Membaca Cuaca Kultural HMI, Melawan Aktivisme Ortodoks: Sebuah pertanggungjawaban Lembaga Seni & Budaya PB HMI

June 13, 2011

Oleh: Qusthan Abqary[1]

Setiap pertanggungjawaban di internal organisasi kepemudaan maupun kemahasiswaan seringkali terjebak pada dua hal. Pertama, mengedepankan berbagai klaim keberhasilan – terlepas dari derajat kebenarannya. Kedua, menitikberatkan pada apologi pengurus – di setiap jenjang struktural – selama masa kepengurusan. Dalam kesempatan singkat ini, saya berusaha untuk tidak terjebak pada salah satu kebiasaan tersebut, tetapi berusaha untuk mengukur diri dengan basis program kerja yang dibahas pada beberapa pleno sebelumnya. Sebelum beranjak jauh ke sana, jauh lebih baik apabila saya mengisahkan sedikit mengenai awal mula pendirian Lembaga Seni & Budaya (LSB) PB HMI (1947),[2] kemudian disusul dengan sedikit wacana[3] yang boleh jadi berguna bagi pengurus maupun kader HMI masa depan, baik dalam mengelola LSB secara khusus, maupun mengelola HMI secara keseluruhan.

Dalam Pleno II di Palu, PB HMI (1947) membentuk Lembaga Seni & Budaya (LSB) yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 054/A/KPTS/03/1431 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Hasil Reshuffle Periode 1430-1432 H/2009-2011 M di Jakarta pada tanggal 22 Rabiul Awwal 1431 H/15 Maret 2010. Saya pun harus membentuk kepengurusan inti di samping kewajiban sehari-hari untuk bekerja di sebuah yayasan di bidang pendidikan. Tidak mudah untuk mencari dan meyakinkan beberapa kader yang memiliki minat pada kesenian maupun kebudayaan. Kalaupun ada kader yang sedemikian rupa, kerapkali terbentur pada kewajiban untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga – sebuah situasi yang pelik bagi LSB. Ketua Umum PB HMI (1947) pun memperkenalkan dan merekomendasikan Sdr. Ayat Muhammad pada bulan Mei 2010 untuk menjadi sekretaris dan membantu saya di LSB.

LSB memandang bahwa HMI (1947) dalam beberapa dekade terakhir sedang dilanda “cuaca” kultural yang tergelincir pada apa yang disebut dalam tulisan ini sebagai “aktivisme ortodoks.” Ia sebentuk hasrat menggebu dari sebagian besar kader untuk (1) reaksioner terhadap berbagai ketidakadilan di muka bumi; (2) miopi atau rabun jauh terhadap masa depan[4]; (3) meremehkan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan; (4) miskin konsep perjuangan, perkaderan, dan keilmuan; (5) berorientasi elitis yaitu mendambakan mobilisasi vertikal melalui jalur politik praktis semata; (6) melakukan aksi demonstrasi yang sifatnya temporer; (7) mengklaim sebagai gerakan moral tetapi miskin ilmu, padahal semakin berilmu seseorang maka semakin bermoral dirinya – sesuai dengan pendapat “guru pertama” Aristoteles.

Sejak gelombang reformasi tahun 1998, aksi demonstrasi menjadi semakin “murah” karena dapat dilaksanakan siapa saja yang merasa menjadi pejuang keadilan maupun korban ketidakadilan. Reformasi yang berjalan tanpa konsep dan pandu yang disiplin, dibumbui dengan sekelompok aktivis yang ingin mengulang ‘reformasi tanpa konsep’ tahun 1998; semakin memperparah penyakit miopi atau rabun jauh terhadap masa depan yang diidap para pengelola organisasi kemahasiswaan. Aktivis mahasiswa pun gagal mendefinisikan siapa musuh barunya setelah ‘reformasi tanpa konsep’ tahun 1998. Musuh para aktivis mahasiswa maupun pemuda Indonesia sesungguhnya ialah para mahasiswa dan pemuda di negara maju yang belajar secara serius dan tekun guna menyiapkan diri menjadi pemimpin negara-bangsa maju, yang akan menentukan arah gerak peradaban manusia di muka bumi. Apabila mereka mendapat fasilitas luar biasa dari pemerintah masing-masing, sementara kita – pasca-Reformasi 98 – masih terjebak dengan aktivisme ortodoks, maka Indonesia akan tetap menjadi negara tidak berkembang. Bahkan, dalam situasi rezim otoritarian Orde Baru pun, mahasiswa maupun pemuda tidak sepatutnya terjebak pada aktivisme ortodoks.

Wajah penguasa korup dan zalim selalu berganti dari zaman ke zaman, tak akan habis ditelan waktu, tetapi mahasiswa, pemuda, dan kader HMI (1947) yang mampu membaca masa depan tak akan tergelincir pada aktivisme ortodoks. Penguasa korup dan zalim dapat diganti oleh para pemimpin yang berilmu dan berakhlak mulia bila – jauh hari sebelumnya – para pemuda dan mahasiswa serius mempersiapkan diri, sementara “virus” aktivisme ortodoks tidak akan pernah lenyap di negara maju sekalipun. Bacalah dan pikirkanlah situasi dan kondisi aktivisme kemahasiswaan dan kepemudaan di Jerman dan Malaysia. Di satu sisi, para pemuda pengangguran yang hidup dari jaminan sosial Pemerintah Jerman justru tergelincir pada aktivisme ortodoks dengan menjadi kader aktif dan militan dari partai yang mengusung aliran neo-Nazi[5], sementara sebagian besar mahasiswa di sana asyik-masgul dengan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menjadi pemimpin di berbagai bidang kehidupan di Jerman maupun seluruh Eropa. Di sisi lain, para aktivis mahasiswa di Malaysia tetap fokus pada proses perkuliahan sebab mereka yakin bahwa suatu hari di masa depan, rezim UMNO akan jatuh dan mereka harus menyiapkan diri – melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi – guna memimpin bangsa dan negara. Mereka pun merapatkan diri pada barisan oposisi yang digalang oleh Anwar Ibrahim melalui Pakatan Rakyat. Namun, pemimpin oposisi seperti Anwar Ibrahim tentu tidak sabar dengan penantian panjang tersebut – mengingat usia dan berbagai fitnah keji terhadap dirinya – sehingga kerapkali memuji proses reformasi di Indonesia. Bagaimana dengan kita?

Aktivisme ortodoks tetap menggeliat di akal pikiran dan hati sanubari para aktivis, entah sebagai pelarian akibat kegagalan di bangku perkuliahan, entah sebagai wujud dari kegagalan untuk mengidentifikasi musuh sejati. Elit politik negeri ini pun turut menikmati geliat aktivisme ortodoks sebagai alat penekan dari jalanan. Tawar-menawar pun terjadi. Aktivisme ortodoks menjadi semacam modus mobilisasi vertikal baru bagi mereka yang merasa menjadi pejuang keadilan tapi mengidap penyakit akut berupa miopi masa depan. Para aktivis ortodoks di negeri ini sibuk menghujat dosen, dekan, rektor, menteri, hingga presiden yang dianggap lalim dan zalim tanpa melakukan aksi kelas melalui jalur hukum. Alhamdulillah, PB HMI (1947), misalnya, berhasil melakukan beberapa terobosan seperti aksi kelas mulai dari judicial review terhadap UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum; terlibat dalam judicial review terhadap UU BHMN; hingga gugatan hukum terhadap Ruhut Sitompul yang terjebak pada fallacy of dramatic instance dengan mengatakan bahwa siapapun yang menolak pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto merupakan keturunan PKI (Partai Komunis Indonesia).[6] Dengan demikian, sudah saatnya HMI (1947) melaksanakan budaya perjuangan baru: mulai dari aksi kelas, penekanan pada gerakan berbasis keilmuan, hingga peningkatan program kebudayaan.

HMI (1947) sebagai “laboratorium politik” sudah tidak memadai lagi untuk menghasilkan calon pemimpin masa depan yang memiliki komitmen moral yang kuat. LSB memandang bahwa hal ini berkaitan dengan semakin merosotnya kapasitas keilmuan kader. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles – yang didapuk sebagai ‘guru pertama’ oleh para ilmuwan cum filosof muslim pada masa Abad Pertengahan – yang menyatakan bahwa:

Virtue, then, is of two kinds: that of the intellect and that of character. Intellectual virtue owes its origin and development mainly to teaching, for which reason its attainment requires experience and time; virtue of character (ēthos) is a result of habituation (ethos), for which reason it has acquired its name through a small variation on `ethos’. From this it is clear that none of the virtues of character arises in us by nature. For nothing natural can be made to behave differently by habituation…So virtues arise in us neither by nature nor contrary to nature, but nature gives us the capacity to acquire them, and completion comes through habituation.”

[Kebajikan, kemudian, terdiri dari dua jenis: yaitu mengenai intelek dan mengenai karakter. Kebajikan intelektual berasal dari pembangunan dan pengembangan (proses—penulis) pengajaran, yang mana pencapaiannya membutuhkan pengalaman dan waktu; (sementara—penulis) kebajikan karakter (ēthos) adalah sebuah hasil dari pembiasaan  (ethos), yang namanya (ēthos—penulis) diperoleh melalui sebuah variasi kecil pada ‘ethos.’ Dari sini menjadi jelas bahwa tak ada satupun kebajikan karakter yang muncul dalam diri kita secara kodrati. Tak ada kodrat yang dapat diubah melalui pembiasaan...Jadi, kebajikan muncul dalam diri kita tidak secara kodrati/alamiah tetapi juga tidak melawan kodrat, namun kodrat (manusia—penulis ) memberi kita kapasitas untuk memerolehnya, dan pemenuhannya datang melalui pembiasaan][7]

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa “raksasa” etika seperti Aristoteles pun percaya bahwa kebajikan melibatkan intelektualitas, sementara yang terakhir ini senantiasa melibatkan penguasaan terhadap ilmu (pengetahuan, dan lain-lain). Kebajikan (virtue) yang dalam segala keterbatasan khazanah Bahasa Indonesia dipahami sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (termasuk keselamatan, keberuntungan), maupun perbuatan baik; merupakan pangkal atau hulu dari kebaikan (goodness). Sebagai pangkal dari kebaikan (goodness), kebajikan (virtue) relatif lebih sulit untuk dijangkau manusia, sehingga Aristoteles pun memberikan pandu bagi individu yang sekedar ingin mengejar kebaikan (goodness). Aristoteles percaya bahwa kesulitan dalam menuju kebaikan (goodness) – sebagai hilir dari kebajikan (virtue) – dapat diatasi dengan menempuh jalan tengah di antara dua keburukan (vices)[8] dan hal tersebut hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan.[9]

Sidang pembaca boleh saja tidak sepakat dengan pendapat Aristoteles tersebut, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa sejak sekitar 400 tahun SM hingga kini, gagasan Aristoteles tetap dipelajari dan diajarkan sementara penolakan terhadap etika Aristotelian kerapkali timbul-tenggelam dalam “samudera” sejarah. HMI (1947) tentu konsisten untuk memproduksi kader yang berakal pikiran sehat agar tidak tenggelam dalam “samudera” sejarah. Oleh karena itu, segala usaha di berbagai bidang kehidupan perlu untuk digenjot, khususnya guna mengubah cuaca kultural di internal HMI agar organisasi dapat membantah secara tegas tuduhan produsen koruptor dengan cara menghasilkan alumni yang berilmu dan berakhlak – termasuk memiliki komitmen moral yang kuat – guna mengabdi di segala sektor kehidupan, tak hanya lapangan politik praktis yang semakin jumud.

Oleh karena itu, program kerja pertama yang digarap LSB ialah melanjutkan kepanitiaan sayembara cerita pendek (cerpen) keislaman yang sebelumnya diselenggarakan oleh PB HMI (1947) pada Januari 2010. Sekitar 30 cerpen dari Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Makassar, Malang, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Sumbawa, Cianjur, hingga Tual – baik kader HMI maupun bukan – turut berpartisipasi dalam seleksi yang dilakukan oleh Kanda Tulus Widjanarko – wartawan senior sekaligus penyair. Kanda Tulus memberikan catatan penting bahwa kualitas cerpen yang masuk maupun para pemenang masih jauh panggang dari api. Sedikit-banyak, hal ini berpengaruh pada ikhtiar penggalangan dana sebab calon penyandang dana turut membaca dan mengamati kualitas cerpen. Alhamdulillah, pada bulan April 2010 telah diumumkan sembilan pemenang.

PB HMI (1947) sebagai panitia awal sayembara menawarkan hadiah berupa penerbitan sembilan cerpen terbaik oleh Penerbit Universal. Oleh karena itu, LSB sebagai ‘panitia lanjutan’ turut berusaha untuk menggalang sponsorships ke berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga swasta. Namun, keberuntungan agaknya belum berpihak pada LSB sehingga untuk sementara waktu program penerbitan ditunda. Dalam penundaan tersebut, beberapa masalah muncul ke permukaan yang penting untuk dikemukakan di sini sebagai bahan pembelajaran bagi pengurus periode berikutnya.

Di antara sembilan cerpen pemenang, terdapat satu pemenang yang ternyata melanggar ketentuan sayembara bahwa cerpen belum pernah dipublikasi – secara online maupun offline. Setelah dikonfirmasi, yang bersangkutan mengakui memang memublikasi cerpennya dan meminta maaf karena kemudian turut menandatangani dan mengirim surat pernyataan dan kesediaan penerbitan. Selain itu, tidak semua pemenang mengirimkan surat pernyataan kesediaan untuk menerbitkan dan belum pernah sebelumnya menerbitkan cerpen masing-masing.

Di tengah beberapa persoalan dan kesulitan penggalangan dana, LSB mengambil inisiatif untuk melakukan penerbitan dengan cara print on demand (POD) yang tidak membutuhkan biaya besar. Tawaran pun diajukan kepada masing-masing pemenang, akan tetapi hanya satu orang yang memberikan respon. Bahkan, di kemudian hari – setelah antologi cerpen keislaman berhasil diterbitkan pada Mei 2011 – terdapat informasi yang masuk melalui Ketua Umum PB HMI (1947), M. Chozin Amirullah, bahwa judul buku antologi – yang diambil dari judul cerpen pemenang pertama – sama dengan sebuah majalah sastra yang terbit secara terbatas di Solo. Dengan demikian, sebagian para pemenang sayembara tidak menunjukkan komitmen penuh untuk mengirimkan cerpen yang ‘belum pernah’ dan ‘tidak akan’ dipublikasi di media lain. Alhamdulillah, LSB berhasil menerbitkan buku antologi cerpen keislaman Tikus-tikus di Sayapku yang bekerjasama dengan Penerbit GRE di Yogyakarta pada bulan Mei 2011 secara POD (print on demand)[10] dengan dana talangan dari PB HMI (1947) yang juga telah dikembalikan secara utuh.

Program lain LSB ialah penggarapan manifesto kebudayaan HMI yang dapat menjadi pijakan bagi pengurus LSB maupun HMI dalam melakukan kerja kesenian maupun kebudayaan di kemudian hari. Pemosisian entitas kesenian dan kebudayaan dalam keluasan Islam pun dilakukan secara cermat dan hati-hati pada bulan Mei 2010. Manifesto Kebudayaan HMI dapat diraih pada beberapa tautan berikut:

-         http://pbhmi.net/images/stories/manifesto-kebudayaan-hmi.pdf

-         http://hminews.com/oase/manifesto-kebudayaan-hmi/

-         http://ureport.vivanews.com/print_detail/printing/150282-manifesto_kebudayaan_hmi

-         http://ifile.it/wfyead8/manikebu.pdf

-         https://docs.google.com/fileview?id=0B4lNiR8wpEeCYjUzM2YzZjAtMTEwOC00YjU1LTk4NmEtN2EzZjJkNTM2MDU2&hl=in

Manifesto disebar ke berbagai pihak di dalam maupun di luar HMI. Beberapa respon positif maupun negatif muncul. Kanda Taufiq Ismail menyatakan, “Dari segi berfikir abstrak, oke. Tapi perincilah kepada hal-hal praktikal yang gawat kita hadapi saat ini: kemelaratan, ketertiban, kerja keras, adiksi. Kalau lebih detail lagi: sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, melanggar aturan, tidak tepat waktu, dst. Dengan detail yang terperinci HMI bisa mendesain program kerja mengatasinya. Ini yang jauh lebih penting. Jadi lebih riil dan tepat guna, tidak berhenti jadi teori atau pemikiran saja.” Tak hanya itu, Kanda Taufiq pun merekomendasikan kepada panitia perayaan Musyawarah Nasional PKS 2010 untuk turut mengundang LSB PB HMI (1947) untuk hadir dalam diskusi “Manifesto Kebudayaan Islam” di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki. LSB pun didapuk untuk turut mempresentasikan ide dan gagasan yang terkandung dalam Manifesto Kebudayaan HMI kepada audiens.

Selain itu, seorang antropolog asing yang fokus pada kajian Indonesia dan terlibat dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh melalui AMM (Aceh Monitoring Mission), Sini Castren, turut memberikan penilaian sebagai berikut, “Against that background, I am positively surprised and impressed to learn about your activist voluntary role in HMI. The Himpunan Mahasiswa Indonesia (Islam—penulis) Cultural Manifesto that you attached, is very beautiful in language, style and content. I really liked to read it, and so it means it also speaks across lines of culture and religion separating us!

Tak hanya komentar positif, komentar negatif pun muncul dari Kanda Anies Baswedan, “Saya baca sepintas. Yang muncul dalam benak saya: HMI masih berbicara masa lalu. HMI tidak berbicara masa depan. Sebuah keterjebakan yang memprihatinkan.” Namun, Kanda Cahyo Pamungkas pun memberikan respon, “Btw (by the way—penulis), manifesto kebudayaannya bagus banget, clear visi misi MPO ada di situ, tidak terlalu fundamentalis dan tidak terlalu liberal, di tengah-tengah.”

Beberapa komentar di atas sengaja dihadirkan di sini guna menjadi bahan pertimbangan bagi kader HMI (1947) masa depan mengenai posisi organisasi terhadap sektor kesenian maupun kebudayaan. Kader pun memiliki kebebasan untuk mengubah maupun memperbaiki manifesto yang sesuai dengan tuntutan zaman. Manifesto bukanlah kitab suci yang tak dapat diganti. Ia tak berpretensi untuk menjadi abadi.

Di tengah segala keterbatasan, Sdr Ayat Muhammad turut membantu dalam kerja formal maupun informal. Sdr Ayat berhasil menyelenggarakan diskusi terbatas mengenai kesenian di sekretariat PB HMI (1947). Sayangnya, minat kader terhadap lapangan kesenian maupun kebudayaan masih relatif sedikit, sehingga diskusi pun belum mampu untuk menerobos kesadaran kader bahwa kebudayaan tak kalah penting ketimbang, misalnya, politik etis maupun praktis. Sdr Ayat pun kerapkali mewakili LSB dalam rapat koordinasi maupun proses pengayaan isu yang berlangsung secara formal maupun informal di lingkungan PB HMI (1947). Sungguh sumbangsih yang tidak terkira dalam ikhtiar mengimbangi kesadaran dan kosmologi politik praktis di lingkungan PB HMI (1947).

LSB juga bekerja sama dengan Institut Riset Nasional (IRN) yang dipimpin Sdr. Usman Thaher Aan untuk menerbitkan newsletter sederhana bertajuk IPTEK & CULTURE yang terbit sebulan sekali dan disebarluaskan melalui email cabang maupun ketua masing-masing cabang. IRN memasok berbagai informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara LSB memberikan perspektif kebudayaan terhadap perkembangan tersebut, maupun sebaliknya. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa unsur ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kebudayaan sebuah bangsa maupun sejarah kemanusiaan. Pada awalnya, newsletter diterbitkan dalam English guna memompa dan memacu kapasitas kader di seluruh Indonesia dalam penguasaan English. Uniknya, hanya satu respon yang muncul di antara ribuan kader HMI (1947), yaitu dari seorang kader di Sulawesi Selatan, yang mendo’akan kebaikan kepada pimpinan LSB.

Beberapa bulan menjelang akhir masa kepengurusan LSB, IPTEK & CULTURE diterbitkan dalam Bahasa Indonesia disebabkan minimnya respon dari cabang. Respon kedua pun muncul ketika saya mengisi diskusi di HMI (1947) Cabang Bogor yang mengapresiasi secara positif newsletter IPTEK & CULTURE karena dapat turut memompa wacana kader cabang, sesuai dengan tujuan awal penerbitan newsletter. Keunikan lain yang perlu disampaikan di sini ialah pemanfaatan salah satu artikel newsletter IPTEK & CULTURE oleh LAPMI tanpa seizin dan sepengetahuan saya sebagai pengampu tulisan tersebut. Pengampu tulisan tersebut pun tak disebut oleh LAPMI. Semoga LAPMI diberi petunjuk oleh Allah SWT, amin.

LSB pun turut mengampu rubrik Slilit di pbhmi.net yang merupakan kumpulan anekdot seputar HMI. Sdr Ayat Muhammad memberikan kontribusi signifikan dalam penulisan anekdot dan turut melibatkan kader lain di luar LSB. Pada masa awal dan kepengurusan LSB, kader lain di level PB HMI (1947) terlibat secara massif untuk menyumbang cerita lucu. Uniknya, pasca-pleno III PB HMI (1947) di Surabaya pada November 2010, kontribusi kader lain di lingkungan PB semakin merosot – barangkali terpengaruh “konflik” yang memuncak pada pleno tersebut. Saya pun sebagai pimpinan LSB, di satu sisi, menyesal karena tak dapat menghadiri pleno karena demam dan meriang. Di sisi lain, saya berbahagia karena tidak melibatkan diri dalam permasalahan seputar pembangunan gedung pusat pelatihan pemuda Islam di Parung, Bogor, yang dilakukan oleh Yayasan PB HMI. Boleh jadi betul pendapat yang mengatakan bahwa isu keuangan hanya pemicu terhadap kepemimpinan PB, tetapi juga boleh jadi dugaan “korupsi” hanya isapan jempol belaka. Biarlah persoalan tersebut diselesaikan melalui cara yang tepat, yaitu melalui mekanisme di internal yayasan tersebut. LSB memang bagian dari PB HMI (1947) tetapi bukan bagian dari Yayasan PB HMI.

Siaran pers seputar kesenian dan kebudayaan turut dikirim LSB ke beberapa media massa nasional. Salah satu siaran pers yang cukup penting untuk dikemukakan di sini ialah perihal penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cagar Budaya yang dianggap sebagian besar kalangan pekerja maupun pengamat kesenian dan kebudayaan sebagai draf yang sangat merugikan bangsa Indonesia. LSB Hijau Hitam menyatakan bahwa RUU tersebut berpotensi represif (pasal 1 ayat 11), terdapat banyak kerancuan (pasal 9 huruf a, d; pasal 48 ayat 6, pasal 48 ayat 8, pasal 49 ayat 2 huruf b, pasal 50 ayat 1, 2, dan 3, pasal 56 ayat 2, pasal 62 ayat 1), memperbesar kemungkinan penyelewengan (pasal 6 ayat 2 huruf d; pasal 17 ayat 3; pasal 19 ayat 3; pasal 22 ayat 1 huruf c; pasal 22 ayat 2), merugikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya (pasal 30 ayat 1, pasal 33, pasal 57). Hasilnya, untuk sementara waktu Komisi X DPR RI menunda pengesahan RUU tersebut walau kemudian tetap memaksakan diri untuk mengesahkannya.

Beberapa uraian ringkas di atas miskin dari rasa percaya diri, tetapi refleksi sekaligus proyeksi mengenai LSB tetap harus dilakukan.

Identitas HMI (1947) sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan kerapkali dipahami sebagian kader secara beragam. Namun, dalam keseragaman itu terdapat semacam pola bahwa kapasitas akademik sebagian besar kader aktif di setiap jenjang struktur organisasi agak ketinggalan ketimbang mahasiswa yang tidak terjun pada dunia aktivisme. Seolah-olah, terjadi dikotomi yang saling bertentangan antara proses perkuliahan dengan aktivisme organisasi. Padahal, keduanya bisa berjalan beriringan, khususnya apabila HMI (1947) tak hanya menjadi organisasi perkaderan dan perjuangan, tetapi juga keilmuan.

Istilah keilmuan bisa terdengar sumbang di telinga sebagian kecil kader, tetapi dapat menjadi solusi alternatif, khususnya bagi sebagian kader (non-aktif) yang kesulitan untuk membagi waktu sehingga untuk sementara meninggalkan HMI (1947). Padahal, potensi kader (non-aktif) sangat besar mengingat masa keanggotaan selama 12 tahun dan tidak jarang justru turut menopang sebagian besar aktivitas organisasi, khususnya melalui sektor pendanaan (muhibah). Namun, solidaritas antara kader aktif dengan kader non aktif tidak bisa hanya dibangun melalui sektor pendanaan (muhibah), tetapi juga dapat dibangun melalui sektor penguatan kapasitas keilmuan[11] kader (aktif maupun non-aktif). Oleh karena itu, kader non aktif tidak dapat dipersepsikan sebagai bagian dari alumni seperti yang terjadi selama ini. Interseksinya terletak antara kepentingan kader untuk menyelesaikan kuliah sebaik mungkin (tak harus cepat) dengan kepentingan organisasi untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kader, khususnya setelah HMI (1947) menjadi organisasi perkaderan, perjuangan, dan keilmuan.

PB secara khusus maupun HMI (1947) secara umum perlu untuk mengimplementasikan Gerakan Berbasis Keilmuan (GBK) sebagai budaya atau kultur baru organisasi. Tanpa GBK, organisasi ekstra-kampus mana pun akan semakin kurang diminati oleh mahasiswa. Sejujurnya, transformasi menuju GBK sudah sangat terlambat apabila dibandingkan dengan transformasi yang dilakukan oleh pers mahasiswa/kampus melalui sarasehan nasional di Lombok pada tahun 1998. Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca pada tulisan saya Mengapa Gerakan Mahasiswa Kurang Diminati? pada situs hminews.com. Selain itu, lembaga kekaryaan sepatutnya tidak lagi berkutat dengan persoalan yang seharusnya sudah selesai di level komisariat maupun cabang, seperti minimnya antusias/semangat berorganisasi. Minimnya semangat tersebut agaknya berkaitan dengan minimnya interseksi antara prospek/proyeksi seorang kader (aspek keilmuan) dengan apa yang disediakan HMI (aspek kepemimpinan dan jaringan).

Program HMI (1947) di setiap jenjang struktural (PB, cabang, komisariat, lembaga kekaryaan) sepatutnya lebih mengedepankan kegiatan yang memiliki efek jangka menengah dan jangka panjang ketimbang efek jangka pendek (seminar, workshop/bengkel tanpa follow-up, pelatihan tanpa follow up dan sejenisnya) yang dalam situasi tertentu justru menyisakan hutang. LSB melihat dan menyadari hal tersebut sehingga dalam masa kepengurusan periode pertama ini lebih fokus pada kegiatan dengan biaya minimalis, tetapi kiranya memiliki efek jangka menengah dan jangka panjang seperti penerbitan antologi cerpen keislaman, perumusan manifesto kebudayaan HMI (1947), penggarapan newsletter, dan lain sebagainya. Bukankah, menulis ialah bekerja untuk keabadian seperti pepatah “apa yang diucapkan menguap, apa yang dituliskan abadi.” Selain itu, agaknya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa sebagian besar kader HMI (1947) saat ini lebih berbakat untuk berbicara ketimbang menulis.

Di samping itu, LSB periode berikutnya perlu untuk memikirkan dan melaksanakan ikhtiar guna mendorong masing-masing cabang HMI (1947) untuk membentuk LSB laiknya lembaga kekaryaan lain. Pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) kesenian dan kebudayaan lintas cabang maupun lintas komisariat tentu akan memudahkan jalan terjal pembentukan LSB di masing-masing cabang maupun komisariat. Dengan demikian, diharapkan terjadi proses perkaderan yang berjenjang dan simultan. Pembentukan LSB di masing-masing cabang hingga komisariat juga diharapkan dapat mengimbangi kultur politik praktis yang boleh jadi cukup kental di lingkungan HMI (1947).

Rasa terima kasih yang tulus dan mendalam wajib disampaikan kepada Ketua Umum PB HMI (1947), Sdr. M. Chozin Amirullah, yang telah memberikan kesempatan seluas mungkin dan dukungan sebesar mungkin bagi aktivitas kesenian dan kebudayaan di lingkungan HMI (1947) serta memberikan kepercayaan kepada saya untuk merintis, memimpin dan mengelola LSB. Iklim politik praktis yang kental di internal organisasi sepatutnya dapat dinetralisir dengan pemassifan kegiatan kesenian dan kebudayaan jangka menengah, bukan jangka pendek. Saya pun perlu menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Ayat Muhammad yang senantiasa mengingatkan untuk singgah di sekretariat PB HMI (1947) serta menunjukkan bagaimana seorang pegiat teater dapat memisahkan sekaligus menggabungkan aksi teatrikal di panggung sandiwara maupun di panggung kehidupan.

Demikianlah pembacaan ringkas terhadap cuaca kultural di internal HMI sekaligus gerilya melawan aktivisme ortodoks sebagai bagian dari rangkaian pertanggungjawaban kerja sejak dibentuknya LSB pada Maret 2010. Apa yang baik dari LSB PB HMI (1947) datangnya dari Tuhan, sementara apa yang kurang baik datangnya dari pengurus LSB periode pertama ini.

Jagakarsa, 4 Juni 2011

© Qusthan Abqary

Direktur Lembaga Seni & Budaya (LSB)

Pengurus Besar HMI (1947) periode 2009-2011


[1] Direktur Lembaga Seni & Budaya (LSB) PB HMI (1947) periode 2009-2011. Ia dapat ditemui di http://blog.abqary.net

[2] Saya memilih untuk menggunakan simbol ‘1947’ ketimbang ‘MPO’ disebabkan faksi MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) sesungguhnya hanya forum yang telah bubar sejak berhasil diselenggarakannya Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-XVI di Gunung Kidul, Yogyakarta.

[3] Tak ada aksi yang sukses tanpa wacana yang matang dan berkelanjutan. Selain itu, aksi mudah tenggelam dalam banjir informasi, sementara wacana yang dituliskan akan abadi.

[4] Terima kasih kepada Daoed Joesoef yang memperkenalkan istilah “miopi masa depan” dalam memoar pribadinya. Sebuah bacaan yang wajib dibaca kader HMI maupun aktivis gerakan mahasiswa sebelum terburu-buru mengutuk kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) – tanpa BKK (Badan Koordinasi Kampus). Bukankah, mengutuk tanpa mengetahui secara komprehensif akan terjebak pada kepicikan dan dosa?

[5] Golongan pemuda ini melakukan aksi demonstrasi rusuh untuk menolak G8 Summit 2007. Sebagian besar dari mereka berpenampilan ala ‘Nazi Punk’ dan melakukan tindak anarkis terhadap aparat kepolisian. Aksi demonstrasi mereka relatif kurang simpatik ketimbang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aktivis sosial demokratis dari seluruh dunia yang berkumpul di Jerman untuk menolak hal yang sama.

[6] Menarik untuk digarisbawahi bahwa Presiden Yudhoyono pun – yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di mana Ruhut menjadi salah satu pengurus DPP – pada akhirnya justru menolak usulan tersebut. Dengan kata lain, secara tidak langsung Ruhut menggolongkan Presiden Yudhoyono sebagai keturunan PKI sebab menolak usulan Kementrian Sosial yang sebelumnya diusulkan oleh organisasi kepemudaan nasional melalui cabangnya di Jawa Tengah.

[7] Aristotle, Nicomachean Ethics, (translated and edited by Roger Crisp), ebook version, http://ifile.it/byw5c1/ebooksclub.org__Aristotle__Nicomachean_Ethics__Cambridge_Texts_in_the_History_of_Philosophy_.pdf; last access 12th March 2011; Book II, p. 23. Sebagian besar kajian etika maupun moral tidak beranjak jauh dari buku tersebut sehingga sangat disarankan kepada para peminat etika maupun para calon politisi untuk turut membaca buku itu. Sekedar informasi tambahan bahwa Nicomachean Ethics terdiri atas beberapa buku.

[8] Aristoteles menjelaskan dua kejahatan tersebut berkaitan dengan dua hal, yaitu kelebihan (excess) dan kekurangan (deficiency).

[9] Aristotle, ibid, Book II, p. 35.

[10] Perlu dijelaskan di sini bahwa mode POD ialah model percetakan yang memungkinkan buku dicetak sesuai dengan jumlah pesanan – sekalipun hanya satu buah. Dengan demikian, cabang HMI (1947) yang ingin melakukan bedah buku dapat menggalang sponsorships tersendiri untuk mencetak buku sesuai dengan kemampuan dan keinginan untuk menjual. Dengan demikian, tidak ada buku yang tersisa. Jauh berbeda dengan model percetakan konvensional.

[11] Ilmu dipahami dalam spektrum yang paling luas sehingga tidak terbatas pada ilmu pengetahuan semata.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply