Kekeliruan Kampanye Jokowi-JK

July 21, 2014

Qusthan Firdaus*

Ada yang keliru dari model kampanye Jokowi-JK. Celakanya, kekeliruan itu berakar pada partai pendukung sementara relawan bekerja siang dan malam barangkali tanpa menyadari kekeliruan tersebut. Tulisan ini hendak mencermati kekeliruan itu meski barangkali tidak cukup waktu untuk mendorong Jokowi-JK memperbaiki kekeliruan ini.

Pertama, tim Jokowi-JK memosisikan relawan sebagai ujung tombak kampanye. Dengan hal ini, mereka berharap bahwa para swing voters tidak akan mencermati tindak-tanduk partai pengusung dalam lima tahun terakhir yang tidak lepas dari korupsi.

Padahal, relawan bukanlah pengusung resmi pasangan Jokowi-JK tetapi partai politik yang mengusung keduanya. Dengan demikian, kerja politik seharusnya ada di pundak partai. Namun, hingga minggu terakhir kampanye mesin partai tidak bekerja. Jika pun mesin partai bekerja, maka kerjanya tidak efektif. Kita tentu patut bertanya, misalnya, mengapa Megawati dan Puan Maharani tidak mendampingi Jokowi-JK dalam kampanye ke berbagai daerah?

Belakangan, santer merebak isu perpecahan di internal PDI Perjuangan sehingga mesin partai tidak bergerak. Bahkan, salah satu harian nasional memberitakan bahwa Puan Maharani sedang didekati tim Prabowo-Hatta untuk menjadi menteri seandainya Jokowi-JK kalah dalam pilpres. Sebuah mimpi yang tak sempat terwujud dalam sepuluh tahun terakhir.

Kedua, PDI Perjuangan keliru karena tidak membangun komunikasi dengan Partai Demokrat. Konteks kebudayaan Indonesia mendorong semua individu untuk tidak memutus hubungan silaturrahmi bahkan terhadap musuh sekalipun. Jika Megawati mau satu meja makan malam dengan SBY ketika Obama berkunjung ke Indonesia, maka mengapa Megawati tidak mau berkomunikasi secara langsung dengan SBY menjelang pilpres? Hal ini tentu memberikan keuntungan sangat besar bagi kubu Prabowo-Hatta. Terbukti, Demokrat memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut.

Hal itu justru mengirim pesan negatif kepada masyarakat bahwa ego personal Megawati melampaui kepentingan seluruh pendukung Jokowi-JK untuk mendapatkan dukungan politik penuh dari Demokrat. Perlu digarisbawahi bahwa Demokrat ialah satu-satunya partai yang suaranya meningkat setelah perhitungan manual KPU, dan Demokrat masih menjadi partai penguasa.

Ketiga, pasangan Jokowi-JK tidak didukung oleh partai yang berpengalaman dalam memenangkan pasangan capres-cawapres. PDI Perjuangan agaknya tidak belajar banyak dari pengalaman buruk pemilu tahun 1999 di mana partai berhasil menang pemilu legislatif tetapi justru menjadi pecundang dalam pemilihan presiden di MPR. Jika PDI Perjuangan belajar secara seksama, maka PDI Perjuangan seharusnya tidak mengerdilkan peran Golkar yang menjadi penentu pada pemilihan presiden tahun 1999. Selain itu, patut diakui bahwa kader Golkar memiliki kreativitas politik yang jauh di atas rata-rata politikus PDI Perjuangan. Stagnasi elektabilitas Jokowi-JK dan akselerasi elektabilitas Prabowo-Hatta mengonfirmasi hal itu. Selain itu, Nasional Demokrat dan PKPI ialah partai baru yang minim pengalaman pemilu sementara Hanura dan PKB belum pernah memenangkan kadernya menjadi presiden maupun wakil presiden.

Jika Jokowi-JK sadar sejak awal bahwa mesin partai tidak akan bekerja, dan hal itu menjadi alasan untuk mengedepankan relawan, maka sesungguhnya Jokowi-JK hanya ‘mengeksploitasi’ relawan secara tidak adil. Relawan tidak punya hak untuk menentukan siapa cawapres Jokowi, dan relawan tidak punya hak untuk menentukan siapa yang akan duduk di kabinet. Grup musik Slank yang tempo hari mengusulkan 46 nama untuk menjadi menteri juga tidak punya hak untuk memutuskan kabinet di kemudian hari. Di sisi lain, Jokowi-JK tentu akan memberikan porsi menteri paling banyak kepada kader PDI Perjuangan. Padahal, partai ini tidak bekerja secara efektif selama kampanye.

Keempat, Jokowi-JK mengandalkan Metro TV dan Media Indonesia yang merupakan bagian dari Media Group pimpinan Surya Paloh yang juga ketua umum Nasional Demokrat. Namun, Metro TV sudah terlanjur memiliki gaya bahasa dan kemasan berita yang formal dan terlalu intelek sehingga tak mudah dipahami masyarakat kelas menengah ke bawah dan berpendidikan rendah. Di sisi lain, Prabowo-Hatta didukung oleh TV One yang memiliki gaya bahasa dan kemasan berita yang mudah dicerna publik. Poin ini dapat diperbaiki Jokowi-JK dengan cara meningkatkan program televisi yang rileks tetapi kontekstual seperti, umpamanya, Jokowi-JK membahas Piala Dunia. Namun, Jokowi terlanjur menyatakan mendukung Indonesia yang tidak lolos ke Piala Dunia.

Kelima, Jokowi-JK tidak menetralisir secara efektif tuduhan beberapa individu komunis yang berada di lingkaran pertama Jokowi. Akibatnya, sebagian masyarakat dan keluarga TNI yang memiliki hak pilih antipati terhadap pasangan ini. Padahal, JK mampu menonjolkan kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia dan Ketua Dewan Etika KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) sehingga kesan komunis pada figur Jokowi dapat diredam.

Keenam, Jokowi-JK tidak memiliki relawan yang militan atau tidak didukung oleh kader partai yang militan seperti, misalnya PKS, untuk menjadi saksi yang mengawal proses penghitungan manual dari awal hingga akhir. Hal ini penting karena proses penghitungan manual juga merupakan ‘medan pertarungan tersendiri’ yang perlu dikawal. Apalagi selisih elektabilitas Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK kurang dari sepuluh persen. Dengan demikian, hasil hitung cepat (quick count) pada 9 Juli 2014 pukul 17.00 belum dapat sepenuhnya dipercaya.

Demikian catatan ringkas saya mengenai kekeliruan tim kampanye Jokowi-JK dalam pilpres lalu. ***

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply