Ironi Satu Juni

June 1, 2019

Qusthan Firdaus

Ironi merupakan penyimpangan atau pembalikan dari makna sesungguhnya atas satu situasi atau kejadian. Hal ini bisa terjadi karena orang yang membuat ironi defisit pengetahuan atau memiliki selera humor.

Setiap awal Juni sejak tahun 2017, bangsa Indonesia mengalami ironi yang nampaknya berdasar pada kurangnya pengetahuan seputar “kelahiran Pancasila” ketimbang humor.

Pada saat Joko Widodo kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Gadjah Mada dalam dekade 1980an, buku Risalah Sidang BPUPKI memang belum terbit (1995).

Dalam buku ini, Soekarno mengakui bahwa ia mendapatkan istilah Pancasila dari seorang “kawan ahli bahasa” yang boleh jadi Muhammad Yamin.

Bahkan, Soekarno enggan untuk dipanggil sebagai “pencipta Pancasila” oleh Profesor Notonagoro ketika hendak menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada. Soekarno lebih memilih untuk disebut sebagai “penggali Pancasila.” Sebagai penggali, Soekarno tentu tidak “melahirkan” Pancasila.

Ironisnya, Soekarno sendiri pernah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur untuk memperingati “kelahiran” Pancasila sejak tahun 1964. Sayangnya, hal ini merupakan reaksi atas pidato D. N. Aidit berjudul “Berani, Berani, Sekali Lagi Berani” yang mengatakan “Pancasila mungkin untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dan kekuatan Nasakom. Akan tetapi begitu Nasakom menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya tak akan ada lagi.”

Di samping itu, usulan Pancasila ala Soekarno pada 1 Juni 1945 berbeda jauh dari apa yang kita kenal sekarang yaitu “Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan.” Akibatnya, pemerintahan Joko Widodo lebih menyukai Pancasila dengan susunan seperti ini karena meliburkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

Kemudian, pimpinan sidang BPUPKI mengamanahkan Yamin untuk menyintesiskan berbagai ide yang muncul sehingga kita mengenal Pancasila seperti sekarang. Sebelumnya, Yamin mengusulkan “Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat” pada 29 Mei 1945.

Meski bias dengan rezim Orde Baru, buku ini merupakan minutes meeting terbaik dari sidang BPUPKI. Terbaik dalam pengertian belum ada buku sejenis lainnya muncul ke publik. Hal ini penting untuk pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan sejarah di kalangan generasi muda.

Dalam berbagai kelas Pancasila maupun Kewarganegaraan yang penah saya ampu di beberapa perguruan tinggi swasta, hampir tidak ada mahasiswa yang mengenal dinamika sidang BPUPKI. Pun pendidikan sejarah di bangku sekolah menengah tidak lebih dari hafalan tanggal, nama dan peristiwa.

Lepas dari karakter pribadinya yang relatif kontroversial maupun ketidaksukaan sebagian orang pada Muhammad Yamin di masanya; ia berhak mendapatkan kredit sebagai “penggali Pancasila” karena beberapa alasan.

Pertama, tanpa sumbangsih Yamin, kita hanya akan mengenal Pancasila ala Soekarno di mana misalnya Ketuhanan berada pada urutan terakhir. Hal ini tentu mengindikasikan skala prioritas ketuhanan di dalam alam pikiran Soekarno.

Kedua, kita tidak akan mendapatkan formula musyawarah mufakat yang komposisinya kompleks seperti sekarang. Kompleksitas itu menyediakan ruang bagi anak bangsa untuk menginterpretasi secara berulang kali termasuk di antaranya memilih pemimpin secara langsung daripada perwakilan.

Ketiga, orang akan lebih sulit mencapai mufakat terhadap dasar negara karena memuat ide yang relatif kontroversial seperti internasionalisme yang dalam persepsi tertentu bias dengan Marxisme-Leninisme.

Para Soekarnois yang bersikeras tentang “Pancasila 1 Juni” perlu jujur mengakui bahwa istilah Pancasila juga melekat pada Buddhisme. Dalam Buddhisme, Pancasila — di samping Delapan Jalan Kebenaran — berperan seperti Sepuluh Perintah Tuhan dalam Islam, Kristen dan Yudaisme.

Namun, sila pertama Pancasila yang kita kenal sekarang justru mengeksklusikan Buddhisme yang secara teoritis tidak mengenal konsep ketuhanan. Dalam batas tertentu, hal ini problematik. Kita bersyukur umat Buddha di Indonesia tidak mempermasalahkan hal ini.

Lalu, penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila justru dilengkapi dengan kampanye diskriminatif “saya Pancasila.” Hal ini juga bermasalah karena sama saja dengan mengatakan “saya (ialah) dasar negara,” “saya (adalah) ideologi” atau “saya (merupakan) filsafat bangsa dan negara” jika bukan “negara ialah saya” yang pernah diucapkan Louis XIV.

Kekeliruan ini mirip dengan gagasan almarhum Taufik Kiemas mengenai “Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI).” Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir empat pilar setelah sebagian akademisi di UGM mengajukan judicial review. Menurut MK, Pancasila tidak setara dengan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika maupun UUD 1945. Celakanya, MPR justru tetap melakukan sosialisasi empat pilar.

Jika pemerintahan Joko Widodo bersikukuh dengan Pancasila 1 Juni, ada baiknya memberikan penjelasan historis yang membantah buku Risalah Sidang BPUPKI khususnya bagian yang menjelaskan urutan Pancasila versi Soekarno. Atau, buatlah kebijakan yang adil dengan mengatribusikan rangkaian sidang BPUPKI sebagai “masa penggalian” Pancasila.

Jika pemerintah tidak bisa adil pada sejarah, maka bagaimana bisa adil pada rakyatnya? Sampai kapan ironi 1 Juni terus terjadi?

***

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply