Akankah Anas Sukses Memimpin Demokrat?

November 21, 2010

Qusthan Abqary

Pertanyaan di atas penting untuk dicermati mengingat Partai Demokrat ialah partai terbesar pada saat ini dan merupakan partai utama pendukung Presiden Yudhoyono. Seandainya terjadi gonjang-ganjing politik, maka bukan tidak mungkin akan berimbas pada keberlanjutan kepemimpinan nasional dan rakyat harus kembali menyaksikan instabilitas demokrasi prosedural di negeri ini.

Pribadi

Anas Urbaningrum boleh dibilang fenomena politik kaum muda yang saat ini paling brilian. Ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui dua putaran—menyisihkan Andi Mallarangeng yang sudah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga—dan kemudian dalam putaran kedua Anas meraih 280 suara atau 53 persen, sementara Marzuki Alie—yang sudah menjadi Ketua Umum DPR—meraih 248 suara atau 47 persen dan tiga suara dinyatakan batal.

Namun, komposisi kepengurusan DPP Demokrat menimbulkan resistensi di kalangan beberapa kader walau Marzuki Alie, Andi Mallarangeng, serta beberapa tim sukses keduanya diberi porsi yang relatif memadai. Serangan “halus” dari kader yang kecewa karena tidak terakomodasi dalam jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), maupun dominannya kader baru yang mengisi jajaran DPP Demokrat; merupakan bara dalam sekam yang tidak mudah dipadamkan. Tidak hanya Jhonny Allen Marbun yang—sebelum menjadi Wakil Ketua Umum 1 Partai Demokrat—telah bermasalah secara hukum dengan KPK; tetapi dugaan korupsi pada pembangunan pabrik antivirus flu burung oleh PT Bio Farma di Bandung serta dugaan skandal seksual yang diduga melibatkan Bendahara Demokrat, M. Nazaruddin, pada saat Kongres Partai Demokrat akhir Mei 2010, dihembuskan ke banyak media umum maupun alternatif seperti hminews.com.

Tepat di sini, Anas Urbaningrum mengalami dilema politik yang pelik. Di satu sisi, apabila Jhonny maupun Nazaruddin tidak “diadvokasi” secara maksimal baik di bidang hukum maupun politik, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan efek domino dan menyeret pribadi Anas. Di sisi lain, apabila kasus keduanya “diadvokasi” secara hukum maupun politik secara maksimal, maka kalangan pers maupun gerakan mahasiswa dan rakyat akan memandang negatif Partai Demokrat yang melindungi secara berlebihan Wakil Ketua Umum dan Bendaharanya. Anas paham betul akan hal ini dan boleh dikatakan pernah berada dalam posisi yang hampir sama.

Publik tentu masih ingat bahwa Anas Urbaningrum, Valina Singka Subekti, Hamid Awaluddin dan Harun Al Rasyid ialah beberapa figur yang “selamat” dari kasus korupsi yang menimpa para pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pimpinan Nazaruddin Syamsuddin. Anas resmi mundur dari KPU pada 8 Juni 2005 untuk kemudian menjadi Ketua Bidang Politik Partai Demokrat pimpinan Hadi Utomo. Sejarah berulang, langkah Anas diulang oleh Andi Nurpati pada 23 Juni 2010 untuk kemudian menjadi Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat.

Almarhum Hamdani Amin, mantan Kabiro Keuangan KPU, pernah menyebut bahwa semua anggota KPU mengetahui dana taktis yang berasal dari rekanan KPU senilai total Rp 20 M dan masing-masing anggota KPU menerima US$ 105.000. Ia pun menyatakan, “Saya mencatat semua  pengeluaran dan peruntukan dari dana taktis tersebut secara detail.” Mulyana W Kusumah pun turut menyatakan, “Saya memang mengirim pesan pendek kepada Anas Urbaningrum, yang isinya meminta bantuan menggenapi uang Rp 300 juta untuk auditor BPK. Dalam jawabannya, Anas berjanji akan membicarakan permintaan tersebut dengan Ketua KPU.” Walaupun, di kemudian hari Mulyana menarik ucapannya dengan mengatakan, “Ya, AU memang tidak terlibat korupsi apapun di KPU.” (Indonesia-Monitor.Com, “Jejak ‘Hitam’ Korupsi di Imam Bonjol 29,” 25 Mei 2010). Kenyataan ini bukan tidak mungkin mengganjal kepercayaan publik terhadap kepemimpinan di Demokrat dalam beberapa tahun ke depan.

Partai

Target 30% perolehan suara partai pada Pemilu Legislatif tahun 2014 agaknya menjadi jauh panggang dari api dikarenakan beberapa hal berikut. Pertama, terdapat wacana dan praktek asimilasi partai politik kecil yang mendukung Yudhoyono, ke dalam tubuh Partai Demokrat, sementara Pemilu tahun 2014 tidak lagi memberikan kesempatan ketiga bagi Yudhoyono untuk mencalonkan diri. Dengan demikian, asimilasi parpol yang dilakukan saat ini dan ke depan, kurang cocok atau sekurangnya belum terbiasa dengan figur non-SBY yang akan diusung pada Pemilu tahun 2014. Asimilasi parpol kecil tidak berbasis pada similaritas cetak biru dengan Demokrat, tetapi lebih pada figur SBY, sehingga menyulitkan penggalangan kepentingan bersama di antara elit parpol.

Kedua, potensi kekecewaan parpol pendukung SBY-Boediono apabila jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dikurangi melalui reshuffle kabinet serta penghambatan akses terhadap IPO Krakatau Steel. Beberapa elit PAN yang kebakaran jenggot terhadap IPO Krakatau Steel secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa mereka tidak mendapat akses guna mencari lumbung baru pendanaan parpol. Bahkan, Anas telah bertemu dengan Menteri BUMN sebelum polemik IPO Krakatau Steel mengemuka ke publik, di Nippon Kan Restoran, yang terletak di lingkungan Hotel Sultan, Jakarta, entah untuk membicarakan IPO Krakatau Steel atau sekedar “silaturrahmi” (Willy Widianto, “Anas Hanya Silaturahim dengan Meneg BUMN,” Tribunnews.com, 11 November 2010). Iman Sugema bahkan menduga bahwa bukan tidak mungkin terdapat potensi tindak korupsi pada IPO Krakatau Steel karena memperkaya diri sendiri atau orang lain sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Iman Sugema, “Polemik IPO PT Krakatau Steel,” KOMPAS, 10 November 2010).

Ketiga, potensi pemakzulan Presiden Yudhoyono maupun Wakil Presiden Boediono terkait dengan isu Century maupun ketidakpuasan di antara elit politik serta rakyat pada umumnya yang meningkat sejak tahun pertama pemerintahan. Bukan tidak mungkin posibilitas pemakzulan SBY-Boediono menjadi semakin besar mengingat menurunnya popularitas, tendensi negatif pemberitaan media massa, konflik di antara elit politik, elit hukum, serta institusi negara dalam beberapa isu tertentu, serta gerakan mahasiswa maupun rakyat yang semakin membesar untuk menjustifikasi bahwa pemerintah gagal melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian, keberhasilan strategi maupun taktik politik yang diambil Demokrat seperti pada poin satu serta keberlangsungan duet SBY-Boediono pada poin dua dan tiga sangat menentukan keberhasilan Demokrat mencapai target 30% persen suara pada Pemilu 2014. Lepas dari keduanya, yang lebih menentukan ialah sejauh mana Anas serius untuk menegakkan hukum bagi jajaran DPP Demokrat yang telah tersangkut maupun berpotensi dimajukan ke meja hijau. Hanya Anas yang dapat menjawabnya. Solidaritas antar-kader parpol merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan, sementara the end does not justify the means.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply