kita informasi meluap seperti banjir. Tiap-tiap individu potensial yang akan menjadi komponen massa aksi akan berpikir ulang serta berkali-kali sebelum meleburkan diri ke dalam barisan massa aksi yang teratur dan rapih karena dipengaruhi oleh banjir informasi. Hal ini juga yang membedakan antara massa aksi tradisional dengan massa aksi modern yang terdiri dari individu-individu yang diguyur oleh hujan deras bernama informasi.

Massa aksi modern tidak cukup untuk digunakan dalam ikhtiar mendobrak sistem politik elitis. Keterwakilan non-elit di parlemen bersifat semu karena mewujud pada elit politik tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya kapital yang besar. Misalnya, tidak ada satu pun warga negara yang berprofesi sebagai buruh, petani, atau nelayan yang duduk sebagai anggota DPR di Senayan. Sangat kecil kesempatan bagi mereka untuk bersaing dan berkompetisi dengan elit politik tertentu yang dapat memasang iklan miliaran rupiah di koran maupun televisi, karena APBN tidak mengalokasikan satu triliun rupiah, umpamanya, untuk dialokasikan kepada TVRI maupun RRI dan dibagi sama rata slot iklan politik kepada 11.868 caleg pada Pemilu 2009, sehingga pertarungan antar-caleg beranjak dari pertarungan uang menuju pertarungan visi, misi, dan program.

Amuk massa juga mengandaikan sistem hukum yang dibajak oleh elit dan para mafia, sehingga ikhtiar mencari keadilan formal di meja hijau hanya akan menyisakan frustasi dan kekecewaan. Budaya amuk secara historis mendahului massa aksi tradisional, terlebih modern, seperti yang ditunjukkan berbagai pemberontakan atau riots di hampir sebagian besar wilayah di Indonesia. Budaya amuk mengendap dalam kesadaran sebagian besar individu WNI dan akan muncul ke permukaan bilamana pelbagai sistem maupun adat yang telah dibangun dan dikembangkan selama ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan bagi kesejahteraan maupun ketetraman hidup. Amuk massa merupakan pilihan terakhir yang bukan tidak boleh diambil oleh sebagian besar rakyat ketika kesabaran atas kezaliman pemimpin habis. Namun, elit keagamaan tidak jarang meredam amuk tanpa kemudian menekan penguasa formal untuk bekerja secara nyata dan kongkret bagi peningkatan kesejahteraan sebagian besar rakyat. Amuk tidak boleh dijadikan sebagai ancaman oleh oknum demonstran.

Penutup

Sebagai pemungkas, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan utama pada bagian awal tulisan ini. Bagi mereka yang mengerti dan paham, pertanyaan sejauh mana (to what extent) tentunya dijawab dengan mempertimbangkan beberapa posisi dan situasi. Di satu sisi, konflik elitis merupakan potensi yang harus dikelola dan diolah gerakan mahasiswa/rakyat sementara massa aksi tradisional maupun modern rentan untuk tergelincir pada kepemimpinan diktator (baik proletar maupun borjuis) atau justru membentuk lapisan pimpinan massa aksi yang di kemudian hari berubah menjadi elit baru yang berdiri mengangkangi rakyat. Massa aksi juga rentan terhadap represi dari aparat bersenjata. Ketidakseimbangan antara massa aksi dengan aparat bersenjata selalu dibungkus dengan jargon, semboyan, atau lagu bahwa barisan rakyat bertangan hampa (walau terkadang dengan bambu dan batu) lebih kuat ketimbang barisan aparat bertangan senjata sehingga jatuh korban yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dari perspektif korban, barangkali lebih baik dirinya jatuh dalam amuk massa, ketimbang hanya dalam massa aksi, yang hanya menguntungkan dikator kecil, baik yang proletar maupun borjuis. Massa aksi tradisional di Lapangan Ikada, yang kini menjadi Lapangan Banteng, ialah bukti kongkret bahwa pada akhirnya aksi tersebut dibajak oleh borjuis-revolusioner seperti Soekarno yang hanya melambai-lambaikan tangan untuk menenangkan massa aksi dan menyuruh mereka pulang setelah hari menjelang sore. Cobalah kita tengok, adakah para pimpinan massa aksi yang bocor kepalanya, ditembak kakinya, atau dibunuh nyawanya? Di sisi lain, amuk massa harus dilakukan demi penghancuran sistem politik elitis dan lebih menyejarah dalam kehidupan di Indonesia. Amuk massa menjadi penting untuk dilakukan karena ia merupakan fait accompli yang lebih historis, intim, kongkret, cepat, dan nyata dapat dilakukan oleh rakyat demi keterwakilan di parlemen maupun eksekutif ketimbang massa aksi yang harus berhenti di sore hari.

________________________________________

[i] Kadang saya berpikir ada baiknya bila Kepala BPS atau Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/MPR, Menteri, Gubernur, Walikota, dan Bupati, anggota DPRD dipaksa untuk hidup dengan uang hanya Rp 5.000,- setiap hari selama satu tahun guna dapat merasakan penderitaan rakyat dan bukan hanya makan nasi aking pada masa musim kampanye.

[ii] Saya lebih senang untuk menggunakan akronim ini, karena kekhawatiran sebagian kader Demokrat bahwa dalam Bahasa Palembang bermakna “SBY berbohong” relatif terbukti dalam tahun pertama periode kedua Pemerintahan Yudhoyono. Yudhoyono berjanji menegakkan hukum, umpamanya, tetapi kemudian pimpinan KPK dibiarkan dikriminalisasi dan Fraksi Partai Demokrat di DPR dengan segala upaya menghambat kerja Pansus Century.

[iii] Perlu disampaikan bahwa Anwar Ibrahim menjelaskan hal tersebut dalam konteks karakter umum kolonialisme Inggris di Malaysia dan konteks kolonialisme Belanda di Indonesia.

[iv] Uniknya, baru pada 15 Agustus 2005 Belanda mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945 dan bukan pada 27 Desember 1949 yaitu ketika agresi militer Belanda II gagal setelah sebelumnya selama empat tahun sejak 1945 senantiasa berusaha menginvansi kembali Indonesia. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditelusuri pada Robert Chesal and Kim Renfrew, “Indonesian independence day: Netherlands accepts 1945,” Radio Nederland Wereldomroep, http://static.rnw.nl/migratie/www.radionetherlands.nl/currentaffairs/region/asiapacific/ned050817-redirected; terakhir diakses 25 Oktober 2010.

[v] Tan Malaka, Massa Aksi (Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu dan Yayasan Massa, 2000) halaman 85. Cetak tebal ditambahkan.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply