Kemiskinan dan Kearifan

March 18, 2011

Qusthan Abqary

Kerapkali terdengar pendapat bahwa kemiskinan ekonomi berhubungan dengan kelalaian atau bahkan absennya negara dalam melaksanakan kewajiban menyejahterakan rakyatnya (struktural). Namun, negara seringkali lupa melihat kesiapan dan kesanggupan warga negara untuk mengelola dan mengolah sumber daya yang diredistribusi.

Tulisan ini berusaha untuk menambahkan varian lain bahwa kemiskinan ekonomi—dalam dinamika sosial di mana negara absen atau lalai—seseorang berkait dengan kemiskinan seseorang dalam bersikap, akan tetapi tidak demikian sebaliknya. Oleh karena itu, redistribusi kesejahteraan yang paling mungkin terjadi secara nurtural (baca: secara sosial tanpa keterlibatan negara)—dan khususnya ketika negara lalai atau absen—ialah pengaturan kembali transfer kekayaan yang memerhatikan kearifan seseorang dalam menghadapi kemiskinan ekonominya. Semakin tidak arif seseorang, semakin besar potensi dirinya menjadi miskin secara ekonomi jika dan hanya jika negara absen dari kewajibannya menyejahterakan rakyat.

Kemiskinan ekonomi mudah mendorong seseorang untuk kehilangan akal sehat dan kalap melakukan kejahatan, kepicikan, kelicikan, hingga kerakusan. Oleh karena itu, kita sering mendengar bahwa individu akar rumput tidak korupsi karena tidak memiliki kesempatan dan begitu mendapat kesempatan akan korupsi walau tahu akan mendapat ganjaran yang sama (pidana maupun dosa) meski uang yang dikorup merupakan receh. Bukankah, masih banyak praktek korupsi untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, umpamanya, yang seharusnya gratis? Dengan demikian, seseorang menjadi miskin bukan hanya karena negara absen atau lalai atau pribadi yang malas, tetapi juga menyangkut kearifan seseorang ketika dihadapkan pada kesempatan dan tanggungjawab yang besar atas kekayaan ekonomi yang didapatkannya.

Kearifan paling mungkin didapatkan seseorang melalui jalur pendidikan, tetapi tidak semua jalur atau jenis pendidikan memungkinkan seorang terpelajar menjadi arif. Tidak jarang orang terpelajar menjadi congkak dan rakus seperti maraknya kasus korupsi miliaran rupiah yang rata-rata melibatkan warga negara berpendidikan sarjana—uniknya marak melibatkan sarjana ekonomi dan hukum. Sebagian orang akan menekankan pendidikan karakter atau pendidikan kewarganegaraan sebagai ujung tombak guna menghindari korupsi di masa depan, tetapi menurut saya hal itu tidak cukup.

Seseorang yang terpelajar sepatutnya mampu mengambil jarak terhadap apa yang dipelajarinya dan terhadap realitas di sekelilingnya sehingga ia memiliki kesempatan untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk di masa kini maupun masa depan. Apa yang buruk di masa kini tidak akan menjadi baik di masa depan dan sebaliknya. Korupsi masa kini tidak hanya hutang terhadap generasi masa depan, tetapi juga racun sosial yang akan membunuh generasi masa depan. Dengan demikian, etika masa depan ialah etika masa kini yang diterapkan setepat mungkin demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat di masa depan.

Kearifan juga mungkin diperoleh seseorang dari kesehariaan pengalaman di luar jalur pendidikan. Sebagian orang menyebutnya sebagai filsafat praktis atau pepatah-petitih yang diwariskan secara oral entah melalui keluarga batih maupun interaksi antaranggota komunitas. Kearifan seperti ini biasanya berpakem pada nukleus keadilan liberal bahwa setiap individu yang berbeda sepatutnya diperlakukan secara berbeda; pada inti keadilan Marxis bahwa setiap orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkannya; dan pada keadilan sosial serta konsensus khas masyarakat Nusantara yaitu musyawarah mufakat dan gotong-royong.

Inti keadilan liberal tersebut paling nyata ditemukan pada proporsi distribusi sumber daya yang berbeda yang dilakukan orangtua kepada anaknya. Orangtua akan memberikan jumlah uang yang berbeda, misalnya, kepada anaknya yang kuliah, SMU, SMP, dan SD. Dengan demikian, orangtua akan menjadi adil dan bila menyamaratakan besaran di antara beberapa anak tersebut justru melanggar prinsip keadilan.

Adapun nukleus keadilan Marxis termaktub jelas pada sila kelima Pancasila yang ingin memeratakan kekayaan pada seluruh warga negara sekurangnya pada kebutuhan dasar. Namun, negara hingga saat ini kerapkali gagal memenuhi kebutuhan dasar tersebut dan justru mengotak-atik ambang batas kemiskinan guna menekan jumlah rakyat miskin. Pemerataan tersebut pada akhirnya dipelintir oleh kaum feodal menjadi nrima “keistimewaan” misalnya, seperti yang terjadi pada RUU Keistimewaan DIY perihal Sultanaat Gronden (SG) dan Pakualamanaat Gronden (PAG) yang mana masyarakat harus minta persetujuan keraton untuk mengelola dan mengolah 3.900 hektar tanah di seluruh DIY—lihat KOMPAS, “Tanah Kas Keraton Mulai Didata,” 17 Februari 2011. Padahal, tanah ialah sumber daya yang sangat penting untuk diredistribusi seadil mungkin kepada anggota masyarakat guna mengurangi kemiskinan ekonomi.

Di satu sisi, musyawarah mufakat atau dialog yang berlangsung di akar rumput semakin tenggelam oleh berbagai pemberitaan represi satu kelompok terhadap golongan lain yang berbeda. Proses politik di DPR dikerdilkan hanya menjadi lobi dan voting yang relatif lebih kerdil ketimbang musyawarah mufakat. Di sisi lain, gotong-royong semakin kerdil maknanya karena rezim Orde Baru hanya membiasakan masyarakat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih kampung atau desa setiap akhir pekan. Orang juga harus lebih hati-hati bila bertemu seseorang tak dikenal yang menawarkan bantuan di jalan raya di kota besar seperti Jakarta.

Tiga jenis kearifan praktis tersebut juga tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi cakap dan kaya dalam bersikap dalam kekayaan maupun kemiskinan secara ekonomi.

Adalah benar bahwa miskin dalam bersikap tidak hanya menimpa orang yang miskin secara ekonomi tapi juga kaya secara ekonomi. Yang membedakan orang kaya dalam bersikap terletak pada derajat kearifan yang dimiliki seseorang. Orang yang kaya secara ekonomi dan miskin secara sikap biasanya menumpuk uang dengan cara yang tidak 100% bersih dan baik sehingga akan selalu berusaha menggali lubang (keburukan) kemudian menutupnya dengan lubang (keburukan) yang lain. Oleh karena itu, tidak sedikit kelas atas negeri ini yang terjerat korupsi atau keturunannya menampilkan sikap-sikap yang tidak terpuji di depan publik maupun media massa. Pelbagai kemiskinan tersebut merupakan bagian dari dialektika antara akal (baca: otak yang bekerja, mengelola, dan mengolah situasi), kebebasan (negatif maupun positif), dan kepentingan atau kebutuhan.

Kemiskinan maupun kekayaan ekonomi sepatutnya tetap diiringi dengan kearifan dalam bersikap. Hal ini yang semakin pudar di negeri ini. Bila tidak, maka akan semakin banyak orang miskin (ekonomi) yang semakin miskin dalam bersikap dan kemudian menjadi kalap.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply