Kritik Strategi Besar

July 21, 2014

Qusthan Firdaus

Presiden SBY diangkat sebagai profesor tidak tetap dalam ilmu ketahanan nasional di Universitas Pertahanan Indonesia pada Kamis, 12 Juni 2014 lalu. Pidato pengukuhannya berjudul Perdamaian Dan Keamanan Dalam Dunia Yang Berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategy Bagi Indonesia.

Secara umum, SBY memberikan ulasan ringkas yang sangat baik terhadap perkembangan situasi dan kondisi keamanan dan perdamaian dunia sejak sebelum dua perang dunia hingga saat ini. Namun, terdapat beberapa catatan yang kiranya penting untuk dikemukakan, dan hal itu berdasar pada struktur argumen yang dibangun SBY dalam pidato pengukuhannya sebagai profesor. Catatan ini merupakan bentuk apresiasi positif terhadap jabatan profesor di samping juga merupakan bentuk unik dari ucapan selamat.

Argumen SBY dalam pidato itu dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, meski SBY percaya secara terbatas bahwa perdamaian dunia dapat diwujudkan, tetapi SBY mengakui secara terbuka bahwa dirinya cenderung meyakini pemikiran realisme dalam dunia militer, yaitu pandangan bahwa dunia secara esensial penuh dengan anarki, ketidakpastian, dan pertikaian. Ringkasnya, SBY secara tidak langsung menerima pandangan Hobbesian bahwa hakekat hidup manusia ialah selalu berada dalam kondisi perang atau sekurangnya konflik. Bedanya, Hobbes memandang bahwa perang itu terjadi antara semua melawan semua sementara SBY tentu tidak meyakini hal tersebut.

SBY dalam hal ini mengajukan beberapa contoh untuk mendukung realisme tersebut seperti kembali bergejolaknya kawasan Asia Timur mengenai Laut Tiongkok Selatan, dan Eropa Timur mengenai Ukraina dan Rusia serta konflik berkepanjangan di Timur Tengah mengenai Syria, Israel, Palestina, Irak, dan Afghanistan, dan kawasan Afrika.

Kedua, strategi yang dimaksud SBY ialah tujuan nasional, alat, dan langkah. Ketiganya merupakan komponen dasar yang seharusnya eksis dalam setiap strategi nasional. Jika salah satu di antara ketiganya tidak eksis, maka strategi tidak akan memadai.

Ketiga, empat tujuan utama tersebut di antaranya peran Indonesia dalam kancah internasional guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dunia; ekonomi dan kesejahteraan umum rakyat Indonesia; keamanan nasional; dan ideologi serta nilai kebangsaan.

Keempat, perang modern di banyak front merupakan revisi terhadap doktrin pertempuran yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi objektif mengenai tren peperangan. Sebelumnya, TNI menganut doktrin pertempuran bertahap karena asumsi bahwa musuh asing akan menyerang melalui wilayah laut. Namun, hal ini tidak relevan karena musuh kemungkinan besar akan menyerang Indonesia melalui udara.

Tepat di sini, istilah ‘perang’ perlu diganti dengan ‘skirmish di banyak front’ karena tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki kemampuan yang setara untuk menyelenggarakan perang. Contohnya, tidak semua pulau besar di Indonesia memiliki pangkalan pesawat tempur Sukhoi sehingga tidak mungkin melakukan perang udara di semua front. Selain itu, Indonesia tidak memiliki kapal induk yang dapat dimobilisasi untuk menyelenggarakan perang di semua front.

Kelima, elemen hakiki dari Strategi Besar ialah semua unsur kekuatan nasional seperti nilai dasar budaya bangsa, ideologi, infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya alam, militer, ekonomi, dan politik.

Sayangnya, SBY tidak memberikan kerangka kerja (framework) dari Strategi Besar yang ingin ditawarkan kepada publik. Ia justru mempromosikan Visi Indonesia 2045 sebagai tawaran bagi Strategi Besar. Visi tersebut mencakup peradaban bangsa yang maju dan unggul, demokrasi yang beretika dan stabil, dan ekonomi yang berkeadilan dan kuat. Dengan demikian, Strategi Besar sesungguhnya tidak lebih dari ‘kemasan baru’ terhadap Visi Indonesia 2045.

Visi Indonesia 2045 sesungguhnya tidak realistis karena SBY akan berhenti bekerja sebagai presiden pada tahun 2014. Dengan mempromosikan Visi Indonesia 2045, maka SBY secara langsung sedang memaksakan apa yang belum disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia pada hari ini. Misalnya, bukan tidak mungkin rakyat Indonesia menolak demokrasi karena demokrasi hanya dipandang sebagai alat yang gagal untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu, demokrasi senantiasa dibajak oleh para elit partai politik karena UUD hasil amandemen menyatakan bahwa hanya partai dan gabungan partai yang memiliki hak untuk mencalonkan presiden.

Selain itu, SBY juga tidak menjelaskan relasi institutional antara perdamaian dengan keamanan. Beberapa pertanyaan dapat dielaborasi di sini. Misalnya, apakah keamanan merupakan subordinat dari perdamaian atau sebaliknya? Apakah mungkin perdamaian eksis tanpa kekuatan keamanan? Hal itu tentu berkait dengan makna dan konsep perdamaian dan keamanan yang dianut oleh SBY. Namun, SBY tidak memberikan makna dari perdamaian dan keamanan yang diyakininya.

Pendapat umum bahwa perdamaian ialah kondisi non-perang sesungguhnya perlu untuk dihindari karena beberapa hal. Pertama, definisi itu memosisikan perdamaian sebagai sub-ordinat dari perang. Dengan kata lain, pandangan Hobbesian bahwa hakekat hidup manusia ialah berada dalam kondisi perang diterima tanpa syarat.

Kedua, definisi tersebut bukan wujud dari definisi yang baik. Ibarat mendefinisikan ‘kebaikan’ sebagai ‘tindakan yang tidak buruk.’ Padahal, perdamaian dan kebaikan memiliki kualitas tersendiri yang kemudian menyusun makna dari keduanya. Dalam hal ini, perdamaian dapat dimaknai sebagai ‘bebas dari gangguan’ termasuk di dalamnya gangguan kekerasan dan militer dari pihak lain. Adapun keamanan dapat dipahami sebagai ‘kondisi bebas atau selamat dari bahaya dan ancaman.’

Selamat untuk Profesor Yudhoyono. Semoga dapat menyemarakkan studi ketahanan di Indonesia maupun dunia. ***

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply