Kekeliruan Pastor Magnis

July 6, 2014

Qusthan Firdaus

Pastor Franz Magnis-Suseno menulis surat terbuka yang dipublikasi oleh salah satu media nasional pada 2 Juli 2014 sementara surat itu sendiri ditulis pada 25 Juni 2014. Opini ringkas ini berusaha memeriksa argumen yang dibangun oleh Pastor Magnis.

Pertama, Pastor Magnis memandang bahwa akar permasalahan untuk tidak memilih Prabowo ialah kelompok Islam garis keras di sekelilingnya. Pastor Magnis justru tidak mempermasalahkan program Prabowo. Bukankah, individu demokratis dan rasional seharusnya memerhatikan visi, misi dan program ketimbang yang lainnya?

Tepat di sini, Pastor Magnis khilaf bahwa hampir tidak mungkin Prabowo didikte oleh kelompok Islam garis keras sebagai wujud balas budi atau — menggunakan istilah Pastor Magnis — pay-back-time. Di bagian akhir suratnya, Pastor Magnis justru menyadari bahwa Prabowo tidak bisa tunduk pada disiplin militer yang tercermin dalam pertanyaan retoris yang diajukan Pastor Magnis sebagai berikut, “Apa jaminan bahwa Prabowo akan taat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang kalau dulu ia merasa tak terikat oleh ketaatan di militer?” Dengan kata lain, premis Pastor Magnis justru bertentangan satu sama lain.

Kedua, Pastor Magnis menyoroti analogi Amien Rais bahwa pemilihan presiden kali ini seperti Perang Badar antara orang kafir melawan Nabi Muhammad SAW dan umat Muslim. Padahal, analogi sesungguhnya boleh dilakukan dalam pertarungan politik praktis. Tepat di sini, Pastor Magnis sepertinya gagal untuk membedakan antara analogi yang sesungguhnya merupakan perbandingan; dengan kampanye hitam yang merupakan fitnah.

Bung Karno pun sering menggunakan analogi seperti ‘rotan,’ ‘penyambung lidah rakyat,’ ‘pemimpin besar revolusi,’ dan lain sebagainya. Bahkan, Bung Karno membuat analogi yang agak menyesatkan berupa ‘konfrontasi’ yang sesungguhnya merupakan ‘perang tidak adil’ melawan Malaysia. Ia bersifat tidak adil karena tidak dideklarasikan sebelum melakukan penyerangan militer. Akibatnya, generasi muda saat ini banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia pernah menyerang dan berperang secara tidak adil melawan negara tetangga. Jika Bung Karno pernah membuat analogi yang keliru, maka mengapa Amien Rais tidak boleh?

Ketiga, Pastor Magnis menyoroti Manifesto Perjuangan Partai Gerindra yang secara eksplisit ingin memurnikan ajaran agama. Barangkali hanya ini poin dari Pastor Magnis yang dapat diterima.

Keempat, Pastor Magnis menolak pendekatan konsekuensialis atau utilitarian dalam etika bahwa hak asasi manusia tidak boleh dilanggar dalam situasi dan kondisi apapun. Hal itu tercermin dalam pertanyaan retoris Pastor Magnis, “Apa kita betul-betul mau menyerahkan negara ini ke tangan orang yang kalau ia menganggapnya perlu, tak ragu melanggar hak asasi orang-orang yang dianggapnya berbahaya?”

Pastor Magnis agaknya khilaf bahwa dalam studi etika terdapat tiga pendekatan. Pertama, virtue ethics yang berdasar pada pemikiran Aristoteles. Kedua, pendekatan deontologis yang berdasar pada pemikiran Immanuel Kant. Ketiga, pendekatan konsekuensialis atau utilitarian yang berdasar pada pemikiran Henry Sidgwick, J. S. Mills, dan Jeremy Bentham. Tiga nama terakhir ini juga memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun dan mengembangkan etika utilitarian.

Pastor Magnis sepertinya fanatik pada pendekatan etika secara deontologis karena pertanyaan retoris tersebut mengimplikasikan bahwa HAM tidak boleh dilanggar dalam situasi dan keadaan apapun. Contoh paling kongret dari pendekatan ini ialah Sepuluh Perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar oleh umat beragama.

Namun, kehidupan duniawi menunjukkan bahwa ada situasi dan kondisi tertentu di mana kita dipaksa untuk melanggar HAM. Misalnya, seorang prajurit dalam situasi perang diperbolehkan secara etis untuk membunuh tentara musuh sehingga melanggar HAM yang melekat pada tentara musuh. Dalam kasus Prabowo, ia memiliki justifikasi untuk — dalam diksi tentara — ‘menangkap’ orang yang membuat bom di Tanah Tinggi, dan menyulut kerusuhan. Bahkan, Budiman Sudjatmiko sebagai mantan Ketua Umum PRD pun mengakui secara tertulis dalam bukunya bahwa partai ketika itu memang sengaja membuat bom yang justru meledak secara tak sengaja di Tanah Tinggi.

Kelima, Pastor Magnis keliru dengan menganggap bahwa Gerindra memandang HAM sebagai barang usang. Manifesto Perjuangan Partai Gerindra hanya menyatakan dalam halaman 34 bahwa Pengadilan HAM sebagai over bodig (berlebihan) karena mereka memandang bahwa kemanusiaan dan hukum sebaiknya tidak dipandang sebagai dua substansi yang terpisah. Argumen Gerindra tentu tidak bebas dari kritik tetapi Pastor Magnis keliru dalam memahami manifesto partai.

Upaya Pastor Magnis untuk mengkritisi Prabowo patut kita acungi jempol. Namun, kekeliruan dalam surat tersebut juga patut untuk disampaikan kepada publik. ***

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply