Eksklusivitas Pancasila?

January 29, 2017

Dalam komposisi yang senantiasa impresif, B. Herry Priyono mengupas tribalisme agama dalam opini berjudul Bangsa Lupa Diri (Kompas, 12 Januari 2017).

Premisnya yang menyihir sekaligus elusif menantang siapapun untuk berpikir keras tidak hanya untuk mengunyahnya tetapi juga memparafrase argumentasinya. Sebab itu, izinkan saya untuk memamah gagasannya sebatas tribalisme agama dan Pancasila.

Pertama, ciri kodrati Indonesia terdapat pada jawaban faktual dan standar. Yang pertama berurusan dengan fenomena lapangan di mana orang berbeda secara fisik dan kebudayaan sementara yang kedua berhubungan dengan Pancasila, UUD dan Bhinneka Tunggal Ika (BTI).

Kedua, persekutuan haus kuasa antara political entrepreneurs dengan agamawan menyusun apa yang disebutnya sebagai tribalisme agama. Mereka mewarnai corak permasalahan sosiologi ketimbang teologi, dan menggilas lawan politik dengan cara apapun.

Ketiga, eksistensi tribalisme agama berkelindan dengan aparat militer. Simbiosis mutualisme pun mereka lakukan. Padahal, tribalisme agama merupakan antitesis dari perjuangan civic.

Ketiga poin tersebut, menurut Priyono, dapat usang apabila kita berhasil mengenali tiga wajah kejahatan yaitu kesalehan yang membungkus kejahatan; kebaikan yang melapisi kejahatan; dan tampilan menakutkan dari kejahatan itu sendiri. Setelah mengenalinya, warga negara seharusnya mampu menghindarkan diri dari tribalisme agama.

Demi upaya pembangunan serta pengembangan Pancasila, izinkan saya untuk mengajukan permasalahan: apakah Pancasila memang bebas dari tribalisme agama?

Semua pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk saya, memiliki tanggung jawab tidak hanya meredam penolakan; tetapi juga melakukan otokritik terhadap ideologi negara.

Agama Tribal

Salah satu agama langit bersifat eksklusif terhadap bangsa lain. Jika anda tidak memiliki garis keturunan, tidak menikah serta tidak diadopsi, maka anda tidak punya kesempatan untuk menjadi bagian dari bangsa yang dipilih oleh Tuhan YME.

Sebagian besar nabi dilahirkan ke dalam bangsa ini. Maknanya ganda. Pertama, mereka benar-benar bangsa terpilih. Kedua, mereka begitu jumud sehingga Tuhan mengirim sebagian besar nabi untuk mendidik mereka. Di samping itu, bagi mereka agama sama dengan bangsa (tribalisme agama?) tetapi tidak serta-merta sebaliknya.

Nenek moyang mereka diusir dari kampung halaman, menjadi budak, dibebaskan Musa, menyiksa dan membunuh nabi yang terlahir tanpa ayah, dibenci, hendak dilenyapkan dalam Perang Dunia II, dan ironisnya mempertahankan praktik kolonialisme terakhir di muka bumi. Indonesia pun tidak membuka hubungan diplomatik dengan mereka meski memiliki hubungan dagang yang volumenya dicatat setiap tahun oleh Kementrian Perdagangan.

Rumah ibadahnya dapat berdiri secara legal di Manado dan Surabaya karena IMB dikeluarkan oleh pemerintah daerah tetapi pendirinya tidak dapat mengubah identitas keagamaannya di KTP semata karena pemerintah pusat tidak melayani mereka.¬†Jakarta memandang hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 1 dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sebagian di antaranya mengatakan, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.” Dengan demikian, meski bagian dari monotheisme yang dijamin oleh sila pertama, agama tribal diperlakukan secara diskriminatif tanpa alasan legal-formal yang memadai.

Agama Nirtuhan

Pokok keyakinannya merentang dari kebajikan/keutamaan (virtues) mengenai kesengsaraan hingga, setelah mencapai Tiongkok, kesempurnaan berupa kebahagiaan, senyum serta kemakmuran. Secara umum, denominasinya mewujud sebagai Kendaraan Besar dan Ajaran Para Leluhur. Optimisme memancar dari kepercayaan bahwa manusia yang fana dapat mencapai kesempurnaan seperti yang pernah dicontohkan oleh Mahaguru utama. Akibatnya, kekuatan pengontrol supra-manusia boleh jadi tidak eksis di dalam pokok ajarannya.

Sebagian penganutnya tidak memandang ajarannya sebagai agama tetapi filosofi. Kelapangan hati dan kedalaman pikiran mereka nampak dari sikap hidup bahwa tidak ada diskriminasi dari sila pertama Pancasila yang hanya bersumbu pada monotheisme. Bahkan, mereka tidak mengklaim kepemilikan atas pemakaian istilah Pancasila yang, baik diakui maupun tidak oleh sang penggalinya, merupakan adopsi dari Lima Prinsip, di samping Delapan Jalan Kebenaran.

Bukan tidak mungkin para pemeluk kedua agama tersebut menuntut imparsialitas dari pemerintah pusat. Tidak melarang sekaligus tidak melayani agama tribal sangatlah aneh karena ia bagian dari monotheisme. Sementara mengakui agama nirtuhan boleh jadi bertolak belakang dengan sila pertama. Pancasila tidak bebas dari tribalisme agama sepanjang agama tribal dan agama nirtuhan diperlakukan secara diskriminatif. Jika kita sungguh menginginkan monotheisme, mengapa tidak pemerintah pusat memberikan pelayanan kepada mereka layaknya kepada umat Muslim dan Kristen? Jika kita sungguh menginginkan inklusivitas Pancasila dan BTI, mengapa tidak kita merevisi sila pertama yang secara samar mengeksklusikan agama nirtuhan? Jika kita menolak eksklusivitas Pancasila, mengapa kita sungkan untuk melakukan otokritik?

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply