Celah Mengubah Pancasila

November 12, 2019

Isu amandemen kelima berpotensi mengubah Pancasila. Secara hukum positif, celah untuk mengubah atau menggantinya terletak secara samar pada pasal 37 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen keempat yang berbunyi “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

Implikasinya, semua hal di dalam konstitusi (kecuali NKRI) memiliki kemungkinan untuk berubah termasuk alinea keempat Pembukaan UUD yang mengandung Pancasila.

Meski tidak mengutak-atiknya, para anggota MPR periode 1999-2004 nampaknya khilaf untuk “mengunci” Pancasila seperti mereka mematri NKRI dalam pasal 37 ayat 5. Jadi, NKRI memang harga mati tapi tidak demikian dengan Pancasila.

Hatta, anda bisa saja terburu-buru menyanggah dengan mengemukakan argumentasi bahwa Pancasila sebagai “sumber segala sumber hukum negara” (pasal 2 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan — UU P3U) sehingga lebih superior daripada UUD.

Jika hal ini merupakan argumen terbaik untuk membantah celah di atas, maka hal ini sesungguhnya bersifat lemah. Sebab, UU P3U juga mengatakan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan” (pasal 2 ayat 1). Akibatnya, tidak ada yang lebih fundamental daripada UUD yang sudah mengandung Pancasila.

Syahdan, pasal 7 ayat 1 UU P3U menyatakan “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Artinya, meski menjadi sumber dari segala sumber hukum, Pancasila justru tidak nampak secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, eksistensinya bergantung pada Pembukaan UUD. Oleh karena itu, para anggota DPR dan DPD (yang membentuk MPR) perlu mengunci Pancasila laiknya NKRI apabila memang memiliki komitmen kuat pada Pancasila melalui mekanisme amandemen konstitusi.

Ongkos politik untuk mengamankan Pancasila dalam UUD sangat mahal. Sepertiga anggota MPR perlu mengajukan usulan perubahan secara tertulis (pasal 37 ayat 1 dan 2 UUD). Lalu dua pertiga anggota MPR wajib hadir guna mengubah pasal dalam UUD (pasal 37 ayat 3) yang 50 persen plus satu di antaranya wajib memberikan persetujuan (pasal 37 ayat 4).

Jika terdapat 136 anggota DPD dari 34 provinsi dan 560 anggota DPR dari berbagai parpol, maka setidaknya 232 anggota MPR perlu mengusulkan secara tertulis. Usulan tertulis ini masih menghadapi tantangan lain berupa usaha untuk menghadirkan 464 anggota MPR yang 233 di antaranya wajib menyetujui usulan perubahan.

Pertanyaannya, apakah para anggota DPR dan DPD memiliki komitmen kuat untuk memapankan eksistensi Pancasila laiknya NKRI atau hanya sekedar retorika yang defisit makna seperti “Pancasila harga mati”?

Fakta politis bahwa parpol nasionalis selalu memenangkan pemilu sejak tahun 1955 seharusnya melapangkan jalan Pancasila untuk menjadi harga mati seperti NKRI dalam pasal 37 ayat 5 UUD.

Namun, parpol nasionalis sekalipun sepertinya tidak menganggap penting hal ini sehingga tidak mengambil inisiatif untuk amandemen kelima kecuali menyangkut politik dagang sapi.

Uniknya, seorang elit parpol nasionalis justru merendahkan harkat, derajat serta martabat Pancasila dengan menginisiasi “empat pilar.” Untung saja Mahkamah Konstitusi menganulir hal ini pada tahun 2013 setelah beberapa peneliti di lingkungan Pusat Studi Pancasila UGM mengajukan judicial review.

Cara elit parpol nasionalis menafsir Pancasila mengingatkan kita pada klaim Marsillam Simandjuntak bahwa, “Soekarno membuat interpretatio predestinata – tafsiran sesuai dengan pandangan dan keinginannya – bahwa ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’ yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 itu sebagai identik (sama) dengan ‘demokrasi terpimpin’” dalam bukunya Pandangan Negara Integralistik: Sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945.

Hal ini disampaikan Soekarno pada Sidang Pleno Konstituante pada 22 April 1959 di Bandung. Ringkasnya, kubu nasionalis tidak imun dari kemungkinan menyelewengkan Pancasila.

Tanpa amandemen konstitusi sekalipun tidak mudah untuk mengganti Pancasila. Secara praktis, para penentang Pancasila akan berhadapan dengan kekuatan TNI dan Polri yang memaknai Pancasila taken for granted sekaligus sebagai doktrin komprehensif.

Namun, fraksi TNI/Polri di MPR sudah mundur secara teratur dari gelanggang politik praktis sejak tahun 2004. Profesionalitas menjadi pilihan tak terhindarkan bagi mereka. Dengan demikian, TNI/Polri tidak memiliki kewenangan politis untuk mencegah anggota MPR yang bersekutu mengganti Pancasila kecuali dalam batasan memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi TNI/Polri seputar hukum, pertahanan dan keamanan dengan cara “mengamankan” mereka yang ingin mengubah atau mengganti Pancasila.

Tapi, warga negara yang anti-Pancasila tetap dapat mengampanyekan wacana pengubahan atau penggantian Pancasila selama UUD tidak memosisikannya seperti NKRI dalam pasal 37 ayat 5.

Komitmen kuat pada NKRI juga datang dari golongan agama seperti yang nampak pada mosi integral Natsir pada 3 April 1950 yang “melebur daerah-daerah buatan Belanda dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia.”

Pun demikian halnya dengan Buya Hamka yang mengklaim bahwa “maka pernahlah Mr. St. Takdir Alisjahbana berkata: ‘Pantja Sila itu berlawan-lawan. Kemanusiaan tidak sesuai dengan kebangsaan.’ Lantaran itu maka berpegang teguh kepada Sila Ketuhanan Jang Maha Esa itu sadjalah jang akan mendjamin selamatnja kebangsaan Indonesia ini. Dialah jang akan sangat progressief djika keadaan mesti berubah” dalam bukunya Urat Tunggang Pantjasila (1952).

Siapa yang membiarkan celah, dia yang lemah komitmennya pada Pancasila. Selama pasal 37 ayat 5 UUD hanya mengunci NKRI, maka Pancasila bukan harga mati.

Tentang Penulis

Qusthan Abqary - I am a lecturer and teach some subjects such as Ethics and Social Awareness, Corporate Governance and Ethics, Business Ethics, Critical and Creative Thinking and others. My research interests are political philosophy, ethics, peace, and war.

No Comments

Leave a Reply