“Demokrasi Statistik”

July 21, 2014

Qusthan Firdaus* Publik dibuat bingung oleh perbedaan hasil hitung cepat. Tulisan ini hendak menyoroti gelagat lembaga survei, dan pengaruhnya bagi demokrasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin demokrasi kita sedang dibajak oleh para pengguna statistik. Demokrasi Demokrasi ialah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh seluruh populasi atau sebagian orang yang dipilih sebagai representasi. Akibatnya, seluruh rakyat seharusnya memiliki peran (positif maupun negatif) dalam sistem pemerintahan. Ada warga negara yang bekerja sebagai birokrat, jurnalis, hakim, juri, pendidik, dan lain sebagainya. Keseluruhan profesi itu turut berperan bagi sistem pemerintahan. Definisi tersebut juga mewakili dua makna umum dalam demokrasi. Pertama, makna klasik dari demokrasi yang secara ringkas ialah ‘mayoritas berkuasa.’ Dalam konsep ini, proses pengambilan keputusan berlangsung hanya melalui pemungutan suara atau voting sehingga muncul kesan ‘hegemoni mayoritas.’ Kedua, makna kontemporer dari demokrasi yang mengutamakan mufakat atau konsensus. Sebagian orang menyebut hal ini sebagai demokrasi deliberatif. Proses pengambilan keputusan berlangsung secara musyawarah yang mengedepankan rasio. Dengan kata lain, setiap individu dipandang setara sementara faktor pembedanya ialah corak dari argumen yang dikemukakan: apakah bersifat rasional, komunikatif, objektif, efektif, dan efisien bagi keseluruhan penduduk. Sejarah pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia menunjukkan pergeseran secara mencolok dari makna kedua demokrasi ke makna pertama demokrasi. Pilpres tahun 2004 merupakan tonggak bagi peralihan itu. Indonesia tergelincir pada euforia memilih presiden secara langsung. Namun, euforia itu bergeser secara perlahan menjadi celaka karena pilpres tahun 2014 hanya mengadu dua kandidat pasang capres-cawapres. Celakanya, para kandidat capres-cawapres mengklaim kemenangan berdasar pada hasil hitung cepat. Bahkan, kandidat pasangan nomor urut dua sudah mendeklarasikan kemenangan tersebut pada 9 Juli 2014 pukul 14.30 WIB sementara hitung cepat biasanya berakhir pada pukul 17.00 WIB di hari pemilihan. Satu hari berikutnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhan Muhtadi, menyatakan: “Kalau berbeda, hasil hitungan KPU pasti salah, dalam artian, ada proses kecurangan dari rekapitulasi, mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Karena berjenjang seperti itu, saya lebih percaya apa yang dikerjakan teman-teman” (Ihsanuddin, “Jika KPU Menangkan Prabowo, Lembaga Survei Tuding KPU yang Salah,” KOMPAS.Com, Kamis, 10 Juli 2014, 21:08 WIB). Pernyataan itu sangatlah keras dan bernada mengancam. Padahal, klaim kecurangan seharusnya diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), dan bukan oleh lembaga survei yang tidak memiliki hak untuk mengklaim kecurangan. Bahkan, Ketua MK Hamdan Zoelva menganggap wajar perbedaan hasil hitung cepat karena mengacu pada perbedaan jumlah sampel yang digunakan. Fasisme Sains Sikap lembaga survei tersebut boleh jadi tergolong sebagai — apa yang disebut oleh Paul Feyerabend sebagai — ‘fasisme sains’ yang secara umum bermakna bahwa sains jauh lebih unggul ketimbang bentuk pengetahuan lainnya. Secara khusus, fasisme sains di sini artinya lembaga survei menganggap hasil hitung cepat jauh lebih unggul karena tidak terdapat manipulasi ketimbang hasil hitung riil KPU yang rentan manipulasi. Namun, hingga tulisan ini dibuat, tidak ada satu pun lembaga survei yang berhasil membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi kecurangan dalam pilpres langsung sejak tahun 2004 ketika lembaga survei eksis untuk pertama kalinya di Indonesia. Dengan kata lain, lembaga survei hanya berhenti pada klaim temporer mengenai kecurangan. Hal itu tentu mengganggu upaya KPU untuk bekerja secara jujur dan adil karena mereka seolah “diteror” oleh opini yang sedang dibangun oleh lembaga survei sejak 9 Juli 2014 hingga 22 Juli 2014. Asosiasi lembaga survei justru menghakimi lembaga survei yang berbeda hasil hitung cepat. Hal ini mengingatkan penulis pada fasisme sains yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap proyek integrasi bentuk pengetahuan lain seperti akupungtur, moxibustion, dan herbal ke dalam universitas dan rumah sakit di Tiongkok pada dekade 1970an. AS merasa bahwa kedokteran modern tidak dapat menerima perbedaan metode dalam proses penyembuhan pasien. Akupungtur ditolak secara habis-habisan karena hingga hari ini tidak dapat standar baku mengenai garis imajiner yang melintang di tubuh pasien yang merupakan basis bagi proses penotokan. Namun, kita menyaksikan hari ini bahwa akupungtur justru diajarkan dalam proses pendidikan dokter di universitas di Indonesia. Lembaga survei sepertinya butuh kursus singkat mengenai filsafat sains dan epistemologi untuk memahami bahwa kebenaran akademik (versi hitung cepat) bersifat plural, dan hal itu hanya salah satu di antara jenis kebenaran lainnya seperti kebenaran legal (versi hitung manual KPU) atau kebenaran agama (versi kitab suci, umat beragama, dan Tuhan). Ringkasnya, lembaga survei perlu hati-hati dalam melontarkan klaim kecurangan khususnya terhadap KPU yang merupakan lembaga resmi yang menyelenggarakan pemilu. Sungguh menyedihkan melihat fakta bahwa lembaga survei berusaha untuk “mendikte” KPU. Peran Statistik Hitung cepat berdasarkan pada statistik, dan statistik hanyalah salah satu alat untuk mengukur yang menggunakan sampel atau sekelompok orang yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Di sinilah problem dengan hitung cepat secara khusus maupun statistik secara umum muncul. Darrell Huff — dalam bukunya How to Lie with Statistics (1988) — mengidentifikasi beberapa cara untuk berbohong dengan menggunakan statistik di antaranya: (1) informasi mengenai proporsi sampel yang dikumpulkan oleh para interviewers boleh jadi tidak akurat (hal. 22); (2) Data mengenai ‘rata-rata’ (average) digunakan secara berbeda dalam rentang waktu yang berbeda dengan tujuan untuk memengaruhi orang lain (hal. 30); (3) demi meyakinkan audiens bahwa sampel mewakili populasi atau kenyataan, maka gaya bahasa yang digunakan untuk membaca data disesuaikan dengan kepentingan tertentu (hal. 79). Selain itu, ia juga merekomendasikan agar statistik tidak hanya dipandang sebagai sains tetapi juga arts yang mungkin untuk dimanipulasi tanpa harus menolak metodenya (hal. 109). Ringkasnya, para pengguna statistik — dalam hal ini para lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat –┬átidak sadar bahwa mereka sedang membajak demokrasi di Indonesia karena mereka mengganti populasi dengan sampel, dan menuduh secara sembrono bahwa KPU curang bila hasil hitung riil berbeda secara signifikan dengan hasil hitung cepat. Fait accompli yang sedemikian rupa sungguh bukan merupakan cara yang terhormat dalam menyelenggarakan demokrasi. Semoga demokrasi statistik tidak menjadi kenyataan. ***

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply