Berdayakan Para Filosof!

November 26, 2011

Qusthan Abqary

Filosofi barangkali salah satu dari beberapa kata yang kontroversial di bumi belahan Indonesia. Kontroversial bukan karena ia tidak berguna tetapi disebabkan salah satu umat beragama terkurung pada satu model pemahaman tertentu dalam keyakinannya. Para pendiri bangsa Indonesia pun – dalam batas tertentu – dapat disebut sebagai filosof sebab mereka meletakkan dasar dan filosofi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Namun, para filosof seringkali tidak diberikan tempat yang memadai di negeri ini.

Sejarah menunjukkan bahwa tidak akan muncul the great Alexander without the brilliant Aristotle. Dengan kata lain, filosof sesungguhnya guru tidak hanya bagi kemanusiaan tetapi juga bagi para pemimpin besar. Gagasan republik di negeri ini juga pertama kali muncul dari buah pikiran seorang guru sekaligus filosof materialisme, dialektika, dan logika bernama Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka.

Walaupun tidak ada kesepakatan mengenai makna filosofi, tulisan sederhana ini berusaha untuk membatasi bahwa filosofi ialah gerakan investigasi mengenai apa yang ada dan apa yang mungkin ada. Sebagai sebuah gerakan, filosofi membutuhkan banyak kepala dan pikiran lintas ruang dan waktu. Tepat di sini, filosofi Pancasila terhenti sebab tidak cukup banyak kepala yang berhimpun untuk melakukan peer-reviewing terhadap buah pikir sejawat. Tidak ada gerakan investigasi tanpa beberapa kepala yang melakukan peer-reviewing atas karya filosofi sejawat.

Sayangnya, sebagian (besar) warga negara yang memiliki kompetensi dan kapabilitas formal dalam bidang filosofi justru tergelincir pada proyek penerjemahan atau pengenalan para filosof asing. Bukan berarti hal itu tidak penting, tetapi ada skala prioritas yang kiranya lebih penting dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan kekinian.

Ketika para ilmuwan dan spesialis terbentuk pada sekat-sekat keilmuannya, maka para filosof tampil dan bekerja di batas-batas tersebut. Selain itu, para filosof sejatinya juga – meminjam istilah Daoed Joesoef – the specialists of the construction of the whole.

Apabila Joesoef mendedikasikan para spesialis itu demi keutuhan puzzle besar berjudul ilmu pengetahuan yang terus-menerus berkembang, maka dalam dunia filosofi, jauh lebih tepat apabila para spesialis yang sedemikian rupa mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan filosofi Pancasila yang bebas dan terbuka untuk diinterpretasikan kembali.

Kampanye empat pilar bangsa berupa Pancasila, UUD 1945 amandemen keempat, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui pidato para mantan presiden atau penerbitan buku. Celakanya, seorang akademisi yang baru menerbitkan buku perihal Pancasila justru keseleo lidah dalam sebuah talkshow dengan mengatakan bahwa belum ada orang yang menafsirkan Pancasila secara ilmiah seperti apa yang terjadi dalam scientific Marxism.

Ada dua hal yang bisa ditarik dari kecelakaan itu. Pertama, akademisi itu agaknya khilaf bahwa Notonegoro menulis buku berjudul Pancasila secara Ilmiah Populer yang – dengan segala kelebihan maupun kekurangannya – menjadi buku tafsiran yang sangat maju pada eranya.

Kedua, what is so great about scientific matters or scientific Pancasila? Ideologi, dasar, maupun filosofi sebuah negara-bangsa tidak melulu harus mengandung sifat ilmiah, sebab apa yang ilmiah cenderung berubah dan tidak lebih unggul ketimbang apa yang non-ilmiah. Dalam masyarakat yang benar-benar bebas, ilmu pengetahuan dan bentuk pengetahuan lain mendapat kesempatan yang sama untuk diajarkan dalam sistem pendidikan sehingga warga negara memiliki model pengetahuan yang sama untuk memilih dan menggunakan salah satu di antaranya. Selain itu, Indonesia sebagai – meminjam istilah Notonegoro – ‘negara hukum kebudayaan’ wajib mengembangkan tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga bentuk pengetahuan lain – belakangan dikenal sebagai ‘kearifan lokal.’

Dari kedua kecelakaan tersebut, kita dapat melihat bahwa betapa rapuhnya Pancasila – bahkan di benak seorang akademisi sekalipun – sementara pemerintah pusat tidak menunjukkan upaya serius untuk membangun institusi yang dapat menghasilkan aliran pemikiran baru mengenai Pancasila, kecuali saluran hobi pidato membaca teks di antara para presiden.

Sudah saatnya pemerintah pusat secara serius memberdayakan warga negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang filosofi untuk kembali merajut lembaran Pancasila yang dikoyak rezim otoritarian Orde Baru. Bila tidak, maka penyakit jantung republik akan semakin menjadi, sementara kita terus-menerus berkeluh kesah betapa warga negara semakin melupakan Pancasila. Bila rezim otoritarian melakukan pemberdayaan serius terhadap Pancasila demi kepentingan sendiri, maka apa yang telah dilakukan rezim reformasi atas Pancasila kecuali mengkhianatinya?

Kita rindu pemimpin besar, tetapi kita malu untuk belajar pada para filosof. Oleh sebab itu, berdayakan para filosof seperti Philip dari Macedonia memberdayakan Aristoteles untuk mendidik Alexander/Iskandar yang agung. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa terbebas dari mitos Ratu Adil.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

One Comments

Leave a Reply