Peran Jakarta-Tehran untuk Palestina

August 9, 2014

(Tulisan ini dipublikasi oleh Harian Haluan pada Senin, 04 Agustus 2014 01:52. Anda dapat membukanya pada tautan berikut [http://www.harianhaluan.com/index.php/opini/33170-peran-jakarta-tehran-untuk-palestina-]. Kembali dimuat di sini untuk tujuan dokumentasi).

Qusthan Firdaus

Indonesia dan Iran sama-sama me­ngin­ginkan kemerdekaan, keamanan, per­da­maian, dan kesejahteraan bagi warga Palestina. Bahkan, muslim di kedua negara menginginkan salat di Masjid Al Aqsa. Oleh karena itu, kerja sama di antara Indonesia dan Iran perlu ditingkatkan. Opini ini berusaha menunjukkan mengapa peningkatan kerja sama di antara keduanya sangat penting bagi Palestina.

Neraca Perdagangan

Menurut data Kementerian Perdagangan RI, neraca per­dagangan antara Indonesia dengan Iran justru mengalami surplus sebesar USD 370. 309,2 sepanjang tahun 2013. Hal itu sama dengan dua kali lipat surplus perdagangan dengan Yaman (USD 153. 242,4); lima kali lipat surplus dengan Libanon (USD 74. 812,8); delapan kali lipat surplus dengan Irak (USD 45.290,6); dan sebelas kali lipat surplus dengan Syiria (USD 31.503,3) yang sedang porak-poranda.

Namun, fakta yang menge­jutkan ialah surplus per­dagangan antara Indonesia dengan Israel mencapai seper­tiga (USD 130.347,8) dari surplus antara Indonesia dengan Iran. Bahkan, angka tersebut kurang lebih 717 kali lipat surplus perdagangan antara Indonesia dengan Palestina (USD 181,7). Indo­nesia memulai hubungan dagang tanpa hubungan diplo­matik melalui Surat Keputusan Menperindag No.23/MPP/01/2001 yang ditandatangani oleh Luhut Binsar Pandjaitan pada tanggal 10 Januari 2001. Hal ini ironis karena, di satu sisi Indonesia mendukung kemer­dekaan Palestina tetapi, di sisi lain, justru mendapat keun­tungan dari perdagangan antara Indonesia dengan Israel.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan negara Timur Tengah lainnya seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Yordan, Qatar, Oman, dan Kuwait di mana Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan antara USD 43 ribu hingga USD 4,7 juta. Bahkan, Indonesia juga menga­lami defisit neraca perdagangan dengan negara di lingkungan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam. Pun Indo­nesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Australia.

Ringkasnya, pemerintah pusat harus mengambil sikap tegas untuk memutus hu­bungan dagang antara Indo­nesia dengan Israel bila ingin konsisten untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia perlu mening­katkan hubungan dagang dengan Iran sebagai pengganti hubungan dagang dengan Israel meski tidak dapat digantikan di sektor tertentu seperti wisata religius untuk berdoa di Tembok Ratapan.

Kerja Sama Militer

Dalam dua tahun terakhir, Iran berhasil menembak jatuh beberapa drone dari Israel yang digunakan untuk melakukan pengintaian ke Iran. Sebalik­nya, Iran pun berhasil mem­buat drone untuk kemudian digunakan oleh Hamas di Palestina. Indonesia pun ramai dengan isu drone dalam kampanye pilpres lalu sehingga akan sangat baik bagi Indo­nesia untuk membangun kerja sama membuat maupun me­nang­kal drone dengan Iran di samping kerja sama antara TNI dengan Universitas Surya pada April 2014 lalu.

Di samping itu, Indonesia pun dapat membangun kerja sama militer untuk membuat kapal selam dengan Iran yang berhasil secara berdikari membuatnya tanpa bantuan pihak asing. Hal ini penting untuk pertahanan maritim Indonesia.

Latihan militer di antara kedua negara juga sangat penting. Israel secara tidak langsung mengakui hal ini karena tidak mampu untuk menyerang Iran tanpa bantuan Amerika Serikat. Padahal, mantan Presiden Ahmadinejad pernah menyatakan secara terbuka ingin menghapus Israel dari peta dunia pada tahun 2007. Namun, Israel tidak berani menyatakan perang melawan Iran hingga hari ini.

Kerja sama militer dengan Iran menjadi penting bagi Indonesia khususnya bila Amerika Serikat kembali melakukan embargo militer terhadap Indonesia yang dicabut pada tahun 2006 lalu.

Geostrategi

Teluk Persia memiliki dua pertiga cadangan minyak dunia. Cadangan itu dimiliki oleh Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Iran. Namun, minyak itu tidak bisa dijual ke pasar inter­nasional bila ti­dak melewati Se­lat Hormus. Oto­ritas yang ber­kuasa di Se­lat Hormus ialah Tehran. Oleh karena itu, Iran meru­pakan mitra strategis paling penting bagi Indonesia dalam mengelola harga minyak dunia.

Kemudian, defisit sektor migas Indonesia terhadap Saudi Arabia sebesar 5,5 juta dollar AS sesungguhnya kerugian besar karena Indonesia dapat mengalihkan pembelian minyak ke Iran di mana defisit neraca migas Indonesia hanya sebesar 21 ribu dollar AS. Dengan pengalihan tersebut, kita bisa berharap bahwa Saudi Arabia berpikir ulang untuk menindas TKI, dan mengutamakan 200 ribu jemaah haji Indonesia agar mendapat permukiman yang jauh lebih layak.

Isu tenaga kerja pun di­hadapi Iran. Cukup banyak nelayan Iran yang ditangkap secara tidak adil oleh Saudi Arabia, dan tidak didampingi oleh pengacara. Mereka ditang­kap dengan alasan melintas batas perairan Saudi Arabia di Teluk Persia. Penangkapan itu juga melanggar prinsip Habeas corpus ad subjicien­dum (Anda bisa menangkap saya tetapi proses penangkapan harus diadili). Tidak hanya itu, prinsip Habeas corpus juga menjamin hak orang yang ditangkap untuk didampingi oleh pengacara.

Isu narkoba juga dapat ditanggulangi bila kerja sama Jakarta-Tehran ditingkatkan. Kurir narkoba yang masuk ke Indonesia sebagian di antaranya berkewarganegaraan Iran. Akibatnya, pencegahan di hulu menjadi sangat penting. Iran dapat membatasi warga negaranya untuk terbang secara langsung maupun tidak langsung ke Indonesia bila ia diduga terlibat jejaring narkoba internasional.

Bagi Palestina, Indonesia terlibat secara langsung dalam proses penanganan korban genosida Israel dengan men­di­rikan Rumah Sakit Indonesia di Kota Gaza sementara Iran terlibat secara langsung untuk memberikan pa­sokan ma­kanan, air bersih, dan bahkan senjata kepada pejuang Hamas.

Kerjasama intensif di antara kedua negara dalam isu Palestina jauh lebih efektif dan efisien. Di satu sisi,  Indonesia merupakan negara dengan komunitas Muslim Sunni terbesar di dunia. Di sisi lain, Iran merupakan negara dengan komunitas Muslim Syiah terbesar di dunia. Jika kedua negara ini dapat menggalang kerjasama permanen dalam isu Palestina, maka hal itu lebih dari cukup ketimbang me­nunggu negara-negara OKI untuk mendesak Israel meng­hentikan serangan militer yang tidak adil. Kita tahu bahwa sulit membangun konsensus di internal OKI karena situasi di Irak dan Syiria dalam beberapa tahun terakhir yang melibatkan tentara bayaran dari sesama negara anggota OKI maupun Amerika Serikat.

Sebagai tambahan, Iran memiliki kepentingan langsung mengenai keamanan warga Syiah di Indonesia. Sama halnya dengan keamanan warga Syiah di Irak pasca-invasi militer tidak adil Amerika Serikat. Iran pun berperan besar dalam me­lanjut­kan Gerakan Non-Blok dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, Iran sempat menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non-Blok yang digagas oleh Soekarno.

Kerjasama di bidang pen­didikan juga sangat penting mengingat kemampuan Iran untuk melakukan proses penga­yaan nuklir menjadi energi yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Hal ini penting karena Indonesia harus meninggalkan peng­gunaan batubara untuk meng­hasilkan listrik. Selain itu, Muslim Indonesia banyak yang mulai tertarik dengan studi filsafat Islam yang berkembang selama ratusan tahun dalam ling­kungan Syi­ah dan khususnya di Iran.

Kebebasan Pers

Salah satu kontradiksi dalam sikap Iran barangkali ialah isu kebebasan pers. Secara internal, tidak ada kebebasan pers di dalam Iran karena kontrol pemerintah sangat kuat dalam menyaring maupun menyebarkan infor­masi. Namun, secara eksternal, Iran menuntut kebebasan pers dari Eropa Barat khususnya ketika Press TV diboikot oleh beberapa negara di Eropa Barat sejak beberapa tahun terakhir. Iran berhasil melawan boikot itu karena memiliki satelit tersendiri yang siarannya masih bisa ditangkap di Eropa Barat.

Kebebasan pers di Indonesia dapat menjadi referensi bagi Iran untuk secara perlahan membuka keran bagi kebe­basan pers. Dewan Pers barangkali dapat menjadi contoh ideal dalam menangani potensi konflik antara pemerin­tah, masyarakat, dan korporasi.

Beberapa hal di atas meru­pakan peluang penting yang dapat diambil oleh Indonesia. Namun, tujuan bersama untuk memerdekakan Palestina tidak boleh dilupakan. Semoga kerjasama Jakarta-Tehran dalam isu Palestina dapat meluas ke sektor lain. ***

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply