Ahok Vs Kebebasan Ekspresi

December 19, 2015

Rupanya, pembawaan ceplas-ceplos Basuki T. Purnama (Ahok) berbanding terbalik dengan kebijakannya mengenai kebebasan berekspresi, berpendapat serta aksi massa.

Seandainya ia hidup pada tahun 1928, barangkali ia akan menolak Sumpah Pemuda. Pasalnya, ia justru merayakan Sumpah Pemuda dengan cara menandatangani Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka pada 28 Oktober 2015 lalu.

Dengan dalih perlindungan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Ahok justru menampilkan semangat anti-pemuda dengan mengendalikan secara eksesif kebebasan berekspresi di ruang publik.

Tiga Lokasi

Pergub tersebut mewajibkan warga masyarakat untuk melakukan unjuk rasa hanya di tiga lokasi yaitu Silang Selatan Monas, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR dan Parkir Timur Senayan melalui pasal 4, dan melarang para demonstran untuk melanggarnya melalui pasal 9.

Dengan kata lain, para demonstran di luar ketiga titik tersebut harus berkendara selama beberapa jam di tengah kemacetan Jakarta untuk menyampaikan ketidakadilan di sekitar lingkungan mereka. Namun, sentralisasi unjuk rasa ini naif karena berbagai kebijakan lokal maupun nasional diambil secara adil maupun tidak adil di banyak lokasi yang tersebar di seantero Jakarta.

Umpamanya, sungguh naif jika demonstrasi terhadap presiden, wakil presiden maupun para menteri justru dilakukan di Alun-alun Demokrasi MPR/DPR karena yang terakhir ini bukan merupakan lembaga eksekutif tetapi legislatif.

Selain itu, aksi massa menentang ketidakadilan terhadap banyak TKI di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong; maupun buruh di berbagai pabrik Korea di Jawa Barat maupun Banten; seharusnya dilakukan di depan Kedutaan Besar masing-masing negara di Jakarta. Bukan di tiga lokasi tersebut.

Pun demikian dengan demonstrasi terhadap berbagai kebijakan Amerika Serikat maupun Australia yang acapkali menyentuh rasa kemanusiaan baik untuk isu Timur Tengah maupun relasi bilateral. Unjuk rasa menentang kebijakan kedua pemerintah asing itu tidak mungkin dilakukan di Parkir Timur Senayan.

Konvoi dan Pawai

Pergub tersebut seolah membedakan secara diametral antara konvoi/pawai dengan unjuk rasa. Di satu sisi, konvoi/pawai dimaknai oleh pasal 1 ayat 12 sebagai “cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.” Dengan demikian, baikĀ rally maupun long march dilarang keras untuk dilakukan di DKI Jakarta.

Di sisi lain, demonstrasi atau unjuk rasa didefinisikan oleh pasal 1 ayat 11 sebagai “kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.”

Padahal, konvoi/pawai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demonstrasi/unjuk rasa. Dengan atau tanpa konvoi/pawai, perlindungan, keamanan serta ketertiban masyarakat ditentukan sepenuhnya oleh aparat keamanan yang profesional serta para demonstran itu sendiri. Apakah mereka berkenan untuk bernegosiasi secara adil dan kepala dingin meski di bawah terik matahari?

Para pedagang kaki lima pun dilarang keras oleh Ahok untuk mengais rezeki dari aksi massa. Larangan jual beli perbekalan terdapat dalam pasal 12. Dengan demikian, para pengunjuk rasa dipaksa secara tidak langsung untuk membawa makanan maupun minuman sendiri. Padahal, hal ini tidak menjamin lokasi aksi akan lebih bersih.

Adapun batasan maksimum 60 dB untuk pengeras suara dalam pasal 6 menunjukkan secara langsung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi polusi suara. Jika hal ini yang menjadi alasan, sama saja dengan semut nampak di seberang lautan tetapi gajah tak nampak di pelupuk mata.

Padahal, kita tahu bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu kontributor utama polusi suara di Jakarta di samping pabrik serta pasar.

Selain itu, pasal 6 juga nampak seperti upaya menghambat para demonstran untuk menarik perhatian masyarakat. Batasan maksimum 60 dB tidak akan mencuri perhatian para pekerja kantoran di gedung tinggi.

Aparat

SKPD/UKPD (Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah) serta BKBP (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), menurut pasal 7 dari Pergub tersebut, akan menyelenggarakan proses mediasi dengan para pengunjuk rasa. Namun, hal ini berarti pengunjuk rasa tidak dapat menemui para pejabat secara langsung.

Kemudian, pembubaran paksa oleh TNI, Polri maupun Satpol PP dapat dilakukan menurut pasal 13-5 apabila para demonstran melanggar berbagai ketentuan di dalam Pergub. Dengan demikian, Ahok secara langsung mengundang TNI untuk terlibat dalam pembubaran paksa aksi massa.

Hal ini ibarat pisau bermata ganda bagi TNI karena mereka tidak dididik serta tidak dilatih untuk menghadapi retorika para juru runding aksi massa. Dalam hal ini Polri lebih terbiasa. Oleh karena itu, melibatkan TNI untuk pembubaran paksa aksi demonstrasi sama saja dengan memaksa TNI untuk menggunakan kekerasan (dengan dosis yang sedikit lebih tinggi daripada Polri) terhadap para demonstran.

Ringkasnya, Pergub itu merupakan “hadiah” dari Ahok untuk perayaan Sumpah Pemuda. Lantas, apa bedanya Ahok dengan Soeharto yang menyelenggarakan NKK/BKK untuk mengendalikan aktivitas mahasiswa sejak paruh akhir dekade 1970an?

Durasi

Pasal 5 mengatur bahwa durasi unjuk rasa berlangsung antara pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. Selain itu, pasal 10 menegaskan larangan untuk melanggar durasi itu.

Barangkali hanya kedua pasal itu yang dapat diterima dari Pergub tersebut. Unjuk rasa yang berlangsung pada saat malam hari lebih rentan terhadap kriminalitas maupun pelanggaran HAM ketimbang pada siang hari di mana situasi lapangan lebih terang.

Namun, aksi buruh pada 30 Oktober 2015 lalu, atau dua hari setelah Ahok menandatangani Pergub tersebut, justru menunjukkan keraguan aparat keamanan karena aksi baru berhenti pukul 20.00 WIB atau dua jam setelah batas maksimum. Hal ini mencerminkan bahwa aparat maupun Pemprov tidak konsisten untuk menegakkan Pergub.

***

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply