Membungkam Buku, Melampaui Tuhan

November 21, 2010

Qusthan Abqary

Judul: Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah paradoks demokrasi dan kebebasan berekspresi

Penulis: Tim Peneliti PR2Media

Penerbit: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES)

Cetakan: I, September 2010

Halaman: xxvi+190

Verba volant scripta manent, apa yang diucapkan menguap apa yang ditulis abadi. Itulah adagium klasik yang dapat menggambarkan betapa pentingnya buku dalam bingkai peradaban. Buku pun dianggap sebagian penguasa lalim maupun kelompok masyarakat tertentu sebagai ancaman sehingga buku tidak jarang dibungkam, diberangus, dibakar, digembok, hingga diborong agar tidak dapat dibaca oleh masyarakat baik kini maupun esok hari. Dengan kata lain, buku mengandung kuasa informal tertentu yang mengancam penguasa formal. Adalah wajib bagi warga negara yang masih memiliki akal sehat untuk melakukan aksi perlawanan terhadap pelarangan buku. Sebuah buku hasil penelitian Tim PR2Media berjudul Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah paradoks demokrasi dan kebebasan berekspresi berusaha untuk mendeskripsikan “model dan bentuk perlawanan litigasi maupun nonlitigasi terhadap pelarangan buku di Indonesia” (hal. 8).

Pelarangan buku merupakan bagian dari warisan kolonialisme yang memiliki keragaman taktik, mulai dari pelarangan brosur Soewardi Soerjaningrat berjudul Als ik eens Nederlander was (hal. 40) hingga pembangunan kantor sensor bahan bacaan rakyat, yaitu Balai Pustaka, yang memperkenalkan karya-karya pengarang asing seperti Charles Dickens dan Mark Twain guna mengurangi perhatian rakyat terhadap bacaan politis anti kolonialisme (hal. 42-3).

Rezim Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi juga tidak bebas dari gerakan pelarangan buku. Pemerintahan Soekarno melalui UU No. 4/PNPS/1963 dan militer melalui Peraturan No. PKM/001/9/1956 turut mengontrol bahan cetakan yang beredar sehingga sekurangnya tiga buku kumpulan puisi dan satu brosur Hatta dilarang beredar, sementara Hamka sebagai pimpinan redaksi Pandji Masyarakat ditangkap karena memuat brosur Demokrasi Kita (hal. 47-8).

Rezim Orde Baru tak kalah giat dalam melarang buku. Jaksa Agung mengeluarkan SK No. Kep-114/JA/10/1989 guna membentuk Clearing House sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Instruksi No. 1381/1965 tentang Larangan Mempergunakan Buku-buku Pelajaran, Perpustakaan dan Kebudayaan yang Dikarang oleh Oknum-oknum dan Anggota-anggota Ormas/Orpol yang Dibekukan Sementara Waktu Kegiatannya. Menteri Perdagangan dan Koperasi tak ketinggalan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 286/KP/XII/78 yang melarang impor, perdagangan, dan pengedaran segala jenis barang cetakan dalam huruf/aksara dan bahasa Cina (hal. 50-3).

Dalam masa Reformasi pelarangan buku justru menjadi sangat bombastis karena sekurangnya 16.660 buku telah dibakar dan dilakukan di tiga kota yang berbeda yaitu di Semarang (14.960 eks), Depok (1.400 eks), dan Purwakarta (300 eks) (hal. 91-2). Hal tersebut belum termasuk aksi sweeping secara sepihak yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu dengan motif anti-komunis di berbagai kota di Indonesia. Sweeping tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga penerbit dan toko buku.

Aksi borong buku Gurita Cikeas merupakan bentuk “pelarangan” tersendiri yang cukup khas dan unik karena Kejaksaan Agung tidak mengeluarkan perintah penarikan sementara buku tersebut sulit diraih. Oleh karena itu, muncul sekurangnya 15 versi pembajakan buku yang “jika masing-masing seri mencetak sekitar 10.000 eksemplar, tidak kurang dari 150.000 eksemplar buku bajakan Gurita Cikeas beredar di masyarakat” (hal. 135). Sebuah wujud pembungkaman sekaligus penyesatan yang luar biasa terhadap akumulasi dan perkembangan pengetahuan masyarakat.

Ketika negara melarang buku melalui kebijakan dan regulasi, maka rakyat kemudian melawan tidak hanya melalui jalur litigasi tetapi juga non-litigasi. Mulai dari judicial review yang diajukan Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi HMI MPO (TAKBIR HMI MPO) (hal. 145-51) yang merupakan usaha litigasi dan kemudian dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi; hingga pembuatan poster, performance art, pameran cover buku terlarang, distribusi buku secara “bawah tanah” maupun terbatas, hingga penggalangan komunitas anti-pelarangan buku (hal. 159-73). Namun, aksi perlawanan tersebut bernalar tunggal, yaitu mendasarkan diri pada isu kebebasan berekspresi (hal. 180).

Salah satu kelemahan yang cukup menonjol dalam buku ini ialah cara bertutur yang unik guna melegitimasi teknis penulisan yang redundan semisal berikut, “Namun, demi memberikan konteks terhadap analisis yang akan dilakukan dan menghindari pembaca untuk membolak-balik bab, bagian ini akan menyampaikan kembali beberapa gagasan pokok mengenai demokrasi” (hal. 117).

Selain itu, ketika Tim Peneliti PR2Media berhenti pada deskripsi dan tidak melangkah lebih lanjut pada tahapan argumentatif, maka pembaca akan semakin sulit untuk memahami bahwa kekuasaan formal, yaitu negara, berusaha membungkam kuasa informal yang terkandung dalam buku. Seburuk apapun hal yang terdapat di dalam buku, ia tetap memberikan sumbangsih bagi peradaban. Keburukan tersebut merupakan sumbangsih tersendiri yang akan membantu generasi berikutnya untuk tidak tersesat, khususnya bila kita menyediakan diri guna mengoreksi buku tersebut dengan cara menulis buku tandingan, akan tetapi tidak dengan membakar atau membungkamnya. Karena setiap peradaban harus ditulis, maka setiap usaha pembungkaman buku adalah sama dengan gerakan mengubur peradaban. Bahkan, Tuhan pun tak pernah melarang umatnya untuk membaca kitab suci maupun alam raya.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply