Catatan Kaki untuk Pidato Kebudayaan 2010

November 21, 2010

Qusthan Abqary

Rocky Gerung didaulat untuk memberikan pidato kebudayaan bertajuk Merawat Republik dengan Akal Sehat oleh Dewan Kesenian Jakarta pada Rabu, 10 November 2010 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki. Bung Rocky mengajukan banyak hal yang menarik sekaligus tidak sulit untuk disepakati. Namun, terdapat satu hal yang sepertinya khilaf untuk dicermati, yaitu dasar dan sistem filsafat negara-bangsa Indonesia yang sejatinya lebih fundamental ketimbang UUD 1945 hasil amandemen. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan respon bagi salah satu substansi dalam pidato kebudayaan tersebut.

Bung Rocky memberikan kuliah ketimbang pidato karena kekhilafannya untuk membawa naskah sendiri sementara buku tipis yang dibagikan kepada para hadirin menggunakan ukuran huruf yang terlalu kecil untuk dibaca. Dalam kuliahnya, Bung Rocky mengatakan bahwa sila pertama Pancasila merupakan manifestasi dari monotheisme yang diimpor dari Barat. Hal ini tidak muncul secara eksplisit dalam naskah pidato. Agaknya, Bung Rocky silap bahwa sila pertama Pancasila tidak hanya melulu mengenai monotheisme tetapi merupakan pengakuan bahwa negara, bangsa, dan rakyat Indonesia mengakui Adanya Tuhan (the Being of God)—terlepas apakah satu atau lebih dari satu—sehingga Hindhu, Budha, aliran kepercayaan dan Konfusianisme (belakangan) mendapat kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Tafsir monolitik terhadap sila pertama Pancasila berpotensi untuk meniadakan eksistensi agama dan aliran kepercayaan yang tidak menganut monotheisme.

Dalam naskah pidato, Bung Rocky menyatakan: “Bahkan obsesi untuk memberi warna “agamis” pada penyelenggaraan negara (melalui debat panjang di Konstituante), juga dibatalkan oleh kecerdasan kebangsaan modern, yaitu bahwa di dalam Republik, rakyatlah yang berdaulat, bukan Tuhan atau Raja. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan itu: “Negara berdasarkan Kedaulatan Rakyat”” (hal. 8). Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa “Indonesia hanya bersatu dalam nusa, bangsa, dan bahasa. Kita tidak ingin bersatu dalam urusan agama, tatakrama dan busana. Kita menyelenggarakan Republik agar kita bisa berselisih dalam soal-soal dunia, dan bukan bertengkar untuk soal-soal akhirat” (hal. 15).

Bung Rocky agaknya mengesampingkan kenyataan bahwa kedaulatan rakyat mengandung nalar publik maupun nalar individu yang bersumber dari pelbagai macam hal. Pertanyaannya ialah bagaimana memisahkan nalar individu yang berdasar pada keyakinan (sebut saja sebagai nalar-keyakinan) dengan nalar individu yang tidak berdasar pada keyakinan (sebutlah nalar-non-keyakinan), khususnya apabila kompleksitas sebuah keyakinan turut mengatur kehidupan sosial penganutnya?

Apakah keyakinan tersebut lebih rendah ketimbang keyakinan lain yang tidak mengatur kehidupan sosial penganutnya? Tentunya tidak. Boleh jadi, kegagalan otoritas keyakinan A dan B dalam mengatur kehidupan publik A dan B tidak serta-merta menggagalkan keyakinan C guna mengatur kehidupan publik C. Uniknya, sistem legal yang khusus dibangun bagi publik C kerapkali dianggap mendiskriminasi publik A & B yang berada dalam bingkai negara-bangsa ABC. Inilah keunikan Indonesia yang—meminjam istilah seorang Indonesianis-Marxis asal Australia—sebagai “the hub of ideas.” Dengan demikian, negara-bangsa tidak hanya menjadi persilangan dan pertarungan ide atau gagasan tetapi juga memberikan kesempatan bagi publik C untuk mengatur dirinya dan kesempatan yang sama juga harus diberikan kepada publik A dan B apabila turut ingin mengatur dirinya sendiri melalui koridor hukum. Tepat di sini, kemampuan dan keahlian menggalang kekuatan politik praktis, negosiasi, maupun kapabilitas meyakinkan publik menjadi faktor penentu.

Nalar-keyakinan itu yang secara massif kemudian menyepakati Adanya Tuhan YME dan dijadikan sebagai sila pertama dari Pancasila yang menjadi tidak hanya sumber hukum, tetapi juga dasar negara dan sistem filsafat kebangsaan. Posisi nalar-keyakinan dalam masing-masing agama maupun aliran kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pun berbeda-beda dan sulit bagi kita untuk menyamakan persepsi mengenai hal itu. Nalar-keyakinan masing-masing warga negara yang berbeda-beda tidak menyepakati bahwa Ketuhanan YME ialah perwujudan dari monotheisme sehingga agama dan aliran kepercayaan yang bersifat politheis dapat eksis, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Adalah betul yang dikatakan Bung Rocky dalam kuliahnya bahwa dinamisme menjadi sulit dan berkembang di Indonesia walaupun itu dianggapnya sebagai keyakinan asli nenek moyang kita, tetapi keliru apabila polytheisme tidak diayomi dalam sila pertama Pancasila.

Adalah betul bahwa Sumpah Pemuda berkeinginan untuk membangun persatuan dalam nusa, bangsa, dan bahasa, tetapi tidak dalam hal agama. Namun, rakyat Indonesia kemudian bersepakat dalam hal pengakuan terhadap Adanya Tuhan sehingga apa yang ditulis Bung Rocky sebagai “Negara hanya menjamin hak berkeyakinan itu, sebagai hak warga negara. Dan sebagai hak, setiap orang bebas mendeskripsikan preferensi religiusnya, sekaligus bebas untuk tidak menggunakannya” (hal. 7) perlu untuk dipikirkan kembali. Tafsir minimalis tersebut mengingatkan kita pada gagasan minimal state bahwa negara hanya menjadi “penjaga malam” yang mengejawantahkan hak hidup warga negara sebagai hak untuk tidak dibunuh dan bukan sebagai hak untuk diberi makan; sementara dasar negara dan sistem filsafat bangsa telah menyuratkan pengakuan terhadap Adanya Tuhan YME sehingga negara wajib untuk mendidik setiap warga negaranya agar mengakui Adanya Tuhan YME. Kita juga dapat mengganti agama dengan perdagangan internasional, eksplorasi pertambangan, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya; yang tidak disepakati untuk bersatu oleh Sumpah Pemuda tetapi dalam konteks bernegara dan berbangsa harus diatur dalam koridor hukum.

Tafsir minimalis terhadap negara hampir tidak mungkin diimplementasikan, kecuali para pemikir libertarian/minimalis berhasil mengorganisir diri, membentuk partai politik, masuk ke dalam parlemen, memimpin istana, dan kemudian mengganti dasar negara dan sistem filsafat bangsa. Inilah medan pertarungan gagasan antara kaum libertarian/minimalis dengan kaum non-minimalis yang membutuhkan stamina luar biasa untuk melakukan maraton jangka menengah dan jangka panjang.

Semoga catatan kaki ini tidak silap atau khilaf dalam mencerap substansi yang coba diadvokasi oleh pidato kebudayaan yang menarik itu.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply