Film Sastra, Sastra Film

March 24, 2011

Qusthan Abqary

Riuh-rendah rencana kenaikan pajak film Hollywood di Indonesia cukup menyita perhatian publik. Sebagai seorang penikmat sastra dan film, terdapat beberapa pertanyaan yang kerapkali menghantui pikiran saya sejak kehebohan itu berlangsung.

Apakah ada hubungan antara kualitas sastra dengan film dalam sebuah negara-bangsa? Apakah wajar bila kualitas sastra di sebuah negara-bangsa berbanding terbalik dengan kualitas filmnya? Apakah kualitas film dapat berbanding lurus dengan sastra sebuah negara-bangsa? Apakah mungkin gagasan film-sastra dan sastra-film dikembangkan di sini?

Tulisan ini berusaha memberikan jawaban spekulatif atas beberapa pertanyaan tersebut.

Secara tidak langsung, hubungan antara kualitas sastra dengan film di sebuah negara-bangsa ditentukan oleh masyarakat yang menikmati kedua komoditas budaya tersebut. Masyarakat dalam ruang dan waktu yang sama akan dihadapkan pada sastra dan film yang tumbuh dan berkembang dari dinamika sezaman. Namun, dalam perkembangannya selera masyarakat turut dipengaruhi oleh kepentingan produsen seperti yang terjadi pada sinetron di Indonesia.

Semakin terbuka masyarakat negara-bangsa, semakin besar potensi pengelolaan dan pengolahan film dan sastra setempat. Semakin berkembang kualitas sastra sebuah negara-bangsa, semakin besar potensi positif perkembangan kualitas film negara-bangsa itu. Cukup banyak film berkualitas bagus yang merupakan adaptasi dari, umpamanya, novel.

Namun, semakin berkembang kuantitas film sebuah negara-bangsa tidak serta-merta menjamin perkembangan kualitas sastra negara-bangsa itu. Hal inilah yang sepertinya sedang terjadi di Indonesia. Entah mengapa dan bagaimana, dari begitu banyak rumah produksi, hanya segelintir yang mau dan mampu mengadaptasi produk sastra yang berkualitas tinggi. Padahal, potensi keuntungan finansial yang akan dihasilkan sangat besar.

Fenomena ini pun mulai marak semenjak beberapa rumah produksi muncul setelah 1998 dan hadirnya kekuatan baru rumah produksi, sebut saja etnis keturunan India, semakin menguat pengaruhnya yang turut diiringi oleh kebangkitan Bollywood di India. Uniknya, cukup dalam dan lebar jurang kualitas antara film, tepatnya sinetron, hasil produksi pengusaha India di Indonesia dengan film produksi Bollywood yang mulai digemari hampir di seluruh dunia.

India dan Cina mengikuti jejak Amerika Serikat yang berhasil mengakumulasi pengaruh di seluruh dunia melalui lapangan kebudayaan dengan membangun dan mengembangkan industri film seperti Hollywood. Namun, Indonesia masih berkutat dengan kuntilanak, pocong, slapstick, sensualitas banal, hingga cangkok antara sensualitas dengan horor murahan. Saya tidak dapat menahan gelak tawa membayangkan bagaimana reaksi dunia, atau sekurangnya ekspatriat di Indonesia, ketika menonton sinetron tersebut dan membandingkannya dengan produksi Bollywood.

Minimnya proporsi produksi film-sastra yang dilakukan pengusaha film keturunan India di Indonesia menyisakan kecurigaan pada sebagian insan perfilman dan sastra dan masyarakat umum. Bukan tidak mungkin bahwa potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia yang menyusul Cina dan India, sengaja “dihambat” pada lapangan kebudayaan. Namun, minimnya peran negara turut memperkeruh suasana.

Alih-alih meningkatkan pajak film Hollywood untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan film nasional ditonton oleh khalayak luas, apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap usaha pembangunan dan pengembangan sastra Indonesia? Bila Belanda saja, dengan motif politik tertentu, membangun Balai Pustaka untuk mengontrol dan mengerem potensi gejolak politik yang mungkin ditimbulkan oleh proses kreatif penulisan, maka apa yang dilakukan pemerintah saat ini?

Salah satu contoh yang menarik muncul dari Sumatera Barat. Di wilayah ini, terdapat semacam kekhawatiran bahwa tidak ada lagi novel bermutu selama 30 tahun terakhir kecuali karya Wisran Hadi yang sesungguhnya sangat senior.

Namun, penolakan agak sinis muncul. Mulai dari gugatan terhadap kategori novel bermutu yang tidak lepas dari otoritas Dewan Kesenian Jakarta melalui sayembara tahunan (sastra kanon), hingga rendahnya minat baca calon novelis muda di Sumatera Barat.

Apapun pendapat yang saling bersilang mengenai polemik tersebut, kualitas sastra maupun film di negara-bangsa mana pun tidak berlangsung seperti hukum rimba. Campur tangan otoritas pemerintah dalam melakukan desain besar kebudayaan dan pendidikan merupakan pangkal daripada kualitas sastra dan film Indonesia.

Apabila kemenangan kaum sosialis Belanda membawa berkah bagi pembentukan kelas terdidik Indonesia yang kemudian menjadi pionir sastra dan film generasi awal, maka pemerintahan minimalis hanya akan memberikan hiburan dangkal melalui sinetron karena tidak mampu memberikan nasi kepada seluruh warga negaranya. Ketika seluruh pihak beritikad baik untuk saling bermusyawarah dan bermufakat, maka bukan tidak mungkin film-sastra dan sastra-film semakin mudah diwujudkan.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply