Kebakaran Balikpapan Permai Menyisakan Empat Pertanyaan

December 22, 2011

Kebakaran melanda tiga rukun tetangga di Balikpapan Permai pada Rabu, 14 Desember 2011 dini hari. Duka, simpati dan bantuan wajib disampaikan kepada para korban kebakaran. Namun, tersisa beberapa tanda tanya yang tak boleh diabaikan.

Pertama, kebakaran merupakan bencana yang telah terjadi lebih dari tiga kali lipat (78%) di Balikpapan sepanjang tahun 2011 ketimbang bencana lain seperti longsor (7%), banjir (5%), pohon tumbang (5%), puting beliung (4%), dan gelombang pasang (1%) (Tribun Kaltim, “Bencana Kota Balikpapan Tahun 2011,” hal. 1, 15 Desember 2011). Mengapa pemerintah kotamadya tidak mengantisipasi kebakaran tersebut?

Padahal, bencana seperti kebakaran, longsor, banjir, pohon tumbang dan gelombang pasang bisa diantisipasi oleh manusia. Lebih lagi, lima kecamatan telah ditandai sebagai lokasi rawan kebakaran (Balikpapan Barat, Tengah, Selatan, Utara, dan Timur) (Tribun Kaltim, “Lokasi Rawan Kebakaran di Balikpapan,” hal. 22, 15 Desember 2011).

Di kota lain seperti Jakarta, misalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah terjadi kebakaran kerapkali berlangsung proyek pembangunan pusat perbelanjaan atau hunian kelas atas. Sebelum terjadi kebakaran, proses mediasi antara warga setempat yang tinggal secara legal maupun ilegal seringkali menemui jalan buntu. Uniknya, Tribun Kaltim mencatat bahwa kebakaran sepanjang tahun 2011 selalu terjadi di permukiman penduduk dan hanya pada bulan Oktober yang tidak menimpa permukiman warga setempat (Tribun Kaltim, “Jumlah Kebakaran Tahun 2011,” hal. 1, 15 Desember 2011).

Kedua, mengapa proses pemadaman berlangsung cukup lama – sekitar 5,5 jam antara pukul 00.30 hingga 06.00 WITA – padahal sebanyak 29 armada pemadam kebakaran telah dikerahkan? Pihak PDAM berdalih bahwa pemindahan hidran di dekat pos polisi Balikpapan Permai disebabkan tekanan yang kecil sehingga dipindah ke Hotel Le Grandeur sejak setahun lalu (Tribun Kaltim, “PDAM Kerahkan Empat Mobil Tangki,” hal. 23, 15 Desember 2011).

Bukan tidak mungkin bila air tanah yang bertekanan kecil di lokasi kejadian tersedot habis ke hotel mewah tersebut sehingga memberikan alas an bagi PDAM untuk mencabut hidran sesuai dengan prosedur operasional standar mereka.

Ketiga, kenapa Walikota Balikpapan tidak mengetahui status lahan tempat kejadian kebakaran dengan mengatakan “…status lahan itu milik siapa, apakah masyarakat, Pemkot, atau tanah negara” (Tribun Kaltim, “Ceburkan Diri ke Rawa, hal. 9, 15 Desember 2011)? Apakah tidak aneh bila pemerintah kota telah mengetahui bahwa lokasi rawan kebakaran tersebar di lima kecamatan rawan, tetapi hingga kini masih belum mengetahui status kepemilikan lahan tersebut?

Bila di kemudian hari diketahui bahwa lokasi itu bukan milik warga setempat, maka bencana kebakaran menjadi semacam blessing in disguise bagi pemerintah kota maupun para investor. Namun, apabila lahan itu milik para korban, maka yang terakhir ini menjadi terjepit apabila pemerintah maupun investor menekan harga tanah semurah mungkin untuk kemudian dibangun menjadi pusat perbelanjaan, perkantoran, atau perumahan mewah.

Keempat, mengapa terjadi peningkatan persentase kebakaran sebesar lebih dari 15% antara tahun 2010 (62%) dengan tahun 2011 (78%) padahal sarana dan prasarana sudah sangat baik seperti yang diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (BPBK) Balikpapan (Tribun Kaltim, “Kebakaran ke-82 selama 2011,” hal. 9, 15 Desember 2011)? Uniknya, Kepala BPBK memandang bahwa respon warga korban kebakaran sebagai faktor utama tingginya kebakaran. Di sisi lain, warga korban kebakaran memandang minimnya fasilitas hidran menyulitkan petugas dan warga setempat untuk memadamkan kobaran api.

Perbedaan perspektif dalam memandang sebab musabab tingginya intensitas kebakaran di Balikpapan seharusnya dimoderasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan ketimbang sibuk memikirkan status kepemilikan lahan dan rekonstruksi lokasi. Keseriusan pemerintah kota dalam mengantisipasi potensi kebakaran merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kotamadya sehingga warga Balikpapan tidak berprasangka aneh terhadap musibah kebakaran.

Berkurangnya permukiman warga di tengah kota dan bertambahnya pusat perbelanjaan, hotel, dan permukiman mewah sama sekali tidak menambah citra kesuksesan pembangunan infrastruktur sebab pemimpin yang amanah dan visioner tidak akan silau dengan gemerlap pembangunan fisik, tetapi selalu khawatir dengan pembangunan kualitas hidup masyarakatnya. Masyarakat pun wajib mencatat hal tersebut sehingga kita dapat menagihnya bersama ketika musim kampanye tiba.

* Tulisan ini telah dimuat http://rimanews.com

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply