Problem Scholar-Soldiers

December 20, 2015

Bagi seorang prajurit, kesempatan untuk berpikir dan menulis merupakan sebuah kemewahan. Bagi seorang akademisi/pendidik, kesempatan untuk membaca serta merespon buah pikir seorang prajurit merupakan sebuah kehormatan.

Perpaduan karakter keduanya dalam diri seseorang seringkali menghasilkan negarawan yang mengguncang dunia. Mulai dari Imam Ali, Sulaiman Sultan Ottoman X, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Nguyen Gyap, A. H. Nasution hingga Jenderal Soedirman. Mereka merupakan sarjana yang menjadi tentara atau sebaliknya sehingga mereka menggetarkan dunia.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) otomatis mendapat gelar akademik Sarjana Sains Terapan Pertahanan (SSt. Han) sejak tahun 2011. Hal ini menjurus pada ide mengenai scholar-soldiers yang berkembang di kalangan TNI. Artinya, para prajurit didorong untuk berpikir secara akademis.

Sejauh mana transformasi tentara menjadi scholar-soldiers penting untuk dilakukan? Apa saja potensi kontradiksi dalam ide scholar-soldiers?

Scholar-Soldiers

Menurut sebuah artikel di Jurnal Yudhagama miliki TNI AD, konsep scholar-soldiers merupakan respon kontekstual terhadap pergeseran bentuk ancaman dari tradisional ke arah non-tradisional seperti cyber-warfare. Bahkan konsep itu, menurut artikel tadi, dapat membantu para prajurit untuk memahami hukum internasional.

Namun, analog dengan kehidupan bernegara, seorang WNI tidak perlu menjadi seorang sarjana untuk memahami hukum internasional maupun hukum di sini. Bahkan, ia cukup konsultasi dengan para ahli hukum maupun berselancar di dunia maya.

Dalam konteks kemiliteran, seorang prajurit tidak perlu menjadi sarjana untuk memahami hukum internasional. Apalagi yang terakhir ini merupakan bahan perdebatan yang tak usai karena relasi di antara dua negara tidak sepenuhnya diikat oleh hukum internasional.

Yang ada ialah konvensi internasional. Konvensi itu, dalam konteks peperangan, merupakan produk turunan dari perdebatan para ahli dalam bidang etika perang.

Contohnya, rules of engangement (RoE) dalam batas tertentu mengandung perdebatan etis apakah innocent by standards–yaitu warga sipil yang berada di sekitar target operasi militer–dapat dibunuh atau dilumpuhkan demi kesuksesan operasi? Kemudian, bagaimana cara para prajurit merespon situasi seperti itu? Apakah aksi teror dalam perang (yang adil maupun tidak adil) dapat dijustifikasi (bom di Hiroshima serta Nagasaki, Bandung lautan api dan Surabaya 10 November)?

Beberapa hal serupa merupakan perdebatan para etikawan perang dan prajurit aktif dalam berbagai kelas di sekolah pertahanan di luar negeri. Namun, hal itu tidak terjadi di Indonesia karena, pertama, militer seringkali menganggap remeh kontribusi warga sipil terhadap isu pertahanan-keamanan.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa praktik tentara-pelajar–di mana para pelajar dan mahasiswa angkat senjata secara sukarela untuk membantu perang kemerdekaan melawan dua kali agresi militer Belanda–jauh mendahului ide scholar-soldiers. Artinya, pandangan sebelah mata terhadap warga sipil tidak relevan secara historis.

Kedua, para prajurit justru diberikan beban tambahan berupa kewajiban untuk menjadi sarjana, magister serta doktor. Bukankah, di satu sisi, seorang sarjana memiliki kebebasan dalam berpikir sementara, di sisi lain, seorang prajurit wajib patuh serta taat 100% pada komandan dan garis komando? Bukankah keduanya bertentangan secara diametral?

Berpikir Kritis

Kita bersyukur apabila para prajurit dibekali dengan kemampuan berpikir kritis. Namun, hal itu tidak akan bermakna apabila garis komando tidak memberikan ruang dan waktu bagi para prajurit untuk bernalar secara logis baik dalam operasi militer dalam perang maupun non-perang.

Para ethicists of war di negara maju, umpamanya, berupaya menjustifikasi para prajurit yang menolak perintah apabila, pertama, operasi militer dalam perang tidak memenuhi syarat dalam jus ad bellum (alasan adil untuk perang), jus in bello (keadilan dalam perang) serta jus post bellum (keadilan pasca-perang).

Praktik scholar-soldiers di Indonesia nampaknya memosisikan pola berpikir kritis sebagai turunan atau sub-domain dari garis komando. Hal ini nampak dari kicauan beberapa perwira menengah yang mendapat privileges untuk membuka akun Twitter, yaitu tidak kritis terhadap organisasi dalam kasus seperti Cebongan maupun Tolikara.

Problemnya, kapan seorang sarjana-tentara dapat menggunakan kemampuan berpikir kritis, dan barangkali melawan garis komando atau menolak perintah?

Di satu sisi, dalam kondisi perang, kesempatan untuk berpikir kritis sebaiknya dibuka seluas mungkin karena komandan justru akan sangat terbantu dengan berbagai ide dari para prajurit.

Umpamanya, para pilot dan kru dapat menolak perintah seperti menjatuhkan bom di Hiroshima serta Nagasaki karena keduanya tidak mengandung status moral yang berbeda dari genosida terhadap orang Yahudi, yaitu pelanggaran hak asasi manusia sekaligus pembantaian warga sipil secara massal dalam Perang Dunia II.

Di sisi lain, dalam kondisi normal, kesempatan tersebut dapat dikurangi karena ancaman serta tantangan relatif lebih kecil ketimbang dalam kondisi perang.

Meski dikurangi, bukan berarti tidak ada sama sekali. Seandainya para prajurit Pasukan Cakrabirawa dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, mereka punya kemampuan untuk menolak perintah Letkol Untung sehingga penculikan beberapa jenderal AD tidak perlu terjadi–yang kemudian menjadi dalih bagi pembantaian massal tahun 1965.

Ketimbang menambah beban TNI, mengapa tidak menimbang opsi lain seperti yang dilakukan oleh SoldiersToScholars.org? Di sini, para veteran melakukan pelayanan masyarakat untuk meraih gelar akademik.

Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah pengedar narkoba, germo, pencuri dan gangsta rappers. Dengan demikian, para tentara AS didorong untuk fokus pada tugas kemiliteran, dan diberikan kesempatan untuk mengejar gelar akademis setelah menjadi purnawirawan.

Fungsi lainnya ialah mempromosikan profesi prajurit kepada anak-anak maupun remaja. Para purnawirawan pun dapat menjadi contoh ideal bagi mereka yang besar tanpa ayah maupun ibu untuk terhindar dari pengaruh negatif di masyarakat.

Ringkasnya, kita tidak perlu menambah beban TNI untuk menjadi scholars apalagi untuk menjaga stasiun kereta karena keduanya bukan kodrat dari seorang prajurit. Bukankah profesionalisme TNI menuntut para prajurit untuk fokus memburu musuh ketimbang gelar sarjana, magister maupun doktor?

***

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply