Membaca Dulu, Baru Menjadi Muslim

August 22, 2011

Qusthan Abqary

Kumandang ayat-ayat suci semakin santer bergema di masjid maupun mushala, baik di kota maupun di desa kala Ramadhan. Orang semakin rajin mendengungkan kitab suci. Ritual tahunan berulang tanpa peningkatan kualitas masyarakat. Orang yang mengaku muslim semakin jijik terhadap babi tetapi semakin hidup mewah dengan rasywah (korupsi). Para pemuka agama semakin menunjukkan kepicikan dan kelicikan dengan membodohi umat: perbanyak “baca” Al-Qur’an dalam Ramadhan, tinggalkan artinya, sebab itu urusan kami sebagai pemuka agama!

Padahal, perintah pertama Allah SWT kepada Muhammad SAW ialah membaca, berbeda dengan perintah-Nya kepada Ibrahim AS untuk tunduk (Q. S. 2: 131); kepada Musa AS berupa perintah untuk berpegang teguh pada luh (kepingan dari kayu atau batu) yang mengandung isi daripada Taurat (7: 145); kepada Isa AS berupa perintah untuk mengingat pelbagai mukjizat yang diberikan Tuhan kepadanya (5: 110).

Namun, perintah pertama Tuhan kepada Muhammad SAW mendapat proporsi yang sangat kecil dalam kesehariaan umat Islam Indonesia. Seruan, “Bacalah!” menunjukkan bahwa ‘membaca’ ialah proses yang sangat penting dalam kehidupan. Uniknya, pada saat Muhammad SAW menerima ayat pertama, ia merupakan seorang buta aksara. Dengan kata lain, Tuhan juga memberikan harapan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang paling kurang beruntung sekalipun untuk beriman kepada-Nya asalkan membaca kitab suci dan alam semesta secara serius demi keselamatan di dunia dan akhirat.

Apabila ilmu nahwu, bahasa dan sastra Arab merupakan sebagian alat guna membaca kitab suci, maka ilmu pengetahuan merupakan salah satu alat untuk membaca alam semesta. Ketika rasulullah mengaku tidak bisa membaca, turunlah ayat kedua “Bacalah dengan nama Tuhanmu.” Sungguh mengerdilkan kebesaran dan keluasan Islam apabila umatnya hanya mewajibkan dirinya belajar, misalnya, fiqih.

Serendah apapun jenjang pendidikan formal seseorang, apabila bebas dari buta huruf plus memiliki budaya membaca yang kental dan kuat, akan lebih aman dari jurang kemiskinan sebab yang bersangkutan mendapat pasokan pengetahuan secara reguler mengenai how to survive and then making networking with the others. Indonesia yang berada pada urutan ke-111 dalam hal indeks pembangunan dan pengembangan manusia Indonesia pada tahun 2007 juga memiliki angka keberaksaraan orang dewasa (15 tahun ke atas) dalam rentang tahun 1999-2007 sebesar 92% dari jumlah populasi.

Kementrian Pendidikan Nasional mengklaim bahwa terjadi pengurangan signifikan angka buta huruf dari 15,41 juta orang buta huruf pada tahun 2004 hingga 8,7 juta pada tahun 2009 yang berada dalam rentang usia 15 tahun ke atas. Uniknya, persentase kegagalan dalam menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar juga cukup tinggi. dari 3,9 juta murid yang berada di kelas enam SD pada tahun 2006-7, terdapat 100.000 siswa yang gagal lulus SD. Dari 3,8 juta yang lulus SD, hanya 2,87 juta yang dapat melanjutkan ke sekolah menengah pertama, atau sekitar satu juta anak gagal ke bangku SMP dengan berbagai alasan (Ministry of Education of Indonesia, “Country Paper: Status and Major Challenges of Literacy in Indonesia,” Eighth E-9 Ministerial Review Meeting on Education for All “Literacy for Development,” Abuja, Nigeria, 21-24 June 2010).

Dengan demikian, prestasi menekan angka buta huruf – sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia modern – tidak memberikan sumbangan signifikan bagi penekanan angka kemiskinan. Dari satu juta siswa SD yang gagal melanjutkan ke bangku SMP pada tahun 2006-7, relatif lebih mudah terjerembab ke lubang kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan terobosan baru bagi warga negara guna mengolah ‘melek huruf’ menjadi ‘budaya membaca’ demi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Alih-alih ketertiban, seorang presiden pernah mengeluarkan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Kejaksaan pun didapuk sebagai institusi yang menentukan dan menghakimi barang cetakan mana yang “patut” dan “layak” untuk “diamankan.” Kalaupun sebuah masyarakat menjadi sangat jahil, rusuh, dan resah dengan sebuah atau beberapa buku, maka di saat itulah lonceng kematian sebuah peradaban mulai berbunyi. Sebuah buku hanya menjadi berarti, bermakna, berbahaya apabila dibaca secara keliru, layaknya alam semesta yang seringkali diabaikan oleh sebagian besar manusia.

Dengan demikian, persoalan sesungguhnya bukan pada buku atau barang cetakan itu sendiri, tetapi pada bagaimana seharusnya membaca secara tepat atau – dalam pengertian yang lebih luas – bagaimana seharusnya menyikapi teks. Tepat di sini, persoalannya bergeser menjadi isu pendidikan yang tak jarang diabaikan pemerintah. Lantas, pemerintah serta-merta melarang buku tertentu dengan alasan tertentu yang tak jarang bermuatan kepentingan politik praktis maupun kepicikan, kelicikan, serta kemunafikan penguasa.

Uniknya, angka pembakaran buku tertinggi sepanjang sejarah Indonesia justru terjadi di Kotamadya Depok yang dihadiri oleh walikota sekaligus kader partai dengan simbol keagamaan, sekaligus mantan menteri, yaitu sebanyak 1.400 eksemplar buku dibakar. Semoga, tak ada lagi calon penguasa yang mau berlagak melampaui Tuhan yang tak pernah sekalipun melarang umatnya untuk membaca buku tertentu, bahkan buku yang mengampanyekan ketiadaan Tuhan sekalipun.

Buku maupun bacaan lainnya pada hakekatnya ‘netral nilai’ – berbeda dengan ‘bebas nilai’ yang tidak mengandung muatan nilai – yang mana ia menjadi arena bagi pertarungan antara ide, gagasan, dan kepercayaan penulisnya melawan sidang pembaca. Ketika negara atau otoritas tertentu melarang, membakar, atau tindakan brutal lainnya, maka terjadi semacam pengeroyokan yang tidak perlu. Ketika negara tetap melakukan pelarangan di masa depan, maka pengeroyokan itu berubah menjadi kerugian bagi generasi masa depan untuk belajar dari kesalahan maupun kebenaran di masa lalu.

Generasi masa depan tentunya lebih berjarak terhadap konteks buku dan bacaan yang dilarang sehingga sepatutnya dapat mengambil hikmah dan menghasilkan kebijaksanaan dalam merespon. Pengeroyokan yang “adil” ialah ketika penulis lain yang memiliki ide, gagasan, dan kepercayaan serupa saling bersekutu untuk membuat buku tandingan. Tentunya, munculnya penulis itu tidak melulu berada pada ruang dan waktu yang sama dengan buku atau bacaan yang dilarang.

Pendapat bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan, kemauan, dan kemampuan untuk membaca buku agaknya terlalu berlebihan. Sebab, membaca tidak seperti bernafas yang dilakukan makhluk hidup setiap saat sepanjang hayat, tetapi lebih seperti kebutuhan akan makan dan minum yang dilakukan dalam jumlah tertentu dalam sehari.

Bila rajin dan tekun membaca, maka tak perlu khawatir dengan buku-buku yang dianggap sesat dan menyesatkan, sebab akal pikirannya sudah terlatih mencerna berbagai teks. Bacalah dengan nama Tuhanmu, kemudian mintalah pada Tuhanmu untuk ditambahkan ilmumu.

* Tulisan ini telah dimuat sebelumnya di Rimanews.com

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

4 Comments

  • he2.. lagi jenuh dengan para pendakwah ya pak??:)

    • Qusthan Abqary

      Bukan jenuh lagi Pak, barangkali sudah sampai pada taraf muak sebab mereka membodohi dan memanipulasi umat demi kepentingan pribadi maupun golongan.

  • he2.. batua pak.. pas pilkada jogja kapatang, ustadz dari pks nampak bana manjua ayat2 agama untuak mamanangkan kandidatnyo…:) iyo alah aneh dunia kini pak..

    • Qusthan Abqary

      Itulah, kok kandidatnyo kalah atau terbukti korupsi, ayat apo lai nan ka dipakai? Hehehe…Kasihan orang yang malas membaca dan hanya bergantung pada pemuka agama yang picik dan licik.

Leave a Reply