Dilema Para Pemilih

June 29, 2014

REPUBLIKA, Thursday, 05 June 2014, 11:22 WIB

Jika orang Indonesia menikah, mereka yang terikat secara sosial tidak hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga pasangan suami dan istri. Tapi, hal serupa tidak berlaku bagi pemilihan presiden karena sebagian besar pemilih hanya melihat sosok calon presiden dan wakil presiden.

Seandainya hal tersebut berlaku, partai pengusung calon presiden seharusnya menjadi variabel penting bagi sebagian besar pemilih. Ringkasnya, para pemilih Jokowi akan melibatkan PDI Perjuangan sebagai bagian dari faktor pertimbangan dan para pemilih Prabowo akan melibatkan Partai Gerindra sebagai bagian dari faktor pertimbangan. Tepat di sini, para pemilih menghadapi dilema.

Para pemilih melihat Jokowi sosok pemimpin yang bersih dan tidak korup, tetapi mereka belum tentu berpandangan PDI Perjuangan partai yang bersih. Fakta hukum dalam lima tahun ke belakang menunjukkan bahwa beberapa anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, seperti Emir Moeis, I Wayan Koster, menjadi pesakitan di KPK, dan yang disebut Olly Dondokambe yang belakangan disebut Nazarudin. Bahkan, hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan bahwa isu korupsi yang menimpa PDI Perjuangan berhasil ditutupi pemberitaan seputar Jokowi sepanjang 2013.

Sebaliknya, hampir tidak ada anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR RI yang menjadi pesakitan di KPK dalam masa bakti 2009-2014. Selain itu, Gerindra berhasil melakukan disiplin partai untuk melarang anggota fraksi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini merupakan nilai lebih dari Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Gerindra seharusnya menonjolkan fakta positif ini sekurangnya untuk mengimbangi kampanye negatif yang menyerang salah satu partai pengusung Prabowo.

Di sisi lain, Partai Gerindra tidak dapat menutupi fakta negatif bahwa keinginan agar negara menjaga kemurnian agama dari penistaan (Manifesto Perjuangan Partai Gerindra halaman 40) relatif sama dengan antipluralisme. Tidak ada pihak selain Tuhan Yang Maha Esa dan para nabi serta rasul yang memiliki hak untuk menentukan mana aliran yang murni dan mana yang merupakan penistaan. Negara hanya wajib menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah.

Seorang Prabowo barangkali bisa membantah dengan mudah kampanye negatif berupa antipluralisme yang mengarah pada dirinya, tetapi barangkali sosok antipluralisme bukan hanya melekat pada satu atau dua orang di dalam partai. Terbukti, dari dicantumkannya secara tertulis keinginan untuk mendorong negara menjaga kemurnian agama dari penistaan dalam manifesto.

Di sisi lain, PDI Perjuangan jelas lebih unggul dalam hal penghormatan terhadap pluralisme karena sekurangnya partai tidak ingin mendorong negara untuk memurnikan agama dari penistaan. Beberapa petinggi partai justru mulai menggunakan ucapan salam dalam bahasa Arab dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah perilaku politis yang jarang dilakukan pimpinan partai pada masa awal reformasi.

Dengan demikian, para pemilih dihadapkan pada dilema berupa memilih calon presiden yang diduga melanggar HAM, tetapi partainya relatif lebih bersih dari koruptor atau memilih calon presiden yang bersih, tetapi partainya menjadi “tempat kos” para koruptor. Bahkan, Kwik Kian Gie pernah menyebut bahwa PDI Perjuangan dihuni para “anak kos” yang menumpang hidup dari partai (mencari proyek), tetapi justru merusak citra partai (dengan cara korupsi atau menjual BUMN).

Namun, sebagus apa pun argumen dalam tulisan ini barangkali hanya akan menjadi buih verbal karena sebagian besar pemilih hanya melihat figur calon presiden beserta calon wakilnya. Hal ini sesungguhnya merugikan bangsa Indonesia karena siapa pun presiden terpilih akan cenderung untuk memberikan proporsi terbesar untuk kursi menteri kepada kader dari partainya. Dalam hal ini, Megawati pun mengingatkan bahwa Jokowi hanya petugas partai meski ia berhasil menjadi presiden. Dengan kata lain, calon presiden yang bersih belum tentu mampu untuk secara independen menunjuk menteri yang sama bersihnya.

Dengan kata lain, calon presiden yang bersih dan populis (berpihak pada rakyat) belum tentu memilih para menteri yang bersih dan populis karena ia diwajibkan untuk mengutamakan kader partai sendiri ketimbang partai lain. Sama halnya partai yang bersih belum tentu mengusung calon presiden yang dianggap tidak memiliki beban masa lalu.

Itulah dilema pemilih presiden yang perlu dipikirkan secara masak. Jika pilpres direduksi menjadi hanya memilih presiden dan wakil presiden, kader partai yang korup memiliki kesempatan lebih besar untuk duduk di dalam kabinet.

Qusthan Firdaus
Dosen di Universitas Multimedia Nusantara

* Tulisan ini dimuat oleh REPUBLIKA pada 5 Juni 2014. Tulisan tersebut terdapat pada tautan berikut (http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/05/n6ohh714-dilema-para-pemilih).

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply