Pemberhentian Menguntungkan Boediono

July 31, 2011

Cepat atau lambat, isu pemberhentian Yudhoyono dan/atau Boediono akan mengemuka, khususnya setelah badai menerpa Partai Demokrat yang merupakan kendaraan utama mereka. Seorang teman berseloroh bahwa pada tahun 2012 akan menjadi tahun yang sangat menentukan apakah Yudhoyono/Boediono akan diberhentikan atau selamat hingga Pemilu tahun 2014. Boleh jadi itu benar, boleh jadi itu halusinasi. Namun, tahun 2012 memang tahun terakhir bagi pemerintah untuk bekerja secara efektif sebab tahun 2013 akan menjadi tahun penuh manuver politik.

Oleh sebab itu, tulisan ini mengkhususkan diri untuk menimbang persoalan: mana yang lebih buruk antara memberhentikan pemerintahan yang kerapkali dianggap melanggar konstitusi dengan membiarkan pemerintahan itu selesai dalam satu atau dua periode kepemimpinan? UUD 1945 hasil amandemen keempat memang tidak mengenal pemakzulan, tetapi mengenal pemberhentian.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat pasal 7A dinyatakan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Bila kita pahami secara ketat, maka warga negara yang sedang menjadi presiden atau wakil presiden (wapres) dapat diberhentikan apabila sedang menjabat posisi tersebut terbukti secara politis – melalui hak menyatakan pendapat di DPR – dan secara hukum – melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) – telah melakukan salah satu dari keempat pelanggaran hukum tersebut atau satu perbuatan tercela. Ringkasnya, pelanggaran untuk memberhentikan presiden atau wapres harus terjadi ketika yang bersangkutan sedang menjabat.

Mega skandal Century, misalnya, tidak cukup untuk memaksa DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebab bukan hanya “matematika politik” yang kurang memungkinkan, tetapi perlu diperhatikan jabatan Yudhoyono dan Boediono pada saat dana talangan tersebut dikucurkan. Posisi Yudhoyono pada saat itu ialah presiden dan ia memang mengaku bertanggung jawab (lihat Heri Susanto dan Nur Farida Ahniar, “SBY: Bail-out Benar, Saya Yang Tanggung Jawab,” pada http://bisnis.vivanews.com/news/read/132970-sby__bail_out_benar__saya_yang_tanggung_jawab; 1 Maret 2010, terakhir diakses 24 Juni 2011). Adapun posisi Boediono ketika itu ialah Gubernur Bank Indonesia dan bukan wapres.

Dengan kata lain, apabila Yudhoyono dan Boediono terbukti melakukan korupsi dalam mega skandal Century, maka yang dapat diberhentikan hanya Yudhoyono sebagai presiden, sementara Boediono tidak dapat diberhentikan secara bersamaan dengan presiden sebab ia tidak sedang menjadi wapres pada saat terjadi mega skandal itu dan boleh jadi justru diganjar menjadi presiden menggantikan Yudhoyono (pasal 8 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen keempat).

Di satu sisi, Boediono sebagai warga negara dan mantan Gubernur BI tetap harus diproses secara hukum meski sedang menjabat sebagai presiden (pengganti). Apabila dalam masa jabatannya sebagai presiden ia terbukti melanggar hukum di masa lalu, yaitu ketika menjabat sebagai Gubernur BI, barulah DPR dapat kembali menggunakan hak menyatakan pendapat untuk diuji di MK. Hal itu tentu menimbulkan gempa dan tsunami politik berkepanjangan bagi bangsa Indonesia.

Di sisi lain, sepanjang sejarah republik, tidak ada Presiden/Wakil Presiden RI yang masuk penjara karena terbukti melakukan korupsi sehingga hampir tidak mungkin vonis hukum terhadap Boediono dijatuhkan pada saat ia sedang menjabat. Tepat di sinilah silang pendapat semakin menguat di antara sebagian besar politikus DPR dalam membaca prospek pemberhentian. Selain itu, pemberhentian tak hanya menguntungkan pribadi Boediono tapi juga mempersulit pemerintah dalam melakukan kemitraan dengan DPR karena presiden tidak berasal dari salah satu partai politik di DPR.

Selain itu, rumusan pasal 7A juga menyisakan ketidakjelasan mengenai batas perbuatan tercela. Bahkan, MK memberikan penjelasan mengambang terhadap kategori perbuatan tercela untuk memberhentikan presiden atau wapres. Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, pada pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa “perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Martabat dalam Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “tingkat harkat kemanusiaan, harga diri” (lihat http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php; terakhir diakses 24 Juni 2011). Adakah proses peradilan bagi martabat seseorang? Rasanya tidak ada. Bahkan, mekanisme pra-peradilan pun juga tidak memadai bagi hal tersebut.

Bila diambil salah satu tindak tercela, misalnya perselingkuhan yang merupakan bagian dari delik aduan, maka pihak Kepolisian yang berwenang memproses setelah muncul aduan dari masyarakat. Apakah proses pembuktian perbuatan tercela oleh DPR (tahap III persidangan di MK), dalam hal perselingkuhan misalnya, membutuhkan hasil dari proses penyidikan yang rentan terhadap intervensi politik penguasa seperti yang terjadi pada kasus Zainal Ma’arif yang melaporkan video SBY sudah menikah sebelum masuk AKABRI ke Kepolisian?

Ketidakjelasan pun semakin bertambah ketika presiden maupun wakil presiden diberhentikan secara bersamaan seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat 3. Dalam ayat tersebut dinyatakan “…Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.”

Belajar dari Pilpres 2009, maka hanya Demokrat (beserta PKS, PAN, PPP, PKB), PDI Perjuangan, dan Gerindra yang berhak mengusulkan dua pasangan berikutnya sebab dalam Pemilu sebelumnya calon mereka meraih suara pertama dan kedua. Bila demikian, maka posisi Golkar dan Hanura di DPR beserta DPD sangat menentukan dalam pemilihan presiden dan wapres berikutnya.

Ke luar dari berbagai situasi dan kondisi di atas, apapun skenario pemberhentian presiden dan/atau wapres, tetap saja menguras suasana kebatinan rakyat sementara para elit politik – khususnya master mind mega skandal Century – tetap menari dan diuntungkan. Akhirnya, pemberhentian presiden dan/atau wapres lebih buruk ketimbang membiarkan pemerintah saat ini selesai hingga 2014, sebab isu pemberhentian melalui Century hanya akan menguntungkan Boediono.

* Tulisan ini dimuat di Rimanews.com pada Sabtu 30 Juli 2011.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply